728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 28 Mei 2017

    Gara-Gara Ini Gatot Nurmantyo Merasa “Dipermalukan” Jokowi. Panglima Mengalami Masalah Integritas?

    Kasus pembelian helikopter kepresidenan AgustaWesland AW 101 memasuki babak baru setelah Panglima TNI yang bekerja sama dengan KPK dan PPATK mengumumkan 3 tersangka. Ketiga tersangka diduga menyalahgunakan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara.

    Polemik pembelian helikopter kepresidenan ini tergolong cukup meresahkan. Ada perdebatan panjang mengenai keberadaan heli yang kini sudah ada di tanah air ini. Sebelumnya, dalam rangka memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan bagi presiden, TNI AU mengajukan anggaran untuk pembelian helikopter.

    Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI sebelumnya, yakni Agus Supriatna, pernah menyatakan bahwa pihaknya akan membeli helikopter AW 101 sebanyak enam unit untuk angkut berat dan tiga unit untuk VIP. Namun, kemudian pembelian tak kunjung terlaksana.

    Presiden Joko Widodo pada Desember 2015 lalu telah menolak usulan TNI Angkatan Udara terkait pengadaan helikopter tersebut. Namun faktanya helikopter itu sudah mendarat di Indonesia dan pihak-pihak yang berkepentingan saling menolak untuk bertanggung jawab atas pembelian heli yang bermasalah tersebut.

    Gatot Nurmantyo Dari Tidak Bisa Tidur Nyenyak Sampai Merasa Malu Kepada Jokowi

    Kontroversi pembelian helikopter kepresidenan AW 101 ditengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih dan adanya penolakan dari Jokowi yang merasa heli yang digunakan selama ini yaitu Super Puma masih cukup mumpuni, memaksa Jokowi memerintahkan Panglima TNI melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap apakah ada kesalahan prosedural.

    Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengaku tidak nyenyak tidur ketika Jokowi memerintahkan secara langsung kepada dirinya untuk segera mengusut secara tuntas pengadaan helikopter tersebut yang diduga melibatkan onkum di jajaran TNI.

    Berita yang dirilis dari kumparan.com menyebutkan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Gatot Nurmantyo, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (26/5). Dia kemudian mengumumkan tiga nama petinggi TNI Angkatan Udara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AgustaWesland berkode AW 101.

    Dalam konferensi pers, ketika menjelaskan perjalanan kasus dugaan korupsi dalam pembelian pesawat berbaling-baling itu, Gatot juga menceritakan soal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo.

    “Saya menjelaskan (tentang pembelian helikopter itu) kepada Presiden, tapi tidak keseluruhan. Setelah itu Presiden bertanya ke saya, ‘Kira-kira kerugian negara berapa?’ saya sampaikan, ‘Kira-kira Rp 150 miliar’,” ujar Gatot dalam konferensi tersebut.

    Gatot tak menyangka, Jokowi juga sudah memiliki data tentang helikopter tersebut. “Presiden menjawab, ‘Menurut saya lebih dari Rp 200 miliar’,” kata Gatot menirukan Jokowi.

        “Kan malu saya, bayangkan. Lalu Presiden memerintahkan ‘Kejar terus, Panglima, kita usahakan tax amnesty.’ Maka saya berjanji untuk menginvestigasi (pembelian helikopter) itu,” kata Gatot.

    Gatot kemudian meminta TNI Angkatan Udara membentuk tim investigasi. Pada 24 Februari 2017, menurut Gatot, investigasi selesai dan semakin jelas ada dugaan korupsi.

    Gatot Blak-blakan Soal Kontroversi Rencana Pembelian Helikopter AgustaWestland 101 (AW101).

    “Penyidik POM TNI memiliki alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga tersangka dari anggota militer,” ujar Gatot, dalam konferensi pers, di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/5/2017) seperti yang dilansir dari Kompas.com.

    Ketiga tersangka adalah, Marsma TNI FA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Letkol. Adm TNI WW selaku pemegang kas. Kemudian, Pembantu Letnan Dua (Pelda) SS yang menyalurkan dana pada pihak tertentu.

    Gatot mengatakan, dari hasil penyelidikan POM TNI, diduga terjadi penyimpangan yang dilakukan para pejabat yang ditunjuk dalam proses pengadaan.

    Hasil perhitungan sementara ditemukan kerugian negara sekitar Rp 220 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar. Dalam kasus ini, penyidik POM TNI telah memeriksa enam saksi dari pihak militer dan tujuh saksi dari pihak sipil.

    Sebagai barang bukti, penyidik memblokir rekening bank atas nama PT Diratama Jaya Mandiri. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan penyedia alat utama sistem persenjataan. Rekening bank tersebut berisi uang Rp 139 miliar.

    Menurut Gatot, ketiganya diduga tidak hanya melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga diduga menyalahgunakan wewenang, insubordinasi, melakukan penipuan dan penggelapan.

    Pada Februari 2017 lalu, TNI mempersilakan wartawan untuk mengambil foto satu Helikopter AgustaWestland yang terparkir di hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur.

