728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 23 Mei 2017

    Demo BEM Kepung Istana, Suatu Bentuk Pengkhianatan Intelektual?

    Berita tentang demo BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) mengepung istana dengan tujuh tuntuan, tidak hanya mengejutkan tapi juga memrihatinkan. Bahkan, boleh dibilang memalukan! Saya setuju dengan catatan kritis dan komentar-komentar dari teman-teman Sewordian (atau Seworders, what ever!). Khususnya tulisan dan ulasan Berhane Selassie: Konyol, Aksi Kepung Istana dan “Tujuh Tuntutan Rakyat” BEM Indonesia.

    Mengapa kita bilang konyol bahkan memalukan?

    Pertama, demo itu membuktikan rendahnya kualitas mahasiswa kita. Mungkin lebih tepat: rendahnya kualitas kelompok mahasiswa pendemo tersebut! Sebab, kita yakin hakkul yakin, gerakan mereka tidak mewakili mahasiswa Indonesia.

    Kedua, baik pola maupun isi tuntutan mereka nampak sekali hanya meniru-niru pergerakan mahasiswa sebelumnya. Saya coba membaca “Kajian Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia: Tujuh Gugatan Rakyat (TUGU Rakyat)”, yang katanya mendasari demo kepung istana itu. Capek juga, karena cukup panjang, 218 halaman. Sepintas nampak naskah itu penuh dengan copy-paste data resmi dan valid, bahkan pengakuan disana-sini terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Itulah yang membuat kita heran: kok kesimpulan yang menghasilkan gerakan demo itu tidak sesuai dengan premis-premis yang mendasarinya.

    Ini satu contoh saja, dari halaman 43 kajian tsb, tentang pendidikan:

        “Walau demikian, perlu kita syukuri, bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan negara sudah terbilang cukup baik dan memenuhi amanat konstitusi (pasal 31 ayat 4 UUD 1945). Sehingga tidak menjadi suatu persoalan yang perlu diperdebatkan. Tetapi perlu diingat juga, bahwa anggaran tersebut sudah termasuk gaji guru”

    Itu yang kita sebut logika sesat. Premis lain, kesimpulan lain. Kenyataan di lapangan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan banyak upaya terobosan lain di bidang pendidikan, tidak mereka perhatikan karena hanya sibuk copy-paste. Celakanya, ‘budaya’ copy-paste alias PLAGIASI dalam penyusunan makalah, skripsi, thesis dan disertasi dewasa ini, justru dianggap smart learning di kampus.  OMG! Quo vadis perguruan tinggi kita?

    Duplikasi Gerakan 1966 dan 2014?


    Rendahnya kecerdasan intelektual terbaca dari “tujuh tuntutan rakyat”. Isinya bukan hanya konyol, mubazir dan irrelevant, melainkan paling parah: mengingkari kebenaran, menutup mata terhadap kenyataan yang ada.

    Kemudian judul yang diberikan itu hanya meniru-niru gerakan mahasiswa sebelumnya. Yakni  “Tritura” (tri tuntutan rakyat)  yang diserukan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa) 1966, dan “Tunas Rakyat” 07 Juni 2014 oleh Aliansi BEM-SI.

    Tritura yang kemudian berhasil menumbangkan orde lama itu diajukan oleh KAMI cs 10 Januari 1966, isinya:
    1. Pembubaran PKI
    2. Perombakan kabinet
    3. Penurunan harga sembako.


    “Tujuh Tuntutan Aspirasi Rakyat” (Tunas Rakyat), yang disuarakan oleh Aliansi BEM seluruh Indonesia, 7 Juni 2014, dan ditujukan kepada dua paslon di Pilpres 2014 – Prabowo-Hatta Rajasa (yang menolak disingkat “Prahara”) dan Jokowi-JK, isinya: (http://mdn.biz.id/n/99597) :

    1. Penyelesaian semua kasus korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN
    2. Revitalisasi rantai pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian
    3. Pengembalian kakuasaan blok minyak dan gas serta kekayaan tambang demi kepentingan rakyat Indonesia
    4. Penyelamatan ekonomi Indonesia menjelang persiangan pasar bebas Asia Tenggara atau ASEAN Economic Community yang akan berlaku tahun 2015.
    5. Perbaikan sistem jaminan sosial
    6. Jaminan pendidikan gratis yang berkualitas dan berkarakter dari jenjang SD hingga S1
    7. Komitmen terhadap kebijakan yang menguatkan perlindungan perempuan dan anak.


    Perhatikan bahwa hampir semua tuntutan itu sudah/sedang dikerjakan oleh Kabinet Kerja Jokowi-JK. Kemudian, bandingkanlah bobot ke-7 “Tunas Rakyat” BEM-SI 2014 itu dengan ke-7 Tuntutan Rakyat versi BEM-SI 2017 yang disingkat dengan “Tugu (tujuh gugatan) Rakyat”:

    1. Kembalikan subsidi listrik 900 VA dan BBM, serta jamin keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi rakyat
    2. Wujudkan jaminan pendidikan nasional dan layanan kesehatan yang berkualitas dan membebaskan
    3. Usut tuntas kasus E-KTP tanpa adanya intervensi politik, berantas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
    4. Tegakkan demokrasi, tolak pembungkaman dan tindakan represif aparat negara
    5. Usut tuntas mafia Karhutla, hentikan proyek reklamasi dan tolak pembangunan kawasan bentang alam karst untuk pabrik semen di seluruh Indonesia
    6. Wujudkan supremasi hukum dan tindak tegas pelaku kejahatan seksual
    7. Hilangkan dominasi asing dan nasionalisasi asset-aset bangsa serta wujudkan kedaulatan pangan, energi dan maritim.


