728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 21 Mei 2017

    Hebat, Setelah 12 Tahun Akhirnya Laporan Pemerintah Pusat Wajar Tanpa Pengecualian

    Berita yang membanggakan untuk pemerintahan era Presiden Jokowi, sebelumnya pemerintahan Jokowi berhasil menaikkan peringkat Indonesia sebagai negara layak investasi, kemudian menyusul prestasi yang tidak kalah membanggakan, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah pusat. Opini WTP ini merupakan yang pertama kali diperoleh Pemerintah Pusat setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak Tahun 2004. Selamat untuk pemerintahan Jokowi yang sudah bekerja sangat baik untuk kemajuan Bangsa Indonesia.

    Berikut adalah kutipan pernyataan langsung dari ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam sambutan penyerahan LKPP kepada DPR RI :

    “Dengan demikian, kami menyatakan pendapat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016. Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh Pemerintah Pusat, setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak Tahun 2004,” ujar Moermahadi, Jumat (19/5).

    Perlu kita ketahui bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun lalu, dalam LKPP Tahun 2015, BPK sempat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena adanya enam ketidaksesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

    Ketidak jelasan yang dimaksud BPK yaitu ketidak jelasan pada investasi permanen berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT PLN (Persero) senilai Rp 848,38 triliun, terkait penerapan interpretasi Standar Akutansi Keuangan Nomor 8 tentang Perjanjian Mengandung Sewa, dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

    Selanjutnya soal harga jual eceran solar bersubsidi yang lebih tinggi dari harga dasar membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha senilai Rp3,19 triliun. Masalah ketiga yakni Piutang Bukan Pajak senilai Rp4,8 triliun pada kementerian negara/lembaga tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

    Masalah keempat yang menjadi sorotan BPK yakni persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarabat senilai Rp5,82 triliun namun tidak ditatausahakan secara memadai dan tidak dapat dijelaskan status penyerahannya.

    BPK juga menyoroti Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 6,60 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai.

    Pengurangan Ekuitas senilai Rp96,53 triliun dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

    “BPK memberikan rekomendasi atas ke-enam permasalahan pada LKPP tahun 2015. Atas rekomendasi BPK, Pemerintah telah menindaklanjutinya, sehingga permasalahan dimaksud sudah diselesaikan,” ujar Moermahadi.

    Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, sejak pertama kali disampaikan pada 2004 silam hingga LKPP 2015, laporan pertanggungjawaban APBN memuat akun yang tidak lazim berstatus suspen. Pada LKPP 2015, BPK mencatat nilai dari status suspen ini sebesar Rp71,9 miliar.

    Namun, seiring dengan pergantian kekuasaan, pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil menyelesaikan suspen ini dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik. Sehingga, tidak ada lagi suspen pada LKPP tahun 2016.

    Selain itu, Moermahadi menuturkan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2016 di tingkat kementerian negara/lembaga mengalami peningkatan kualitas yang kentara. LKPP itu disusun dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

    Hasil pemeriksaan LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) masing-masing sebanyak 74 LKKL atau 84 persen memperoleh opini WTP.

    BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada delapan LKKL dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada enam LKKL. Opini WDP atas delapan LKKL dan opini TMP atas enam LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016.

    Meskipun kesempurnaan dalam laporan pemerintah belum mencapai 100 persen, yakni hanya 84 persen, namun hasil kerja pemerintahan Presiden Jokowi ini patut mendapat apresiasi, seperti kita ketahui bahwa untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan dari pemerintahan sebelumnya itu tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat, pemerintah masih memiliki waktu tambahan hingga 2019, kita berharap pemerintah tetap berjalan di jalur yang benar dan dalam penyusunan Laporan Keuangan di tahun-tahun berikutnya bisa lebih baik lagi.

    Kendati telah memperoleh opini WTP, pemerintah pusat tidak akan berpuas diri dan akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara agar sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut :

    “Saya rasa dari sisi kualitas, dalam membahas dengan BPK dan DPR, kami akan terus memperbaiki. Tidak hanya dari sisi berapa uang yang dibelanjakan jumlahnya, besarnya, tetapi juga akan mulai tertib dalam membukukannya, melaporkannya, dan juga tertib memantau hasilnya,” pungkas Sri Mulyani.

    Good Job, sepertinya salah satu menteri Presiden Jokowi ini memang bisa menerima dan menjalankan dengan baik pesan Presiden Jokowi untuk selalu bekerja yang terbaik untuk bangsa dan negara, kita sebagai masyarakat setidaknya jangan terlalu pesimis dengan pemerintahan Jokowi, kita tunggu sambil kita amati saja kejutan apalagi yang akan Presiden Jokowi berikan kepada Rakyat Indonesia.


    Penulis :  Andik Priyanto   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Hebat, Setelah 12 Tahun Akhirnya Laporan Pemerintah Pusat Wajar Tanpa Pengecualian Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top