728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 20 Mei 2017

    Bisakah untuk Tidak Menggugat Sana-Sini di Saat Pemerintahan Sedang Bekerja?

    Cuma bisa bilang, apalagi sih ini?

    Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) terhadap Presiden Joko Widodo terkait penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    “Ya, ditolak, putusannya kemarin,” kata Ketua Umum Parmusi, Usamah Hisyam, Jumat (19/5/2017).

    Dalam putusan bernomor 41/G/2017/PTUN-JKT, Hakim Ketua H Ujang Abdullah serta Hakim anggota Tri Cahya Indra Permana dan Roni Erry Saputro menyatakan, seluruh gugatan Permusi tidak diterima.

    Parmusi menggugat Jokowi yang tidak menonaktifkan Ahok saat menjadi terdakwa kasus penodaan agama. Menurut Parmusi, Ahok seharusnya dinonaktifkan sesuai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Pasal tersebut mengatakan kepala daerah yang didakwa melakukan kejahatan dengan ancaman pidana lima tahun penjara, agar diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD.

    “Tapi ada tafsir berbeda menurut majelis Hakim, soal bilamana dakwaan lima tahun, tapi ‘kan putusan pengadilan Ahok cuma dua tahun sehingga tak perlu lagi pemberhentian oleh Presiden,” kata Usamah.

    “Kami ‘kan sudah berupaya melakukan penegakkan hukum, dan terutama kami tunjukkan bahwa kekuasaan bisa digugat,” ujarnya.

    Aku hanya bisa geleng-geleng kepala membacanya. Kalau secara logika dipikirkan, bukankah Ahok sudah dijebloskan ke penjara? Kenapa juga masih ada acara gugat menggugat? Tidak main-main, yang digugat Presiden Jokowi lagi. Sorry to say, seperti tidak ada kerjaan lain saja.

    Kadang gregetan baca berita tentang si anu menggugat si anu, padahal masalahnya sepele. Apalagi ini masalah Ahok adalah masalah yang dibuat-buat, yang sangat kental bau politisasinya.

    Dikatakan berupaya melakukan penegakkan hukum, lha Ahok ‘kan sudah dihukum. Mau apalagi coba? Apa begitu ketakutannya karena Ahok ‘hanya’ dihukum selama dua tahun? Entahlah…

    Nah, yang ini bisa kita lihat dari sudut pandang Hakimnya karena aku mendapatkan sumbernya dari berita yang lain. “Alasan permohonan pemohon tidak beralasan hukum, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak,” kata Hakim Anggota Cahya Indra Permana.

    Indra menuturkan, perkara yang menjerat Ahok tak sesuai dengan isi Pasal 83 ayat 1 pada UU 24/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal itu menyebut, kepala daerah yang dapat diberhentikan sementara adalah mereka yang terbukti melakukan pidana korupsi, terorisme, makar atau perbuatan lain yang memecah negara.

    Well? Masak menganggap kasus Ahok sama dengan korupsi? Korupsi dari mana, coba? Justru Ahok adalah contoh pejabat yang sangat bersih dan jujur.

    Terorisme? Memangnya Ahok ada neror siapa? Kalau para koruptor mungkin. Ahok bagaikan mimpi buruk buat mereka.

    Makar? Yang benar saja! Yang sebenarnya makar siapa, coba? Ahok adalah panutan kita dalam hal mencintai negaranya, Republik Indonesia! Ia salah satu putra bangsa yang patut diteladani, begitu mencintai negeri ini walau hukumnya masih sangat tidak adil.



    sumber: KOMPAS.com/NURSITA SARI


    Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, PTUN menolak gugatan Parmusi tidak akan berpengaruh banyak.

    Djarot, di Balai Kota, Jumat (19/5/2017), mengatakan, “Ya sekarang apa bedanya, kalau bagi kami aktivitas di Pemprov DKI itu tetap berjalan normal. Toh saya bisa berkomunikasi dengan beliau ya meskipun sekarang jauh di Mako Brimob.”

    Betul, Pak! Masih ada saja kelompok yang tidak puas padahal Ahok sudah dipenjara dengan masa hukuman dua tahun. Mau bikin kegaduhan apalagi? Abaikan sajalah, Pak. Toh, kerjaan banyak masih menunggu untuk diselesaikan. Fokus kerja saja, seperti yang sudah diteladankan oleh Presiden Jokowi. Kerja, kerja, kerja!

    Baca juga: Sandiaga Uno Kebelet Bertemu Djarot di Saat Djarot Sibuk Kerja

    Djarot meminta hal itu tidak dibesar-besarkan. Ia mengatakan saat ini Pemprov DKI berupaya untuk menyelesaikan program yang telah direncanakan.

    “Bagaimanapun juga ini tinggal menuntaskan apa yang telah diprogramkan. Jadi apa yang kami kerjakan kemarin juga, kami saya sampaikan ke Pak Ahok. Beliau juga menyampaikan beberapa hal,” kata Djarot. “Enggak usah dibesar-besarin karena enggak mengganggu jalannya pelayanan publik dan kerja Pemprov DKI. Tetap ya.”

    Nah, dari kata-kata Djarot saja kita bisa mengerti. Jangan mengganggu roda pemerintahan yang sedang sibuk bekerja. Ibaratnya, saat orang sedang ngebut menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda gara-gara segelintir orang yang mencari-cari masalah, eh tiba-tiba nongol lagi yang lain yang cari masalah yang berbeda dengan sebelumnya. Bahkan, yang tidak ada hubungannya sama sekali. Cape, deh!

    Walau dihukum dua tahun penjara, aku semakin kagum dengan sosok yang bernama Ahok ini. Ia tetap ‘bekerja’ walau di dalam penjara. Ia masih memikirkan Jakarta dan masih peduli dengan keadaan Jakarta. Kagum juga dengan Djarot yang masih mendiskusikan soal kerjaan di Pemprov DKI dengan Ahok. Ahok tetap ‘aktif’, melalui Djarot tentunya. Bisa dikatakan, Djarot bekerja dengan kapasitas dua orang di dalam dirinya.

    Semoga saja DKI Jakarta sampai bulan Oktober nanti tetap kondusif.


    Penulis  :   Rachel Ann    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Bisakah untuk Tidak Menggugat Sana-Sini di Saat Pemerintahan Sedang Bekerja? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top