728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 25 Mei 2017

    Ketua Presidium Alumni 212 Meminta Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Umat Islam, Bukannya Pemerintah Juga Orang Islam?

    Pada intinya, hukum tidak memandang apapun. Siapapun, kapanpun, dimanapun, serta berasal dari suku dan agama apapun, jika dia melakukan tindakan pelanggaran hukum, maka wajib ditindak. Bukan persoalan agamanya apa, namun perbuatannya itu yang melanggar hukum. Tidak ada satupun agama yang kebal hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka harus dihukum.

    Ketua Presidium Alumni 212, Ansufri Idrus Sambo meminta pemerintah menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap umat Islam. Saat ini, pemerintah cenderung menuduh ulama-ulama berbuat kriminal dan tuduhan-tuduhan makar.

    “Sampai saat ini masih terus terjadi kpd para ulama, ustaz, aktivis-aktivis pro keadilan, para mahasiswa dan juga ormas Islam HTI dan Yayasan Keadilan,” ujarnya saat menggelar jumpa pers di masjid Baiturrahman, Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (25/5).

    Pernyataan sikap dari Presidium Alumni 212 juga meminta pembebasan atas Alkhaththath dan aktivis lainnya dari tuduhan makar. Idrus mengatakan, pemerintah harus mengeluarkan beberapa aktivis yang ditahan. “Agar mereka dapat bertemu dan berkumpul dengan keluarga dalam bulan Ramadhan ini,” katanya.

    Selain itu, ada beberapa sikap lainnya yang disampaikan Idrus yakni: memberikan jaminan keamanan bagi Habib Rizieq dan keluarga dari segala macam teror, fitnah, dan kriminalisasi jika kembali pulang ke Indonesia. Mengeluarkan SP3 dari semua tuduhan dan sangkaan yang dituduhkan kepada Habib Rizieq, Ustad Bachtiar Nasir, Ustad Munarman, dan para Aktivis pro keadilan

    Mencabut pernyataan pembubaran ormas terhadap HTI karena pembubaran ormas bukanlah wewenang Presiden. Membuka kembali rekening bank Yayasan Keadilan yang merupakan dana ummat Islam yang sebelumnya dibekukan sehingga dana tersebut dapat digunakan segera untuk kepentingan ummat. Juga meminta kepada Komnas HAM untuk memainkan peran mediasinya dalam menjembatani antara pemerintahan di bawah pemerintahan Jokowi dan umat dan anak-anak bangsa khususnya yang telah dilanggar HAM-nya.

    Idrus juga mengatakan, Presidium Alumni 212 meminta pemerintah untuk memperlakukan dengan penghormatan yang sepatutnya pada ulama-ulama, umat Islam & Aktivis-aktivis Pro Keadilan yang telah banyak berbuat dan berjuang untuk NKRI yang akhir-akhir ini sangat dirasa oleh ummat sangat tidak sepatutnya dilakukan oleh rezim penguasa.

    “Kami Presidium Alumni 212 mewakili perasaan umat Islam sangat berharap kepada Pak Jokowi dan seluruh jajaran aparat kekuasaan di bawahnya untuk mau memperhatikan segala macam Himbauan dan permintaan ini, agar ramadhan kita kali ini dapar kita lalui dengan penuh perdamaian dan ketenangan,” ujarnya.

    Ada-ada saja permintaan Ketua Presidium Alumni 212. Dia pikir sedang berada di negara dengan pemerintahnya beragama non-muslim sehingga merasa mendapat intimidasi dari pemerintah. Padahal, pemerintah kita orang muslim. Jokowi dan JK adalah orang muslim yang taat. Sangat tidak masuk akal ketika pemimpin muslim sengaja melakukan upaya kriminalisasi terhadap umat muslim itu sendiri.

    Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka sangat wajar ketika peluang untuk melakukan pelanggaran lebih banyak dari orang Islam. silahkan pembaca seword bisa cek sendiri di lapas ada berapa persen dari penghuni lapas yang beragama Islam? Saya yakin mayoritas beragama Islam. Apa dengan banyaknya penghuni lapas yang beragama Islam pemerintah dikatakan melakukan kriminalisasi terhadap umat Islam? padahal, polisi dan sipir di Indonesia mayoritas juga beragama Islam.

    Jika memang pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, mengapa para ulama sesungguhnya seperti Prof. Quraish Shihab, Gus Mus, Mbah Maimoen, KH. Said Aqil, KH. Ma’ruf Amin, serta ribuan ulama-ulama yang tersebar di seluruh Indonesia tetap hidup damai dan tentram serta tidak berurusan dengan polisi?

    Jika hanya soal Al-Khathtaht dan Rizieq Syihab yang dijadikan tolok ukur bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, maka Ketua Presidium Alumni 212 telah keliru besar dalam membuat kesimpulan. Terlebih, status ulama Rizieq dan Al-Khathtath juga masih diperdebatkan. Banyak yang tidak sepakat keduanya adalah ulama. Al-Khaththtat juga sebenarnya adalah seorang caleg gagal. Sedangkan Rizieq, lebih suka menghasut dan memprovokasi dibanding mendamaikan. Padahal, tidak ada ulama di dunia manapun yang suka menghasut dan memprovokasi. Saya sepakat dengan pernyataan KH. Said Aqil yang menyatakan bahwa Rizieq bukan ulama, karena tidak ada ulama yang menghasut. Orang yang suka menghasut dan memprovokasi bukan ulama, tapi iblis.

    Kesimpulannya, permintaan Ketua Presidium Alumni 212 sangat berlebihan dan didramatisir. Mereka terus merasa menjadi pihak yang didzalimi pemerintah.



    Penulis : Saefudin Achmad    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Ketua Presidium Alumni 212 Meminta Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Umat Islam, Bukannya Pemerintah Juga Orang Islam? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top