728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 25 Mei 2017

    Habis RUU KPK dan Hak Angket DPR Timbul Densus Tipikor. Apakah Pelemahan KPK ?

    Di masa pemerintahan Pakde Joko Widodo memang sangat banyak cobaan yang terjadi di permukaan oleh tindakan kaum-kaum intoleran dan juga kelompok yang haus akan kekuasaan. Segala upaya dilakukan mereka untuk mencapai tujuan merebut dan menguasai negeri ini yang lahir karena jasa-jasa pahlawan tanpa memandang SARA ketika berjuang dahulu kala.

    Jika para pahlawan bangsa ini mengetahui seperti apa yang terjadi saat ini, saya yakin para pahlawan itu akan bersedih dan kecewa. Pahlawan bersusah payah berjuang dengan mengorbankan darah dan nyawa untuk mendirikan Negara ini.

    Selain tindakan kaum intoleran dan kelompok haus kekuasaan salah satu faktor yang merusak adalah semakin meningkatnya tindakan korupsi di Negeri persada Indonesia ini. Segala aspek baik Eksekutif, Legislatif, Yudikatif tidak terlepas dalam tindakan korupsi.

    Salah satu yang menyedihkan adalah tindak pidana korupsi yang sudah menyebar kekalangan pemerintah desa. Dana yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan desa telah banyak yang diselewengkan oleh aparat yang diberi wewenang dalam mengalokasikan dana tersebut.

    Salah satu bukti adanya kasus di Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul, Yogyakarta, menahan Kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabul Santosa, tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (ABPDes).

    Kepala desa tersebut diduga melakukan tindakan korupsi, Kepala Desa tersebut kini telah berstatus tersangka atas tindakan pidana korupsi APBDes dengan modus tidak memasukkan pendapatan asli desa ke kas desa. Ia memasukkan uang tersebut ke dalam kekayaan pribadinya.

    Tindakan korupsi ini diduga merugikan negara, melalui Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY mencatat, total kerugian mencapai Rp 137,9 juta. Dana yang besar diselewengkan oleh Kepala Desa. Mari sahabat Seword bayangkan dengan jumlah desa yang banyak di negeri ini melakukan tindakan yang sama seperti kepala desa di Yogyakarta tersebut.

    Kasus diatas menjadi bukti telah ada indikasi korupsi di tingkat desa apalagi jika dibahas ditingkat pemerintahan yang lebih tinggi, saya sangat yakin jumlah pelaku dan uang rakyat yang dirampok pasti lebih besar. Korupsi memang telah menggurita, melilit dan mencengkram bangsa ini.

    Maka untuk mengantisipasi semakin maraknya tindakan korupsi diperlukan lembaga yang telah terjamin integritas dan prestasinya. Selama ini mayoritas rakyat Indonesia telah terkesima dan cukup puas merasakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Salah satu prestasi KPK antara lain membongkar kasus korupsi berjamaah terbesar pada zaman milenial saat ini. kasus tersebut adalah kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik yang sampai detik ini masih dalam proses penyelidikan. Dari proses tersebut telah mengungkap dan menangkap beberapa tersangka termasuk mantan anggota DPR Miryam Haryani dari fraksi Hanura.

    Dalam kasus KTP Elektronik tersiar kabar banyak oknum dari beragam profesi yang bekerjasama untuk merampok uang untuk kepentingan rakyat. Akibat korupsi berjamaah dan besar-besaran tersebut rakyat menjadi terkatung-katung tidak memiliki identitas resmi yang merupakan hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

    Dengan terbongkarnya kasus KTP Elektronik ini berbuah reaksi dari mereka para koruptor yang khawatir dan terkesan kebakaran jenggot jika kasus ini terus diperdalam. Para koruptor tersebut akhirnya bahu-membahu untuk melemahkan KPK yang begitu beringas memberangus dan memasukkan koruptor ke hotel prodeo.

    Oknum-oknum yang khawatir akan tindak tanduknya terbongkar terkesan menginisiasi Pelemahan KPK yang terindikasi masuk dalam wacana revisi Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002.

    Berikut poin utama dalam revisi tersebut yang saya kutip dari www.detik.com dibawah ini :

    Badan Keahlian DPR sedang mensosialisasikan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya tentang kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

    “Ada empat poin mengenai penyadapan, dewan pengawas, SP3, nanti kami lihat bagaimana persepsi masyarakat. Dan yang terakhir adalah penyelidik dan penyidik supaya KPK boleh, walaupun sebenarnya MK ada keputusan boleh mengangkat penyelidik dan penyidik. Namun kami kan ingin masukkan dalam RUU ini nantinya,” ujar Ketua Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk saat dimintai konfirmasi, Jumat (3/3/2017).

    Proses RUU KPK yang beberapa bulan lalu disosialisasikan ke kampus-kampus. Akhirnya mayoritas civitas akademika kampus berpendapat bahwa revisi tersebut bukan hal yang penting dilaksanakan saat ini. Jika merujuk hasil sosialisasi tersebut sudah jelas kaum intelektual muda menolak adanya perubahan Undang-Undang KPK.

    Setelah revisi Undang-Undang KPK. Pihak Legislatif pun tidak pelak tersiar kabar mempergunakan hak angketnya terhadap KPK yang disinyalir mayoritas masyarakat sebagai Intervensi Politik untuk memperlambat dan menghambat proses penanganan kasus korupsi KTP Elektronik.

