728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 21 Mei 2017

    APBD DKI Jakarta Obyek “Harta Rampasan Perang”

    Mencermati polah – tingkah tim sinkronisasi  Anies-Sandy menimbulkan berbagai pertanyaan dalam benak saya, apa yang membuat mereka begitu  ngotot  cawe  – cawe  anggaran sebelum berkuasa. Meski sudah ditetapkan oleh KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur terpilih, Anies-Sandy tidak serta merta langsung berhak merombak postur anggaran.

        Sebelumnya, Sekda DKI Saefullah menyebut tim sinkronisasi Anies-Sandi telah mengirim surat kepada Plt Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Surat tersebut berisikan permohonan agar Djarot meluangkan waktu untuk melakukan audiensi dengan mereka.

        “Suratnya sudah disampaikan kemarin kayaknya (kepada Djarot), disampaikan dari Pak Anies sama Pak Sandi tanda tangan. (Isinya) minta audiensi, mohon kesediaan waktu Pak Plt (Djarot),” kata Saefullah di Balai Kota DKI, Kamis (18/5).(Detik.com)

    Timses Anies-Sandy bukan kumpulan orang bodoh, terdiri atas orang – orang pintar dari berbagai bidang. Sosok paling menonjol saat ini adalah Sudirman Said, loyalis RI 2 yang dicopot dari kursi Menteri ESDM setelah sukses mengamankan misi sang  tuan di kasus Freeport.

    Sudirman adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan pengalaman di berbagai posisi penting di pemerintahan. Dengan bekal itu, tentunya tidak sulit baginya untuk menyiasati APBD DKI Jakarta agar berpihak. Tentunya untuk memasukan item – item belanja pesanan Anies-Sandy dan sponsornya dalam bentuk paket – paket pekerjaan agar mulus untuk diakses lewat jalur lelang resmi (LPSE DKI Jakarta). Dengan dalih ingin bertanggung-jawab,  tim ini terus berupaya men-sinkron-kan agenda anggaran Anies-Sandy dengan APBD DKI Jakarta 2018.

        “Jadi kami mendapat undangan dari Pak Sekda untuk mulai membahas RKPD 2018. Dan memang saya kira Pak Sekda menjalankan amanah dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2017, bahwa ke depan, karena memang gubernur sudah terpilih, ya anggaran 2018 ke depan memang menjadi tanggung jawab untuk ikut serta. Memberi kontribusi,” kata Sudirman kepada awak media. (Detik.com)

    Sudah pasti spesifikasi   barang dan jasa yang akan dimasukan adalah spek barang dan jasa dari pihak sponsor. Permainan ini lazim dilakukan oleh pejabat birokrasi dengan kontraktor barang dan jasa pemerintah, meski saat ini proses pengadaan barang dan jasa sudah terbuka dan online.

    Mengapa saya menggunakan istilah “Harta Rampasan Perang” konteksnya dengan istilah “Perang Badar” yang terlontar dari mulut Anies untuk menyemangati pendukungnya.

        “Pertemuan kita malam ini menuju Perang Badar besok. Pada saat itu Rasul mengatakan, pertolongan Allah akan datang dan pertolongan akan datang bila niat kita berperang ini untuk membela kaum duafa, membela mereka yang tertindas, yang tersingkirkan. Bahwa berkumpulnya kita membela mereka yang terpinggirkan,” kata Anies. (Detik.com)

    Sebenarnya gaya ini juga dilakukan Amien Rasis, sang pecundang politik di Pilpres 2014. Kepada pendukung Prabowo – Hatta, Amien menghimbau agar merapatkan barisan dan mengesampingkan dulu soal “Harta Rampasan Perang”.

        “Dahulukan perjuangan ketimbang bagi-bagi harta rampasan perang,” kata Amien menyitir semangat dalam Perang Badar, Selasa (27/5/2014). “Jangan (mental dalam) Perang Uhud, wani pira atau bagaimana nanti rampasan perangnya,” imbuh dia, di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta. (Kompas.com)

    Gaya Amien Rasis ini menuai kritikan dari pengamat politik, seperti Arbi Sanit (UI) dengan mengatakan pernyataan tersebut sudah seperti teroris.

