728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 17 Mei 2017

    Akibat Ulah Buni Yani, Minahasa Minta Merdeka

    Sejak Ahok dijebloskan ke penjara, berbagai aksi dukungan dan tuntutan Ahok dibebaskan terus dilakukan. Ketidakadilan dalam kasus Ahok membuat banyak orang marah.

    Jutaan orang menyuarakan protes mereka melalui aksi-aksi unjuk rasa dan penyalaan ribuan lilin, bukan hanya di seluruh pelosok negeri, namun juga berlangsung secara sporadis di dua puluh negara.

    Lawan-lawan politik Ahok saat ini mungkin sedang bertepuk tangan menari-nari kegirangan dan mabuk kemenangan sambil berpesta pora potong tumpeng mensyukuri Ahok telah gagal jadi Gubernur DKI dan dijebloskan ke penjara.

    Namun tanpa mereka sadari, kemenangan mereka menggagalkan Ahok jadi Gubernur DKI dengan isu agama dan menjebloskannya ke penjara justru berbuah petaka bagi keberlangsungan bangsa ini. Silent majority yang selama ini diam kini bertindak melalui aksi-aksi dan gelombang protes yang semakin hari semakin marak dimana-mana.

    Gejolak dan reaksi yang paling keras yaitu datang dari Minahasa. Selain menyuarakan tuntutan agar Ahok dibebaskan, kini mereka ingin memisahkan diri dari NKRI dengan gerakan Referendum Minahasa Raya Merdeka.

    Tuntutan ini kemungkinan besar timbul secara spontan karena mereka merasa kaum minoritas diperlakukan tidak adil serta sulitnya kaum minoritas menjadi pemimpin di negeri ini, sehingga timbul gejolak dan reaksi keinginan mereka untuk memisahkan diri dari NKRI.


    Bendera Minahasa Raya Merdeka


    Tuntutan Referendum Minahasa Raya Merdeka ini jangan dianggap remeh karena berpotensi akan diikuti oleh daerah-daerah mayoritas Kristen lainnya seperti Papua, NTT, Ambon, Batak, Nias, dan lainnya.

    Saya pribadi tidak setuju dengan gerakan Referendum Minahasa Raya Merdeka ini. Jangan sampai gerakan Permesta terulang kembali. Terlalu mahal perjuangan para pendahulu bangsa yang berjuang dengan darah dan air mata. NKRI harga mati.

    Dalam pandangan saya, gerakan Minahasa Raya Merdeka itu timbul sebagai akibat dari cara-cara politik kotor dengan menunggangi isu agama dan ras Cina keturunan untuk menyingkirkan Ahok dari kontestasi Pilgub DKI 2017. Padahal semua warga negara tanpa terkecuali punya hak dan kewajiban yamg sama dalam hukum dan pemerintahan. Namun kenyataannya tidak seperti itu.

    Lihat saja selama pilkada DKI berlangsung, seruan-seruan tolak pemimpin kafir, haram hukumnya dipimpin orang kafir, sampai aksi-aksi yang mengatasnamakan bela agama Islam sampai berjilid-jilid yang dikuti oleh ribuan umat muslim yang memenuhi Monas dan sekitarnya yang digaungkan oleh Rizieq Shihab dan FPI membuat silent majority umat Kristiani di daerah-daerah yang mayoritas Kristen menahan amarah dalam dada hanya menunggu waktu untuk bertindak.

    Lihat saja ara-cara licik oknum politisi, Lembaga Keagamaan dan ormas-ormas Islam garis keras yang menungangi isu agama, termasuk lembaga seperti MUI dan Muhammadiyah yang ikut-ikutan larut dalam pusaran manuver politik beraroma SARA untuk menjegal Ahok.

    Lihat saja seorang oknum MUI yang secara serampangan mengatakan bahwa Ahok harus dibunuh, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, atau setidaknya diusir ke luar Indonesia. Dan ini disiarkan secara live oleh TV One dalam acara prestisius mereka, Indonesian Lawyer Club (ILC), sehingga justru hanya tambah memperkeruh susana.

