728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 19 Mei 2017

    Jokowi Mulai Tanpa Kompromi, Gebuk Ormas Anti Pancasila, Survey Denny JA


    Sebagai seorang Presiden yang mengemban amanah rakyat agar bisa menjadikan Indonesia negara yang maju, Jokowi mulai geram dengan tindakan-tindakan ormas yang menjadi parasit dan menghambat kemajuan Indonesia. Waktu dan tenaga yang seyogyannya digunakan untuk kerja dan kerja harus sebagian digunakan untuk mengurus ormas-ormas radikal.

    Kegeraman Jokowi sudah mencapai puncaknya. Tidak ada kompromi lagi untuk ormas radikal dan anti Pancasila. Mereka harus dibubarkan. Kesabaran Jokowi sudah mencapai batas toleran, sebagai seorang manusia biasa, kemarahan Jokowi terhadap ormas anti Pancasila sudah tidak terbendung.

    Presiden Joko Widodo kembali menegaskan, Pancasila merupakan satu-satunya ideologi di Indonesia.

    Penegasan itu diungkapkan Presiden di depan 1.500 prajurit TNI usai menunaikan salat Jumat dan santap siang di Aula Kartika, Tanjung Datuk, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5/2017).

    “Sekali lagi, negara Pancasila itu sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana.

    Oleh sebab itu, jika ada organisasi masyarakat yang ingin keluar atau mengganggu ideologi Pancasila serta pilar negara yang lain, yakni UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dianggap bertentangan dengan hal yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia.

    Jokowi pun memastikan, negara tidak akan diam dalam menghadapi gerakan-gerakan yang merongrong tersebut.

    “Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk,” kata Jokowi.

    Tidak hanya yang anti-Pancasila, bahkan negara juga akan ‘menggebuk’ ormas yang berhaluan komunis.

    Hal itu diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yang menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia adalah organisasi terlarang.

    “Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Jangan ditanyakan lagi. Payung hukumnya jelas, TAP MPRS,” ujar Jokowi.

    Sikap yang jarang ditunjukkan Jokowi tentu membuat kita bertanya-tanya apalagi ditambah dengan kata-kata yang cenderung kasar seperti gebuk dan tenang keluar dari pernyataan Jokowi. Saya yakin kondisi Jokowi saat ini sedang tidak biasa. Ada kegeraman yang sangat besar dan sudah memuncak. Sehingga sebagai seorang manusia yang memiliki kerterbatasan, Jokowi melampiaskan kemarahannya dengan mengatakan gebuk dan tendang. Saya kira ini wajar. Persoalan mengurus ormas radikal dan anti Pancasila bukan persoalan sederhana. Sangat menyita waktu dan tenaga serta menghambat kemajuan Indonesia.

    Kegeraman Jokowi mempertegas bahwa Pancasila adalah sudah final. Tidak ada lagi yang berhak mengganti dengan dasar lain, apalagi ormas yang datangnya dari luar. Mereka adalah penjajah ideologi negara. Sayang sekali, masih saja ada orang Indonesia yang membela HTI. Tokoh ppolitik pun juga ada yang membela HTI. Pernyataan Jokowi ini bukan tanpa alasan. Jokowi tahu masyarakat Indonesia menginginkan Pancasila sebagai dasar negara.

    Pernyataan Jokowi didukung oleh Denny JA. Semakin memanasnya isu khilafah serta pembubaran HTI, LSI Denny JA melakukan survei untuk mengetahui prinsip demokrasi yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Hasilnya, mayoritas menginginkan demokrasi Pancasila.

    Survei dilakukan untuk melihat situasi nasional setelah Pilkada DKI 2017. Ada 1.200 responden yang dipilih dan diwawancara dengan multi stage random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan responden di 34 provinsi pada 5-10 Mei 2017.  Survei ini dibiayai sendiri oleh LSI Denny JA. Margin of error survei plus minus 2,9%.
    Responden ditanya apakah menginginkan Indonesia tumbuh menjadi demokrasi liberal seperti di Amerika Serikat, negara Islam seperti di Timur Tengah, atau berdasarkan keunikan sendiri seperti demokrasi Pancasila. Hasilnya, 74% responden menginginkan demokrasi Pancasila, sebanyak 8,7% ingin negara Islam, sementara 2,3% ingin demokrasi liberal. Kemudian ada 15,09% yang tidak menjawab.

    Survei menunjukkan bahwa 72,5% responden tidak nyaman dengan berlanjutnya polarisasi masyarakat pro dan kontra Ahok. Sebanyak 75% responden ingin pemerintah untuk menegaskan kembali komitmen menjadikan demokrasi Pancasila sebagai perekat.

    Sebanyak 68,7% responden mengatakan demokrasi Pancasila yang dimaksud bukanlah demokrasi Pancasila era orde baru. Karena sulit dieksplor lewat survei, Denny JA kemudian menggunakan data riset untuk menyusun konsep demokrasi Pancasila yang diperbarui. Berikut lima elemennya:

    1. Demokrasi Pancasila mengadopsi mekanisme politik umumnya demokrasi seperti di negara maju. Demokrasi Pancasila juga mengadopsi aneka hak asasi manusia yang dirumuskan PBB. Itu adalah persyaratan minimal sebuah sistem kenegaraan untuk sah disebut demokrasi modern.

    2. Namun berbeda dengan demokrasi di dunia barat, agama memainkan peran sentral dalam mayoritas perilaku warga. Hadirnya kementerian agama menjadi modifikasi demokrasi Pancasila. Di negara demokrasi lain, tak mengenal kementerian agama.

    3. Hadirnya UU yang melindungi kebebasan agama dan kepercayaan masyarakat. Justru karena peran agama yang lebih besar dalam perilaku masyarakat, perlu ada UU yang melindunginya.

    4. Pancasila menjadi perekat bangsa. Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai simbol kebersamaan. Masing-masing agama melihat Pancasila sebagai mutiara yang terdapat dalam ajaran agama dan kepercayaannya sendiri.

    5. Pemerintah di bawah presiden dimandatkan konstitusi dan undang-undang menjaga dan melindungi keberagaman itu. Gagalnya pemerintah menjaga keberagaman dan persatuan dapat menjadi bagan untuk memecat presiden.

    Nyaris hanya 8,7 persen yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Meskipun ini hanya hasil survei, hal ini memberikan gambaran bahwa mayoritas penduduk Indonesia menginginkan negara demokrasi pancasila. Hanya sedikit yang menginginkan negara Islam. padahal, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Survei ini semakin mempertegas bahwa tidak ada alasan untuk mengganti Pancasila.

    Namun, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa HTI telah berhasil mendoktrin 8,7 % untuk mendirikan negara Islam. Jika jumlah yang 8,7 % dibiarkan begitu saja, bukan mustahil jumlahnya akan semakin bertambah. Pemerintah harus berusaha lebih keras lagi untuk menghadang paham-paham khilafah tumbuh subur di Indonesia.


    Penulis :  Saefudin Achmad   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Jokowi Mulai Tanpa Kompromi, Gebuk Ormas Anti Pancasila, Survey Denny JA Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top