    Kalau sekelompok manusia terdidik-terpelajar berpredikat mahasiswa hanya bisa meniru-niru dan menduplikasi, itu pertanda mandulnya inovasi dan kreativitas. Dan jika ada indikasi bahwa gerakan mereka ditunggani kepentingan-kepentingan pragmatis-politis, sesaat dan sesat, maka gerakan mereka itu layak dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan intlektual.

    Apa itu Pengkhiatan Intelektual?


    Demo sekelompok ‘intelektual muda’ yang membawa BEM-SI tersebut diatas mengingatkan saya pada essayist dan kritikus terkenal Perancis, Julien Benda. J.Benda mendefinisikan intelektual sebagai “someone we would now call a member of the intelligentsia: academics and journalists, pundits, moralists, and pontificators”.

    Dalam kriteria Benda, kaum intelektual adalah mereka yang aktivitasnya secara esensial bukan untuk mengejar tujuan-tujuan praktis-pragmatis; mereka itu menemukan kepuasan dan kebahagiaan dalam kegiatan seni, sains atau spekulasi metafisik, singkatnya bukan untuk mengejar keuntungan material. Dengan melepaskan diri dari orientasi material, mereka menjaga kekuatan dan kesejatian karakter intelektual, dan dengan itu memberi sumbangan terbesar bagi kemanusiaan dan peradaban. Mereka memiliki compassion dalam upaya memerjuangkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kebaikan bersama.

    Sayangnya, semakin banyak intelektual yang ‘melacurkan’ ilmunya demi kepentingan-kepentingan pragmatis-material yang mengesampingkan nilai-nilai utama tersebut. Kenyataan-kenyataan semacam inilah yang digugat oleh Benda dalam bukunya La Trahison des Clercs (1927), yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggeris The Treason of the Intellectuals – Pengkhianatan Kaum Intelektual (PKI?) J.Benda mengagumi peran kaum intelektual selama lebih dari 23 abad sejak jaman Socrates (+399 SM): mereka adalah kelompok kecil-pilihan yang “disemaikan secara khusus” melalui proses panjang dan ketat justru untuk menunaikan tugas-panggilan luhur seperti disebutkan diatas.

    Ketika Benda menulis karyanya yang menghebohkan dunia intelektual itu, Eropa sedang dicabik-cabik kebencian etnik dan nasionalisme sempit. Diagnosis Benda mengasumsikan suatu ramalan, yang nampak beresonansi hingga kini:

    “Our age is indeed the age of the intellectual organization of political hatreds…It will be one of its chief claims to notice in the moral history of humanity.”

    Diterjemahkan secara bebas: Jaman kita sesungguhnya sudah menjadi jamannya organisasi intelektual berdasar kebencian-kebencian politis… Ini akan menjadi satu gugatan utama yang tercatat dalam sejarah moral kemanusiaan.

    Di abad-21 ini, khususnya tahun 2017 – 90 tahun setelah terbitnya The Treason of the Intellectuals – ‘ramalan’ Benda menjadi aktual bahkan semakin parah.

    • Lihatlah bagaimana para intelektual sudah mengorganisir diri atau mengotaki organisasi-organisasi yang mengobarkan kebencian politis. Perhatikanlah siapa yang ada di belakang kelompok-kelompok radikalis-separatis, dan yang meneriakkan kebencian SARA daritas mimbar demo berjilid-jilid.
    • Lihatlah siapa yang berada di balik lembaga-lembaga survey yang merancang kampanye bermuatan SARA dan menjadikan mesjid-mesjid sebagai arena politisasi ayat dan mayat. Di Pilpres 2014, ulah beberapa lembaga survey abal-abal yang “memenangkan Prahara” bahkan diulas secara khusus oleh editorial MetroTV dengan tema “Prostitusi Intelektual”.
    • Lihatlah para penegak hukum, semuanya bergelar sarjana, khususnya sarjana hukum plus-plus, yang merekayasa kasus Antasari dan memidanakan begitu banyak orang tak bersalah, termasuk Ahok. Kunjungilah rutan-rutan dan lapas-lapas maka Anda akan menemukan amat sangat banyak korban kriminalisasi dan viktimisasi. Tak terhitung jumlahnya! Itulah sumber utama over kapasitas rutan dan lapas kita. Bukan karena meningkatnya kejahatan, melainkan karena menjahat-jahatkan orang yang tidak jahat demi kepentingan karier, mamon, syahwat kekuasaan, politik dst, dst.


