728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 08 April 2017

    Sumarno Melanggar Kode Etik, Mendapat Peringatan. Sudah Gitu Doang?

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini menyatakan Sumarno selaku Ketua KPU DKI telah melanggar kode etik. Dalam berita yang keluar DKPP tidak menjelaskan pelanggaran kode etik di kasus yang mana, sebagian atau semua. Tetapi DKPP hanya membacakan perkara yang menjadi pertimbangan pelanggaran kode etik tersebut.

    Cagub DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan berbincang dengan Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno saat mendatangi TPS 29 Kelurahan Kalibata, 19 Februari 2017. TEMPO/Diko

    Pertama, Sumarno tidak berusaha menghindari pertemuan dengan Cagub Anies pada saat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 29 Kalibata.

    Padahal dalam kode etik penyelenggara Pemilu sudah dijelaskan di dalam menjalankan asas proporsionalitas, penyelenggara pemilu berkewajiban tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Ini secara jelas Sumarno dan Anies berada di tempat yang sama dan dilihat banyak orang sedang mengobrol bersama di depan publik.

    Dan selama pemungutan suara tidak boleh ada alat peraga kampanye apa pun di TPS. Sedangkan dalam kasus ini, alat peraga memang tidak ada di TPS, tetapi calon Gubernurnya sendiri yang berdiri di sana sebagai alat peraga.

    Apa alasan Anies datang ke TPS?

    “Kami memastikan bahwa aspirasi ini tidak tercederai, dan kemarin di tempat ini ada 76 persen lebih yang memilih pasangan calon nomor 3 dan kita tidak ingin ada permasalahan. Kita percayakan kepada KPU di sini juga ada ketua KPUD juga hadir dan saya percaya Insya Allah akan berjalan lancar,” ungkapnya (sumber).

    Wow… keren. Karena ada 76% pemilih Anies dan Sandi sehingga TPS 29 Kalibata perlu dijaga langsung oleh calon Gubernur dan Ketua KPU DKI.

    Kedua, Sumarno tidak menindaklanjuti 28.000 pengaduan masyarakat pemilik KTP yang disampaikan ke Rumah Lembang karena mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

    Angka sebesar itu sangat siknifikan untuk mengubah posisi Ahok dan Djarot. Jumlah itu yang sudah melapor. Bagi yang tidak melapor belum diketahui jumlahnya.

    Ketiga, Sumarno memasang profile picture di Whatsapp tentang demo 212 di tanggal 2-8 Desember.

    Walaupun dibantah oleh Sumarno sebagai dukungan terhadap calon tertentu, tetapi masyarakat kan tidak idiot. Demo 212 sudah jelas tuntutannya, jangan memilih calon Gubernur non-muslim. Apa kurang jelas atau tidak mengertinya di mana? Sumarno memasang foto tersebut, secara otomatis menghimbau warga Jakarta untuk tidak memilih Ahok dan Djarot. Tidak perlu S1, S2 dan S3 untuk mengerti hal semacam itu.

    Keempat, Sumarno tidak pernah mengumumkan kepada publik mengenai kedekatan khususnya dengan Cagub Anies sebagai mantan aktivis HMI MPO.

    Secara pribadi yang sadar akan pentingnya suatu Pemilu, seharusnya dengan sadar untuk tidak mencalonkan atau menerima pencalonan sebagai Ketua KPU bila memang dalam sejarah hidupnya pernah dekat dengan salah satu paslon. Karena di dalam penyelenggaraan Pemilu, netralitas adalah nomor satu. Bagaimana bisa bersikap netral bila pernah mempunyai masa lalu bersama?

    Kelima, Sumarno diduga bersikap tidak netral dan menunjukkan keberpihakan pada salah satu paslon.

    Ini sudah banyak dibahas di Seword mengenai keberpihakan Sumarno. Bahkan aduan tentang Veronica Tan secepat kilat diproses. Hanya saja, mereka tidak menemukan bukti yang memberatkan. Bahkan spanduk yang bersifat SARA beredar di mana-mana, KPU DKI tidak melakukan tindakan apa-apa. Hal tersebut bisa dihubungkan dengan gambar profile 212 yang dipasang di WA, Sumarno secara tidak langsung, diakui ataupun tidak, menerima SARA untuk digunakan dalam Pilkada.

    Keenam, Sumarno memberikan perlakuan yang berbeda kepada para paslon.

    Ini mengingatkan kita pada acara KPU di mana Ahok dan Djarot akhirnya pulang karena kelamaan menunggu. Apalagi mereka juga ada undangan acara lain. Apapun alasan yang diungkapkan KPU, dan siapapun yang dianggap terlambat (karena masing-masing saling membela diri), tanggapan yang dikeluarkan oleh KPU yang membuat lebih aneh.

    Sumarno mengatakan acara tersebut tidak harus dihadiri calon Gubernur dan wakilnya, bisa diwakilkan ke pihak tim sukses. Kalau memang bisa diwakilkan ke tim sukses dan tidak butuh kehadiran calon Gubernur, kenapa acara bisa tertunda begitu lama. Padahal alasan sebelumnya, Sumarno mengatakan mereka menunggu kehadiran Ahok dan Djarot di ruang VIP. Seharusnya acara berjalan sesuai dengan jadwal, walaupun Ahok dan Djarot tidak ditemukan. Langsung saja diwakilkan kepada tim sukses.

    Akhir kata, Pilkada hanya terjadi 5 tahun sekali dan seharusnya menjadi acara yang penting untuk menentukan pemimpin kota Jakarta. Tetapi kalau melihat pernyataan DKPP tidak terlihat acara Pilkada ini penting bagi bangsa dan negara ini. Sekian banyaknya pelanggaran kode etik, DKPP hanya memberikan peringatan kepada Ketua KPU DKI. Saya harapkan itu hanya berita yang tidak lengkap, mudah-mudahan ada berita lanjutan mengenai hukuman yang harus diterima. Bila hanya peringatan saja, itu sama dengan hukuman seorang pegawai kantoran yang telat hadir.

    Kita tunggu di pojokan untuk berita selanjutnya.

    Salam Pilkada.



    Penulis : Arif   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Sumarno Melanggar Kode Etik, Mendapat Peringatan. Sudah Gitu Doang? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top