728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 22 Mei 2017

    Isu SARA Mengancam, Perlu Membentuk Komisi Khusus ?

    Dikotomi minoritas-mayoritas selalu menjadi isu sentral, yang menghantui sendi-sendi kehidupan berbangsa. Rasanya tidak ada yang bisa menjamin bahwa dalam beberapa waktu ke depan, Indonesia harus melepaskan diri dari politik identitas, yang pada gilirannya membuat kita terjebak pada situasi kontra produktif, dan justru membahayakan kerukunan antar suku, agama, ras dan asal-usul.

    Makna kebhinnekaan yang seharusnya menjadi pintu masuk toleransi antar komponen bangsa, sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu, yang memiliki agenda jangka pendek, untuk membenturkan satu sama lain. Pada setiap perhelatan demokrasi, karena ketidakmampuan pihak tertentu mengungguli pesaing melalui cara-cara elegan, isu-isu yang sensitif dan mudah menyulut emosi massa, kerap menjadi alat pemicu pertentangan dengan kelompok lawan, demi memuaskan kepentingan sesaat, dan ironisnya, hal ini justru secara kasat mata dihembuskan oleh para elit bangsa.

    Negara yang berbentuk negara kesatuan, yang sudah menjadi ciri khas Indonesia, seharusnya tidak lagi memperlihatkan potensi konflik berbau SARA, karena sejak awal pembentukannya, para pendiri bangsa ini adalah mereka yang terdiri dari berbagai komponen itu. Mereka tidak ada yang mengklaim kelompoknya sebagai yang paling dominan, sementara pihak lain harus ada di pihak yang mengalah. Konstitusi kitapun berbicara hal yang sama, bahwa semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan berbangsa.

    Kalau ada kelompok yang dengan lantang menyatakan, bahwa mayoritas warga di sini harus dipimpin oleh orang yang seiman, dan suara seperti ini selalu menjadi senjata yang paling mereka andalkan. Di sisi lain, mereka melupakan satu hal, keunggulan kandidat yang diusungnya, haruslah tergambar di rekam jejaknya, serta pendekatan kepada calon pemilih melalui cara-cara elegan.

    Pemerintah yang sah, dan dipilih oleh mayoritas pemilih melalui sistim sesuai perundang-undangan, harus dijamin keberlangsungannya sampai berakhir masa jabatannya. Jika ada pihak-pihak yang selalu berusaha mengganggu jalannya pengelolaan negara, lebih-lebih melalui cara yang dapat memperlebar friksi antar suku dan agama, harus sekuat tenaga dilawan, dan dalam hal ini perlu dikelola dengan cermat, karena potensinya bersifat laten.

    Kegiatan para pihak yang dengan jelas dapat mengganggu kerukunan antar komponen bangsa, sejatinya diantisipasi sejak awal, mungkin dengan cara pembentukan Komisi khusus, atau berupa Badan khusus, agar benih-benih yang dapat menyulut konflik tidak terlanjur membesar, sehingga membahayakan keutuhan NKRI.

    Lalu bagaimana pencegahan merebaknya isu SARA sebaiknya dilakukan ? Jika dilihat dari besarnya potensi serta resiko yang diakibatkannya, rasanya tidak berlebihan jika pemerintah dan DPR mulai memikirkan untuk menyusun dasar hukum yang khusus menangani masalah ini. Perlu diingat, bahwa negara ini sangat besar, baik dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk serta keberanekaan suku, bahasa daerah dan adat istiadat. Mereka sudah barang tentu membawa banyak perbedaan yang satu sama lain bisa menimbulkan pergesekan, apalagi pada saat-saat tertentu dimana isu-isu perbedaan ini sengaja dimunculkan. Maka sebaiknya, kita melakukan pengelolaan secara substantif, dan dilakukan oleh lembaga khusus yang memiliki kompetensi yang cukup.

    Apakah kita tidak bisa belajar dari sejarah terpecahnya negara sebesar Uni Sovyet dan beberapa negara di kawasan Eropah Timur ? Dan tidak hanya terpecah, mereka mengalami proses disintegrasi melalui konflik horizontal yang memakan korban jiwa dan harta yang sangat besar. Jika dicermati secara baik, faktor pemicu perpecahan di kawasan itu tidak jauh berbeda dengan potensi konflik di negara kita, yakni faktor SARA.

    Kalaulah sejarah dunia dapat kita jadikan cermin, agar negara kita terhindar dari perpecahan, dan tetap langgeng seperti yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa, momentum reformasi yang memungkinkan kita berfikir jauh ke depan, harus digunakan sebaik-baiknya, dan faktor waktu yang sering menjadi pertimbangan kesekian, sebaiknya dipinggirkan jauh-jauh. Kalau kita terlambat mengambil langkah antisipasi, maka resiko yang dihadapi juga akan berkembang sesuai dengan berjalannya waktu.

    Semoga para pengambil keputusan mampu melihat masalah potensi konflik yang berbau SARA ini, dan pada tahap berikutnya, mau dan mampu berfikir konstruktif, agar pengelolaan potensi konflik yang ditimbulkannya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, agar mampu menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dengan azas Pancasila dan UUD-1945.



    Penulis :   Ruskandi Anggawiria    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Isu SARA Mengancam, Perlu Membentuk Komisi Khusus ? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top