    Fakta-fakta inilah yang mungkin saja membuat saudara-saudari kita di Minahasa marah dan secara spontan ingin berpisah dari NKRI, apalagi dengan kenyataan Ahok gagal jadi Gubernur DKI karena ia beragama Kristen lalu kasus keseleo lidahnya terkait Al Maidah dipolitisasi sedemikian rupa sampai akhirnya dijebloskan ke penjara tanpa belas kasihan.
    S
    Sumber semua kekacauan ini akibat ulah satu orang, yaitu Buni Yani. Dia telah menimbulkan kegaduhan dimana-mana. Tidakkah terpikirkan olehnya bahwa akibat ulahnya itu negara kini jadi carut-marut, gaduh yang berkepanjangan, dan yang lebih mengerikan lagi ancaman disintegrasi kini nyata didepan mata?

    Untung saja Presiden Jokowi bertindak cepat untuk merespons fenomena yang akhir-akhir ini mendera persatuan dan kesatuan Indonesia agar tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan.

    Hari ini, 16 Mei 2017, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah tokoh lintas agama di Istana Merdeka untuk membuat komitmen bersama menjaga persatuan NKRI.

    Berikut ini pernyataan tegas Presiden Jokowi:

    “Saya baru saja bersilaturahmi dengan beliau-beliau, tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, perwakilan umat Buddha Indonesia, dari Hindu Dharma Indonesia dan majelis tinggi Konghucu Indonesia serta Panglima TNI dan Kapolri untuk membicarakan dinamika kebangsaan yang menjadi perhatian kita bersama.

    Saya senang mendengar komitmen semua tokoh agama dan umatnya untuk terus menjaga terus mempertahankan dan terus memperkokoh Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

    Saya senang dan berterima kasih mendengar komitmen semua umat beragama untuk terus menjaga persatuan, persaudaraan, perdamaian dan toleransi antarumat antarkelompok dan antargolongan.

    Saya juga senang dan berterima kasih atas komitmen semua pihak untuk membangun demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum. Saya perlu tegaskan di sini bahwa kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh konstitusi kita.

    Tapi saya juga perlu tegaskan bahwa kebebasan tersebut harus sejalan dengan koridor hukum. Harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Harus berada dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

    Jikalaupun dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antarkelompok di masyarakat, mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut, gesekan-gesekan tersebut, untuk segera dihentikan. Jangan saling menghujat.

    Karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menjelekan. Karena kita ini adalah saudara. Jangan saling memfitnah. Karena kita ini adalah bersaudara. Jangan saling menolak. Karena kita ini adalah saudara. Jangan kita saling mendemo. Habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu.

    Kita adalah saudara. Saudara sebangsa dan setanah air. Saya juga telah perintahkan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk tindakan dan ucapan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan. Yang mengganggu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Semoga Tuhan YME meridhai upaya kita bersama.”

    Selain itu, untuk meredam gerakan Referendum Minahasa Raya Merdeka, Kapolri Tito Karnavian akan melakukan langkah persuasif dengan mengedepankan pendekatan. Hal itu lantaran ia menduga, tuntutan referendum Minahasa Raya Merdeka hanya sebuah sikap spontan saja.

    “Nggak boleh. Deklarasi nggak boleh. Kita akan lakukan tindakan persuasif dulu pada saudara-saudara di sana. Ini kan negara NKRI, harus kita pertahankan. Kita lakukan langkah-langkah persuasif kepada saudara-saudara kita untuk mengimbau, mungkin mereka hanya reaksi spontan saja, emosional,” kata Tito.

    Karena semua sumber kekacauan ini terjadi akibat ulah satu orang Buni Yani, saran saya agar polemik ini segera berakhir, yaitu sebagai berikut;

    1. Penjarakan Buni Yani sesuai proses hukum yang berlaku.

    2. Tangkap dan penjarakan Rizieq Shihab.

    3. Bubarkan FPI.

    4. Bebaskan Ahok dari penjara.

    5. Menindak tegas aktor-aktor politisi busuk, termasuk lembaga keagamaan maupun ormas keagamaan, jika ada segala bentuk tindakan dan ucapan mereka yang mengganggu persatuan dan persaudaraan.

    Kura-kura begitu.


    Penulis :  Argo   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Akibat Ulah Buni Yani, Minahasa Minta Merdeka Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top