728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 27 Mei 2017

    Kemendagri Menegaskan Anies-Sandi Belum Berhak Mengurus Anggaran, Tim Sinkronisasi Kejang-Kejang

    Djarot masih akan menjabat Plt. Gubernur sampai Oktober nanti. Jadi jelas bahwa RAPBD-P 2017 dan RKPD 2018 masih merupakan urusan beliau. Tapi grup Anies-Sandi sudah ngiler melihat anggaran puluhan Trilyun, tidak sabar ingin menjalankan progam mereka dengan uang rakyat.

    Akhirnya Kemendagri dengan tegas mengatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno tak dapat mencampuri pembahasan RAPBD Perubahan 2017 dan RKPD DKI 2018.

    Sumarsono mengatakan RAPBD Perubahan 2017 menjadi hak penuh dari pemerintahan Djarot. Sebab masa penyusunan anggaran perubahan tersebut dilakukan di masa pemerintahan Djarot yang masih menjabat hingga 15 Oktober mendatang.

    “Terkait dengan APBD Perubahan 2017 ini masih dalam dan menjadi kewenangan Plt untuk menyelesaikan sampai 15 Oktober janji politik rakyat ini formulanya. Jadi seluruh proses harus diselesaikan,” katanya

    Beginilah sikap yang kita tunggu-tunggu dari pemerintah pusat. Anies-Sandi harus disadarkan dari sikap mereka yang luar biasa sombong. Belum menjabat tapi sudah ingin mengurus anggran. Bahkan sikap Anies-Sandi ini didukung beberapa penjabat DKI. Kok bisa ya? Apa ada udang dibalik bakwan?

    Kita tahu sendiri bahwa masih banyak oknum-oknum di Pemprov DKI. Ahok sendiri saja tiap hari mesti mempelototi agar tidak ada lagi USB-USB di anggaran. Belum lagi pungli yang merajalela, tapi berhasil dibasmi oleh Ahok.

    Kalau kepalanya benar, minimal yang dibawah bakal dipaksa ikut benar. Namun saat Gubernurnya diganti dengan Anies, semuanya akan dirangkul. Namanya juga keberpihakan, berpihak kepada siapa kita tidak tahu. Dari pendukung Anies saja kita bisa tahu bagaimana cara Anies memerintah.

    Sumarsono sendiri menjelaskan bahwa Anies-Sandi bakal memerintah Pemprov DKI hanya selama dua bulan di tahun 2017. Progam Anies-Sandi pasti makin banyak kendala bila dikebut pas akhir tahun.

    “Program dengan jangka waktu yang bisa diselesaikan harus sekali tembak seperti rakor, sosialisasi, training kalau bangun jembatan atau sesuatu yang bersifat fisik itu tidak bisa karena akan memakan waktu lebih dari dua bulan,” jelasnya.

    Sementara itu terkait RKPD 2018, Soni mengatakan secara subtansi pembahasannya masih menjadi wewenang Djarot. Hanya saja mengacu pada UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka dalam penyusunannya harus memasukkan visi, misi dan program paslon terpilih ke dalam RKPD.

    “Penyusunannya saat ini seperti kado ulang tahun, bungkusnya Pak Djarot tapi isinya Anies-Sandi,” ujarnya.

    Berarti kalau Anies-Sandi makin ngotot, maka mereka sudah melanggar aturan. Tapi apalah aturan itu? Progam DP 0 rupiah saja sudah melanggar aturan perbankan. KIP dan KJP tidak bisa gabung karena melanggar aturan tapi tetap dijanjikan gabung oleh Anies.

    Namanya juga keberpihakan toh? Reklamasi dijanjikan untuk dihentikan padahal sudah ada Keppresnya. Lihatkan betapa hebatnya Anies ini? Berkata pro rakyat tapi kalau dilihat siapa dibelakang Anies maka kita semua bisa sakit mata.

    Apalagi Anies sudah berjanji akan memberikan dana APBD kepada ormas-ormas. Pemberian dana hibah ini tidak melanggar aturan, tapi sangat tidak etis untuk dilakukan. Apa guna ormas-ormas tersebut di Jakarta? Demo anti-Ahok?

    Tapi ya, namanya sudah Gubernur. Rakyat tidak bisa memecat Gubernur lho, cuman bisa memilih. 10 detik di TPS itu menentukan nasib daerah anda 5 tahun kedepan. Jadi kalau pilihan anda hanya berdasarkan agama maka anda hanya dijanjikan surga, bukan kehidupan yang baik.

    Melihat pernyataan Kemendagri, maka bisa disimpulkan Tim Sinkronisasi itu hanya macan ompong. Gunanya sangat sedikit kecuali membuat hati Anies-Sandi senang. Mereka bisa mengadakan rapat seolah-olah Jakarta sudah milik mereka padahal Djarot masih memegang kendali penuh.

    Setelah ini dijamin mereka tetap akan ngotot. Mereka akan tetap berusaha memasukkan progam-progam mereka kedalam anggaran. Meski sudah ditegaskan oleh Kemendagri, mereka tidak akan peduli. Yang penting progam kami bisa masuk.

    Kalau progam mereka jelas sih tidak apa-apa. Ini progamnya masih belum jelas dan banyak masalah. Siap-siap BPK dan KPK akan mengaudit bila ada yang aneh-aneh.

    Semoga saja nasib Jakarta tidak kembali ke jaman dulu. Semoga……


    Penulis :  evan kurniawan   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Kemendagri Menegaskan Anies-Sandi Belum Berhak Mengurus Anggaran, Tim Sinkronisasi Kejang-Kejang Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top