    Sulit kita bayangkan, bagaimana kalau kampus-kampus kita, khususnya PTN-PTN yang dibiayai oleh Negara, sudah dipenuhi intelektual-intelektual pengkhianat dalam kategori Julien Benda. Apalagi kalau mereka menjadi dosen dan Pembina mahasiswa, bahkan masuk dalam jajaran Pimpinan/Rektor(at). Hancurlah pendidikan tinggi kita, hancurlah peradaban kita.

    Bayangkan pula kalau para aktivis mahasiswa yang memimpin Senat Mahasiswa (Sema) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), bahkan organisasi-organisasi ekstra kampus masa kini, berasal dari kalangan semacam itu. Mereka yang (mohon maaf) berotak dengkul dan bersumbu pendek, mungkin IPK cuma satu koma, sedang terancam DO, atau memang sudah DO. Alama’ !

    Atau bisa saja mahasiswa yang memang tergolong cukup cerdas, tetapi otaknya terlanjur dicuci untuk diisi dengan doktrin sesat tentang jihad dan khilafah, menjadi kader-kader HTI, FPI dkk sesama sumbu pendek. Mereka memang dilatih secara spartan dan militan untuk merebut kursi-kursi organisasi dan mimbar-mimbar kegiatan kemahasiswaan. Persis seperti pola pergerakan PKS merebut masjid-masjid NU dan Muhammadiyah di Jawa Tengah, sebagaimana dituturkan dalam buku “Ilusi Negara Islam”.

    Patut Diduga Ada Ki Dalang di Belakang Mereka


    Kalau benar seperti analisis ditas, jangan-jangan merekalah yang menggerakkan BEM-SI mengepung istana, memaksa bertemu Presiden, dengan tuntutan-tuntutan konyol yang mengingkari kebenaran.  Menutup mata terhadap kenyataan kerja keras Kabinet Kerja dengan segala pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya,  hanya dalam waktu setengah periode.

    Soalnya beberapa tuntutan mereka mirip dengan isyu-isyu miring si professor doktor Amis Rais dkk. Misalnya menyangkut pembungkaman dan tindakan represif, reklamasi, dan  dominasi asing. Mestinya para Rektor dan PR-III yang membidangi pembinaan mahasiswa, bahkan semua dosen yang masih waras di semua PT yang diwakili para pendemo itu, merasa MALU atas gerakan “anak-anak mereka”.

    Tentu wajarlah kalau kita pertanyakan dengan sikap kritis: adakah kajian 218 halaman yang menghasilkan tujuh tuntutan itu memang hasil kerja BEM-SI, ataukah titipan sponsor dan Ki Dalang? Apalagi kalau diperhatikan tulisan di poster-poster mereka, sudah sangat jelas siapa-siapa di belakang mereka.

    Para tokoh pergerakan mahasiswa Angkatan 1966 maupun Angkatan 1998 sering mengingatkan para mahasiswa pergerakan untuk tetap menyadari diri sebagai generasi pelopor, bukan pengekor; generasi pemain (aktor) bukan permainan (toys). Mereka bergerak dengan biaya sendiri, tanpa backing finansial dari para cukong. Karena itu mereka benar-benar menjadi ‘suara rakyat’ (vox populi) yang layak diyakini sebagai suara Tuhan (vox Dei).  Bukan sekedar meminjam dan mencatut nama rakyat untuk suatu kepentingan sesaat dan sesat. Apalagi dengan  membawa-bawa Nama Tuhan untuk menjual surga.

    Sampai disini lagi-lagi saya teringat pada Alcuin of York, seorang cendekiawan, penyair dan mahaguru, yang menasehati raja Inggeris, Charlemagne, melalui surat dalam bahasa Latin, tahun 739. Sebuah kalimat dalam surat itu berbunyi:

    Nec audiendi qui solent dicere ‘Vox populi vox Dei’, quum tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit.

    (Janganlah mendengarkan orang-orang yang terus mengatakan ‘Suara rakyat adalah suara Tuhan’, karena kerumunan[-rakyat] yang rusuh selalu dekat dengan ketidakwarasan).

    Kelompok mehasiswa pengepung istana itu terlalu lancang bahkan kehilangan kewarasan ketika merasa mewakili  dan meng-atas-namakan rakyat. Saya sebagai rakyat [dan yakin, para pembaca budiman juga]samasekali tidak merasa diwakili apalagi disuarakan oleh mereka. Saya bahkan anggap mereka telah mengkhianati kita sebagai rakyat. Mereka hanya menyuarakan kepentingan pihak-pihak yang kebelet berkuasa, yang ingin mendiskreditkan dan menjatuhkan pemerintahan yang sah.

    Kita patut curiga dan khawatir, para cucunguk kebelet itu sudah berhasil lagi memanfaatkan kelompok-kelompok mahasiswa setelah kelompok-kelompok radikal tiarap, takut ditendang dan digebuk Presiden Jokowi.  Maka tidak ada salahnya kita camkan peringatan Bang Napi:

    Waspadalah! Waspadalah!



    Salam Kompak Seword.


    Penulis :  Filo Rustandi.   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Demo BEM Kepung Istana, Suatu Bentuk Pengkhianatan Intelektual? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top