728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 27 Mei 2017

    Banyak Yang Lebih Penting, Tapi Wakil Rakyat Sibuk Usulkan Tambahan Kursi Pimpinan, Ini Total Biayanya

    Kali ini anggota dewan yang katanya wakil rakyat kembali membuat kita semua bangga. Beberapa waktu lalu lembaga ini dinobatkan sebagai lembaga terkorup, mungkin sudah beberapa kali prestasi ini diraih. Mungkin ini sebuah prestasi yang membanggakan untuk kita semua. Pasalnya pimpinan MPR, DPR dan DPD diusulkan ditambah dalam pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

    Dalam usulan terbaru pimpinan DPR ditambah 2 kursi menjadi 7 kursi, pimpinan MPR ditambah 6 kursi menjadi 11 kursi, dan pimpinan DPD ditambah 2 kursi menjadi 5 kursi. Jadi total ada tambahan 10 kursi baru untuk pimpinan DPR, MPR dan DPD. Total pimpinan keseluruhan jika ini terwujud adalah 23 kursi.

    Pertanyaannya adalah buat apa? Untuk apa menambah kursi sebanyak itu. Ini namanya tamak, rakus dan terlihat haus kekuasaan dan ngidam jabatan. Entah apa yang membuat anggota-anggota dewan ini pantas menambah kursi pimpinan, saya bingung. Kalau dibuat jajak pendapat, saya yakin sebagian besar tidak akan setuju. Tapi bukan anggota dewan namanya kalau ada urat malu.

    Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, usulan tersebut mempertontonkan MPR, DPR dan DPD yang sangat terobsesi akan kekuasaan.
    Ia mengatakan, jika direalisasi, usulan tersebut tentu akan memunculkan beban anggaran yang besar. Padahal, elemen yang bekerja nyata untuk membuat kebijakan itu ada pada komisi dan alat kelengkapan lain.

    Sebab, kata Lucius, fungsi pimpinan itu utamanya mewakili lembaga dalam relasi dengan lembaga lain dan juga menjadi speaker untuk menyampaikan sikap atau keputusan lembaga. Mestinya tak masuk akal jika kursi pimpinan dijejali oleh banyak manusia sebagaimana diusulkan oleh DPR saat ini. Dan yang terpenting bertambahnya 10 kursi pimpinan baru, akan bertambah pula pengeluaran negara untuk menggaji orang-orang ini. Dan sudah tentu bukan pengeluaran yang kecil kalau sudah menyangkut anggota dewan.

    Gaji seorang wakil ketua alat kelengkapan Dewan (AKD), termasuk Pimpinan DPR, mencapai Rp 59,04 juta. Itu merupakan take home pay Wakil Ketua DPR, MPR, dan DPD, seperti yang dijelaskan Direktur Eksekutif Indonesia Budgeting Center, Roy Salam.

    Jika ditotalkan maka per tahunnya negara harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp, 7,79 miliar untuk gaji 11 Pimpinan MPR, Rp 4,96 miliar untuk tujuh Pimpinan DPR, dan Rp 3,54 miliar untuk lima Pimpinan DPD.

    Totalnya, negara harus mengeluarkan Rp 16,29 miliar hanya untuk gaji Pimpinan MPR, DPR, dan DPD per tahun. Itu belum lagi dihitung gaji 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD yang juga dibiayai oleh negara, belum lagi banyak program MPR, DPR, dan DPD yang harus ditanggung negara. Itu pun belum termasuk fasilitas tambahan seperti mobil dinas dan sopir beserta pengawalannya.

    Mobil dinas yang digunakan Pimpinan DPR, Toyota Crown Royal Saloon seharga sekitar Rp 1,3 miliar. Jika ada enam pimpinan baru MPR, dua Pimpinan baru DPR, dan dua Pimpinan baru DPD, maka negara harus menyediakan anggaran sekitar Rp 13 miliar hanya untuk kendaraan dinas mereka.

    Saya sudah malas hitung total biaya yang harus dikeluarkan negara untuk orang-orang ini. Jadi silakan pembaca hitung sendiri. Capek melihat kelakuan mereka yang seperti dikatakan alamrhum Gus Dur, mirip anak TK. Kalau bicara gaji, tunjangan, jabatan, kunjungan kerja ke luar negeri, semangatnya bukan main. Kalau sudah kerja, rapat bahas ini itu, banyak yang bolos, banyak juga yang tidur di tengah rapat, tidak jarang sering terlibat cekcok dan keributan seperti yang diperlihatkan DPD beberapa waktu lalu. Seharusnya mereka malu meminta penambahan kursi pimpinan baru yang tujuannya entah apa dan kerja entah apa.

    Dengan makin banyaknya pimpinan, biasanya makin tidak efektif kerjanya. Biasanya makin banyak pimpinan, makin sering konflik yang akan terjadi karena peluang terjadinya perbedaan pendapat makin besar. Dengan perilaku yang seperti dikatakan Gus Dur, maka jangan heran kita akan sering melihat keributan pada sidang paripurna atau rapat lainnya, di mana anggota dewan akan jotos-jotosan atau mungkin jambak-jambak rambut, biar dilihat seluruh dunia dan bikin bangga negara ini.

    Padahal banyak hal lain yang lebih krusial yang sedang hangat seperti UU anti terorisme yang harus segera direvisi karena Jakarta baru saja diguncang bom. Harusnya anggota dewan malu, bukannya bahas hal yang kepepet, ini malah lebih penting urus penambahan kursi pimpinan. Sekali lagi ini membuktikan kalau mereka adalah wakil rakyat yang sama sekali tidak mewakili rakyat. Labelnya saja yang bernama wakil rakyat, tapi perilakunya bertolak belakang dengan aspirasi rakyat. Mereka mungkin lebih cocok kalau disebut wakil dirinya sendiri, bukan wakil rakyat.

    Kalau anggota DPR, MPR dan DPD kerjanya becus, benar dan mantap, tidak masalah mau naik gaji atau tunjangan atau tambah pimpinan. Ini kerjanya banyak yang kritik, lebih sering dicap negatif oleh masyarakat, tapi seolah tuli dengan itu semua. Ibarat kalau di sebuah perusahaan, ada karyawan yang kerjanya tak jelas, tak becus, tak efektif tapi minta naik gaji atau bahkan minta naik jabatan jadi CEO. Bisakah? Bisa dari Hongkong.

    Bagaimana menurut Anda?



    Penulis :  Xhardy   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Banyak Yang Lebih Penting, Tapi Wakil Rakyat Sibuk Usulkan Tambahan Kursi Pimpinan, Ini Total Biayanya Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top