        “Amien Rais kalau begitu berarti sudah kayak teroris, mau mengkafirkan musuh politiknya. Kenapa enggak sekalian saja menghalalkan untuk dibunuhnya seperti pola pikir yang dari Ngruki itu,” ujar Arbi Sanit. (tribunnews.com)

    Kemenangan di Pilkada DKI Jakarta bisa diartikan seperti kemenangan dalam “Perang Badar”, dan sah/halal  bagi pendukung perang untuk menikmati harta rampasan perang yaitu APBD DKI Jakarta. Anggaran belanja Pemerintah DKI Jakarta  adalah paling tinggi, kurang lebih sebesar 70 trilyun.

    Bandingkan dengan anggaran  propinsi besar lainnya (Jabar, Jateng, Jatim) kira-kira hanya sepersepuluh dari APBD DKI Jakarta. Pengusaha manapun pasti “ngiler” dengan uang segitu banyak, dan ingin ikut menikmati sebisa mungkin dan bagaimana pun caranya. Tak terkecuali oleh Grup Kalla  dan Grup perusahaan Sandiaga Uno.

    Tak heran bila Anies – Sandy mendapatkan dukungan dari banyak pengusaha di belakang timsesnya. Pertanyaannya : Apakah warga DKI Jakarta akan mendapat layanan lebih baik setelah Anies – Sandy menjabat DKI Jakarta 1 dan 2 ? Pertanyaan yang sulit untuk dijawab saat ini, mereka belum berkuasa, kinerjanya bisa lebih baik dari pendahulunya atau lebih buruk lagi. Saat ini warga DKI Jakarta sudah mendapat standar tinggi di bidang layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dll dengan biaya rendah.

    Bila Gubernur baru menggunakan standar tersebut, tentu warga DKI Jakarta akan lebih bahagia, sebaliknya bila standar turun dan harga lebih mahal niscaya terjadi gelolak sosial yang  patut dicermati.

    Mengingat titipan – titipan sponsor dari pendukung, rasanya akan sulit bagi Anies-Sandy merealisasikan standar pelayanan Pemerintah DKI Jakarta seperti saat ini. Dengan layanan masyarakat  berharga murah dan merata seperti sekarang. Saya bukan pesimis, dalam banyak kasus Kepala Daerah tersandera oleh janjinya sendiri kepada masyarakat dan para pengusaha pendukungnya. Banyak kasus – kasus korupsi Kepala Daerah  di KPK melibatkan oknum – oknum pengusaha yang pernah mendukungnya  di konstasi Pilkada.

    Analogi bagi – bagi “Harta Rampasan Perang” tepat untuk disematkan pada kubu Anies –Sandy bila melihat gaya kenekatan dan kengototan untuk terlibat dalam sistim penganggaran APBD yang sudah baku. Gaya eufemisme (penghalusan)  untuk tim ini pun  ber-metamorfosa, dari tim transisi ke tim sinkronisasi. Apa sebenarnya agenda tim ini kalau bukan membuat skema bagi-bagi “Harta Rampasan” kepada pendukung dan sisanya untuk warga DKI Jakarta ?

    Untunglah pengganti Gubernur DKI Jakarta, Djarot dengan cerdas menepis  syahwaat bagi – bagi rampasan perang itu dengan cerdas. Metode e-budgeting sudah menjadi  ketetapan resmi dan panduan untuk aparatur penyusun anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Permendagri No 52 Tahun 2015 – e-Budgeting. Jadi tidak serta merta APBD bisa dijadikan obyek “Harta Rampasan Perang’.  Apalagi tujuan peperangan selain berharap mendapatkan harta rampasan, cuma kali ini harta rakyat Indonesia yang dijarah. OMG !!!



    Penulis   :    Sigit Budi     Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: APBD DKI Jakarta Obyek “Harta Rampasan Perang” Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top