    Kasus pembelian helikopter AgustaWestland pertama kali diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

    Gatot protes lantaran rencana pembelian itu tak diketahuinya. Ia juga menyampaikan keluh kesahnya soal wewenang Panglima TNI yang terbatas soal alutsista.

    Helikopter yang hendak dibeli sempat disebut-sebut sebanyak enam unit.Namun, hal itu sudah dibantah Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi memastikan bahwa pembelian helikopter AgustaWestland 101 (AW 101) hanya satu unit.

    Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI sebelumnya, yakni Agus Supriatna, pernah menyatakan bahwa pihaknya akan membeli helikopter AW 101 sebanyak enam unit untuk angkut berat dan tiga unit untuk VIP. Namun, kemudian pembelian tak kunjung terlaksana.

    Keanehan Menurut Pengamat Ketika Gatot Merasa Tidak Tahu Ikhwal Pembelian Helikopter

    Ada keanehan menurut pengamat militer ketika baik Menhan maupun Panglima TNI terkesan saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab atas pembelian helikopter ini.

    Satu sisi, keputusan pembelian helikopter kepresidenan AW 101 mencuatkan keluhan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menilai kewenangannya telah dipangkas. Berikut pernyataan Gatot yang saya kutip dari BBC Indonesia.

        “Ya emang nggak tahu saya. Itu juga yang saya heran. Makanya karena saya heran, saya kirimkan tim investigasi. Supaya saya tidak heran lagi, supaya jelas,” kata Gatot kepada wartawan di DPR.

        “Begitu muncul peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 tahun 2015, kewenangan saya tidak ada. Ini merupakan pelanggaran hirarki,” ujar Gatot di DPR.

    Ketidak tahuan dari Panglima inilah yang dinilai aneh oleh Connie Rahakundini, pengamat militer dari Universitas Indonesia yang menyebut ada masalah dalam integritas panglima TNI. Connie merujuk Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan menggarisbawahi kewenangan penganggaran dan pengadaan alat-alat utama sistem persenjataan.

        “Terkait pembinaan alutsista itu ada pada Kementerian Pertahanan. Yang jadi masalah sekarang Panglima TNI. Mengapa mempermasalahkan sesuatu yang tidak ada masalah, sesuatu yang sudah diatur undang-undang. Sepertinya ada masalah dalam integritas beliau sebagai pemimpin,” kata Connie.

        “Dilihat dari protap (prosedur dan ketetapan), itu semua sudah clear. Nggak mungkin seorang Agus Supriatna sebagai kepala staf angkatan udara bisa mengeluarkan dana dari Kemkeu (Kementerian Keuangan) tanpa paraf Panglima TNI, tanpa adanya paraf menteri pertahanan dan surat menteri Pertahanan,” lanjut Connie.

        “Bagaimana mungkin (Panglima TNI dan Menhan) tidak tahu? Pura-puranya Menhan nggak tahu, panglima nggak tahu. Kalau itu terjadi semua matra (TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara) sekarang langsung saja ke Kementerian Keuangan,” tambah Connie.

    Sementara itu, senada dengan Connie, peneliti senior lembaga Imparsial, Bhatara Ibnu Reza, mempertanyakan penuturan Panglima TNI Gatot Nurmantyo di rapat dengar pendapat DPR. Menurutnya ada motif lebih besar dari Gatot Nurmantyo dari sekadar menggugat kewenangan pengendalian anggaran.

        “Buat apa dia bicara soal pengendalian anggaran yang jadi kewenangan Kemenhan? Ketika panglima berbicara soal itu di depan DPR, itu kan sebenarnya mencari dukungan politik. Istilahnya dia ingin menyatakan, ‘Saya sudah dipreteli, khususnya soal pengelolaan anggaran. Tolonglah dibantu dengan mengkritisi pemerintah’. Nah, pemerintah di situ adalah orang di sebelahnya, yang namanya Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu selaku menteri pertahanan,” papar Bhatara.

    Lalu Siapa Yang Salah?

    Berdasarkan investigasi internal TNI yang bekerja sama dengan KPK seperti yang saya ulas di atas, untuk sementara ada tiga tersangka dari pihak TNI yang melalukan pelanggaran dalam proses pengadaan helikopter. Selain itu TNI juga menelusuri kemungkinan adanya pihak swasta yang telibat.

    Sementara itu untuk menangani perdebatan antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, untuk menengahi.

    Semoga segera ada kejelasan mengenai penanganan kasus ini, karena kisruh ini pasti akan menjadi komoditas dan sekaligus senjata bagi lawan politik untuk menyerang Jokowi di 2019 nanti. Agak menggelikan ketika presiden sudah menolak usulan pembelian helikopter tersebut tetapi para pembantunya justru memaksa ingin membelinya. Juga akan sangat lucu ketika penghuni planet sebelah yang penduduknya berisi para pembenci Jokowi menganggap Jokowi-lah otak dari kekisruhan ini.

    Begitulah Kura-kura,



    Penulis : Aliem Suryanto    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Gara-Gara Ini Gatot Nurmantyo Merasa “Dipermalukan” Jokowi. Panglima Mengalami Masalah Integritas? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top