728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 23 Mei 2017

    Kesenjangan Antara Prestasi dan Tingkah Laku DPR

    “Untukmu yang duduk sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari. Disana, di gedung DPR.”

    Beberapa waktu yang lalu berbagai media ramai membahas mengenai hak angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Muncul lagi satu bahan lelucon yang membuat saya tertawa sekaligus emosi secara bersamaan. Mengapa? Mari kita bahas pelan-pelan ya.

    Ada beberapa hal yang membuat DPR menggunakan hak angketnya atas KPK. Terjadi beberapa pelanggaran dalam tubuh KPK, katanya. Masalah pengelolaan anggaran, pembocoran proses hukum ke media, ketidakharmonisan pemimpin KPK dengan penyidik tertentu di lembaga antirasuah, serta mengenai pembukaan rekaman pada kasus e-KTP. Oiya, sebelumnya DPR sudah menyerukan untuk melakukan revisi UU KPK loh, untuk memangkas beberapa kewenangan KPK. Bagaimana tidak muncul kecurigaan?

    Silahkan dilihat poin-poin dari “pelanggaran” yang katanya dilakukan KPK sehingga harus dikeluarkan hak angket oleh DPR. Bukankah terkesan sesuatu yang dicari-cari? Pokoknya KPK “harus” terlihat punya kesalahan berat! Padahal logikanya, untuk apa DPR sampai mengurusi urusan ketidakharmonisan pemimpin KPK dengan penyidik? Untuk apa DPR kebakaran jenggot ketika KPK menunjukkan rekaman pada kasus e-KTP? Lucunya, dalam tubuh DPR sendiri sudah berapa banyak terjadi pemborosan anggaran? Kunjungan kerja ke luar negeri, dana operasional dan tetek-bengeknya untuk apa?

    Hal-hal menggemaskan yang dilakukan DPR ini membuat saya penasaran dengan kinerjanya, apakah sebanding dengan tingkah lakunya selama ini. Lagipula agar pembahasan ini berimbang, perlu juga dong membahas prestasinya.

    DPR sendiri sebenarnya memiliki beberapa tugas dan fungsi. Dari beberapa fungsi DPR, ada fungsi yang menarik perhatian saya. Fungsi legislasi. Fungsi ini berkaitan dengan penetapan peraturan perundang-undangan.

    Perlu diketahui, saat setahun masa jabatan DPR, dari 39 RUU yang diprogramkan pada Prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk tahun 2014-2015, yang terealisasi hanya 3 RUU. Saya ulangi, 3 dari 39. Bisa dibayangkan ya? Apalagi jika dibandingkan dengan total program selama periode jabatan hingga 2019 yang totalnya 160. Jangan tanyakan berapa persennya ya. Saya sendiri malu memaparkan nilainya.

    Prestasinya tidak sebanding dengan tingkah laku anggotanya. Masih ingat kasus yang menerpa pimpinan DPR soal pelanggaran kode etik atas pencatutan nama presiden? Itu baru satu kasus minta saham yang muncul ke permukaan loh, saya tidak tahu berapa banyak yang masih tertutup. Dan uniknya lagi, setelah terkena kasus pelanggaran itu, beliau masih bisa menjadi pimpinan di DPR. Oh, alangkah lucunya negeri ini.

    Disamping itu, pimpinannya yang lain malah asik kunjungan ke luar negeri, meributkan kasus-kasus tertentu, membuat opini-opini di media, nyinyir sana-sini, bukannya mendukung aparat atau pemerintahan yang sedang berjalan. Anggotanya pun sebelas-dua belas. Persentase tingkat kehadirannya cukup menyedihkan dalam sidang paripurna. Tidur saat sidang, banting-banting meja, rusuh, teriak-teriak, dan aksi walk out sudah jadi trade mark buat mereka. Padahal mereka merupakan perwakilan rakyat, katanya. Eh jangan salah, mungkin saja mereka doyan tidur saat sidang karena terlalu lelah memikirkan rakyat sepanjang hari. Alamak, membanggakan sekali.

     “Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju.”

    Anggota DPR Tidur di Ruang Sidang

    Pantaskah dengan potret seperti itu menerima penghasilan dan tunjangan yang begitu besar? Pantaskah dengan kinerja selama 5 tahun seperti itu mendapatkan dana pensiun seumur hidup? Aduh, sayang sekali uang negara demi pemborosan ini.

    Oiya, usut punya usut KPK mendaulat DPR sebagai lembaga terkorup di Indonesia loh. Ini berlangsung konstan selama beberapa tahun. Jika Anda punya sedikit waktu, silahkan cari artikel mengenai kasus korupsi yang menimpa anggota DPR. Mungkin sampai beberapa jam pun artikel-artikel itu belum selesai Anda baca. Memprihatinkan? Jelas. Bagaimana, sudah ada bayangan mengapa ada hak angket KPK? Silahkan ambil kesimpulan sendiri.

    Ironisnya, dengan prestasi yang seperti itu masih bisa-bisanya minta dibuatkan gedung baru. Bangunan baru. Penambahan anggaran-anggaran baru. Itu menghabiskan biaya triliyunan, bukan milyar lagi. Bisa jadi ajang korupsi berjamaah nanti. Bayangkan, jika 1T saja diberikan ke saya, dan saya belikan es teh, mungkin akan tercipta kolam renang seluas kelurahan, dan rakyat bisa berenang tanpa takut kehausan dalam beberapa tahun kedepan. Oke, itu adalah program inovatif saya untuk nyaleg nanti.

    Selain hak angket KPK, sebelumnya ada juga desas-desus penggunaan hak angket atas aktifnya kembali Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena statusnya sebagai tersangka. Padahal beberapa tahun yang lalu, mereka juga yang meloloskan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang saat itu masih berstatus tersangka. Kocak!

    Hai, Dewan Perwakilan Rakyat. Apa ada rakyat yang mengeluhkan kinerja KPK? Ayo ditinjau kembali, apa benar-benar sudah mewakili rakyat? Saya harap poin tunjangan aspirasi yang ada pada penghasilan sebagai anggota DPR benar-benar tepat sasaran. Bagaimana jika rakyat diberikan hak angket juga? Jadi apabila rakyat tidak suka dengan kinerja anggota DPR, tinggal gulirkan hak angket. Boleh dong? Bukankah kedaulatan tertinggi ada pada rakyat? Ah, sudahlah. Salam!



    Penulis :  Religius Perdana Purba   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Kesenjangan Antara Prestasi dan Tingkah Laku DPR Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top