728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 16 Mei 2017

    Kepemimpinan Khilafiah di Bumi Pancasila ? Kenapa Tidak

    Menteri Polhukam telah mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah berketetapan untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang salah satu penyebabnya adalah Azas mereka bertentangan dengan Falsafah negara kita (Pancasila).

    Jika dikaji pada tataran praktis sosial kemasyarakatan, tentu saja dengan satu poin yang tidak boleh ada kompromi, yakni tidak mempertentangkan azas Pancasila, baik juga kita menganalisis plus atau minusnya sistim khilafiah.

    Secara praktis sistem kepemimpinan khilafiah, jika merujuk kepada pola zaman khulafaurasiddin (khalifah sahabat Rasulullah SAW) adalah pola kepemimpinan dimana pemilihannya tidak didahului dengan mengajukan diri sebagai calon pemimpin. Para sahabat Rasulullah dalam hal ini sangat menjaga agar tidak terjebak pada ambisi meraih kekuasaan, karena visi yang dibentuk secara individu dari hasil gemblengan Rasulullah, bahwa kehidupan dunia bagi mereka semata-mata ditujukan untuk mengagungkan Allah SWT, menebar virus keshalihan dan ketaqwaan kepda Allah SWT. Tetapi di sisi lain, jika mereka telah menetapkan dan memilih seseorang sebagai pemimpin, baik orang yang dipilih maupun tidak, harus menerima tanpa reserve. Artinya ketaatan kepada sistem dan ketetapan menjadi pegangan seluruh umat (Sami’na wa atho’na).

    Dalam hal situasi di negara kita yang menganut azas dan falsafah Pancasila, bukankah ada sila ke-empat yang menyatakan permusyawaratan dan permufakatan sebagai landasan bernegara, sudah sejak lahirnya republik ini kita mengenalnya ? Lalu apakah ada hal yang membedakan dengan sistem khilafiah ? Dalam hal ini, konsensus nasional yang dimotori para wakil rakyat yang duduk di DPR akan menjadi permasalahan utama, dimana masing-masing fraksi, seperti sudah menjadi pemandangan umum kita, mereka akan mengedepankan kepentingan golongan dan partai mereka. Partai-partai politik dengan gagah berani berusaha mencalonkan jagoan masing-masing, dan berusaha menafikan kelemahan dan cacat bawaan dari individu calon tersebut demi berhasilnya calon mereka menjadi pemimpin terpilih.

    Dalam sistem pemilihan secara khilafiah, kita semua, secara nasional mutlak harus menetapkan bahwa rujukan yang dianut untuk memilih pemimpin adalah dari segi karakter mulia yang ditunjukkan para calon, dan yang paling utama dan menjadi prinsip bersama, dia tidak boleh mengajukan dirinya. Individu yang memenuhi syarat untuk dipilih hanya ditentukan oleh mereka yang memilih, dan tentu saja berdasarkan bekal berupa track record sang calon yang dikenal luas memiliki dan memenuhi kriteria manusia mulia : Sidiq, Amanah, Fatonah.

    Sejatinya, antara Pancasila dengan Islam secara amaliyah tidak memiliki pertentangan, adapun yang membedakan keduanya hanya pada wilayah praktis dan sesungguhnya sangat memungkinkan disinkronisasi. Satu hal yang akan jadi batu sandungan adalah, sifat serakah dan ambisi untuk mendahulukan diri dan kelompoknya, tanpa menghiraukan bahwa kepentingan negara dan masyarakat menjadi korban, mereka tidak akan berhenti menyuarakan perlawanan ketika aspirasinya tidak tercapai. Artinya, sikap kearifan dan kenegarawanan para pemuka, untuk menjadikan sistem ini berjalan penuh, akan menjadi syarat yang tidak bisa tidak harus dipenuhi.

    Jika obsesi penerapan sistem khilafiah ala Pancasila ini terwujud, kita bisa membayangkan betapa biaya suksesi pemimpin kita menjadi sangat murah. Bagaimana tidak, tiap-tiap calon yang diajukan tidak perlu mengeluarkan biaya kampanye, bagaimana mungkin mengeluarkan biaya, karena kampanyepun tidak bisa dilakukan. Bukankah selama ini hal terbesar yang dihadapi para calon untuk maju ke ajang pemilihanan adalah masalah biaya kampanye, yang secara normatif tidak mungkin figur-figur mulia dan terpuji akan mampu mengeluarkan dana super besar untuk dapat mencalonkan diri ?

    Efek dari sistem pemilihan seperti ini, tentu diharapkan akan memunculkan kader-kader bangsa unggul, mereka terdidik oleh pemandangan sehari-hari yang ditunjukkan pemimpinnya. Akan tercipta sistem pengawasan agar sirkulasi dan pembagian tanggungjawab serta kewenangan pengelolaan negara mengikuti aturan yang disepakati, yang akuntable dan transparan karena ada seseorang yang jadi panutan bersama, bukankah ini adalah impian bangsa kita saat ini ? Terlepas apakah hukum yang digunakan berikutnya adalah syariah atau hukum lain, tetapi dasar-dasar pengelolaan sosial kemasyarakatan bisa diadopsi dari contoh yang ditunjukkan para khalifah yang empat di awal peradaban Islam.

    Kita pasti sepakat, bahwa pola demikian tidak bisa terlaksana dalam waktu singkat, karena dari sisi dasarnya (akidah-konstitusi) saja belum dipikirkan, apalagi secara terstruktur dipersiapkan, energi kita akan cukup terkuras memikirkan bagaiman  infrastruktur politik yang sangat mendasar ini disepakati, tetapi jika kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, sebenarnya tidak mustahil untuk diinisiasi. Untuk melangkah ke arah itu,tentu saja dengan catatan, ada konsensus bersama, dan untuk sampai ke konsensus itu, harus ada wacana yang ditiupkan, yang meskipun awalnya hanya ibarat butiran-butiran debu, mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan harapan kita, jika kita bersungguh-sungguh menjalankah syariat yang diridhoi-Nya. Amin.

    Penulis : Ruskandi Anggawiria  :   Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Kepemimpinan Khilafiah di Bumi Pancasila ? Kenapa Tidak Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top