    Tujuan DPR mengajukan hak angket kepada KPK adalah untuk memaksa KPK agar menyerahkan BAP, dan membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani. Beberapa anggota DPR merasa perlu untuk melakukan investigasi terhadap nama-nama anggota DPR yang disebut oleh Miryam Haryani pada saat yang bersangkutan diperiksa oleh Penyidik KPK dalam kasus korupsi KTP elektronik.

    Berikut Petikan Berita dari www.detik.com tentang Hak Angket kepada KPK berikut ini :

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mengeluarkan suatu keputusan yang kontroversial serta menegaskan bahwa DPR masih dijangkiti oleh penyakit egoisme kelembagaan. Keputusan yang diambil DPR untuk menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu bentuk intervensi politik yang nyata dari anggota dewan kepada KPK sebagai institusi penegak hukum.

    Mengapa hak angket tersebut dikatakan sebagai bentuk “intervensi politik”? Hal tersebut tak lain disebabkan oleh latar belakang yang mendorong DPR untuk menggulirkan hak angket kepada KPK, yaitu kasus korupsi KTP elektronik yang saat ini sedang ditangani oleh KPK dan diduga banyak anggota DPR yang terlibat dalam pusaran mega korupsi tersebut.

    Selanjutnya, Tersiar kabar dibentuk lembaga baru yang wewenangnya setara dengan KPK. Lembaga ini akan memproses setiap tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan uang rakyat. Menurut pendapat saya jika wewenang sama dengan KPK maka akan timbul dua matahari yang akan membakar koruptor dan menerangi rakyat.

    Tetapi jika timbul dua matahari pasti ada efek negatif yang akan terjadi dalam penanganan kasus korupsi jangan sampai akan terjadi keegoisan antar lembaga dalam berkordinasi dan bekerjasama menyelamatkan uang rakyat.

    Polri akan membentuk datasemen khusus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) yang setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.Pembentukan ini sudah disetujui sebagai kesimpulan rapat antara Komisi III DPR dan Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian,

    Berikut petikan berita www.kompas.com tentang pembentukan Densus Tipikor sebagai berikut :

    Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, awalnya dalam rapat tersebut sejumlah anggota Komisi III mempertanyakan peranan Polri yang melempem dalam pemberantasan korupsi.

    Padahal, dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, dijelaskan bahwa pembentukan KPK karena institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan belum optimal dalam menangani kasus perkara pidana korupsi.

    Melihat dan menelaah perkembangan hukum apalagi terkait tindak pidana korupsi, saya berpendapat Negara ini tidak lagi membutuhkan sebuah lembaga ataupun detasemen khusus untuk memberantas korupsi. Lembaga KPK sudah cukup mumpuni dalam menjalankan tugas khusus tersebut.

    Seharusnya KPK yang semakin diperkuat secara teknis dan payung hukum agar kinerja dapat maksimal memasukkan para koruptor ke kandang prodeo. Negara ini sudah cukup banyak lembaga baik pemerintah ataupun non pemerintah tetapi kinerja belum ada sampai detik ini yang dapat memuaskan dan mensejahterakan rakyat.

    Kesimpulan

    Rakyat sudah cerdas menilai setiap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Legislatif apalagi yang berkaitan dengan KPK. Mengapa mayoritas rakyat membela KPK karena kinerja dan prestasinya sudah teruji.

    Secara sederhana dalam menilainya adalah setiap oknum dan lembaga yang total dan konsisten dalam menegakkan hukum dan memberangus para pelanggar hukum termasuk tindak pidana korupsi akan dibenci dan diupayakan melemahkan lembaga dan menjatuhkan para petugas lembaga tersebut bila perlu dikriminalisasi agar tidak bisa menyentuh mereka para perampok uang rakyat.

    Poin Penguatan KPK menjadi prioritas antara lain:

    Pertama, membuat kebijakan memberikan penghasilan yang mencukupi terhadap pegawai dan penyidik KPK agar tidak gampang diperdaya oleh para koruptor yang berniat memberi sogokan.

    Kedua, para pegawai dan penyidik KPK tersebut harus diberi pengamanan ekstra karena sudah ada kasus penganiayaan yang terjadi terhadap penyidik KPK yakni Novel Baswedan yang sedang menjalani proses pemulihan di Singapura. Tetapi tersangka penganiayaan belum juga dapat di ringkus oleh pihak kepolisian sampai detik ini.

    Saya rasa sudah cukup satu lembaga khusus menangani kasus korupsi di negeri ini tidak perlu ada tandingan ataupun yang setara karena dapat membuat perebutan dalam teknis kerja di lapangan.

    Baik aturan dan kinerja akan ada saling tumpang tindih dalam penanganan korupsi sehingga hasil kerja yang akan dicapai tidak maksimal. Meskipun pihak KPK menilai dengan adanya Densus tersebut tidak akan membuat tumpang tindih kewenangan.

    Selain adanya perebutan dan tumpang tindih dalam proses penanganan korupsi. Permasalahan tambahan adalah anggaran yang akan dialokasikan dalam pemberantasan korupsi akan semakin membengkak jika ada lembaga atau detasemen khusus tambahan.

    Jika memang Densus Tipikor ini harus dibentuk kedepannya, saya sebagai rakyat biasa yang membayar pajak tapi belum memiliki KTP Elektronik mengharapkan agar Densus Tipikor dan KPK harus bersinergi dan dapat bekerjasama dengan baik dalam memberantas korupsi supaya masyarakat puas dan tidak kecewa yang berkelanjutan.

    #SaveKPK

    #KitaKPK


    Penulis :  Suwandi Poerba   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Habis RUU KPK dan Hak Angket DPR Timbul Densus Tipikor. Apakah Pelemahan KPK ? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top