728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 30 April 2017

    Suksesnya Pencitraan Gerindra Dibalik Aksi Walk Out Usulan Hak Angket KPK

    Dagelan dan pencitraan murahan! Itulah yang terbersit pertama kali dalam benak saya begitu mengetahui Gerindra melakukan aksi walk out atas usulan hak angket terhadap KPK dalam kasus korupsi e-KTP.

    Terlalu mudah membaca arah politik Gerindra dengan melakukan aksi penghadangan hak angket dengan memilih hengkang dari rapat paripurna untuk membahas hak angket. Pencitraan politik untuk keperluan 2019 adalah jawabannya. Namun sayangnya partai pendukung pemerintah justru teejebak taktik yang dipakai Gerindra dan Fahri Hamzah.

    Seperti yang sudah diberitakan, Komisi III DPR menggulirkan hak angket terhadap KPK untuk mendesak membuka BAP Miryam Haryani di kasus e-KTP. Dan berdasarkan hasil rapat paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dalam rapat paripurna DPR tersebut, meskipun sejumlah fraksi menolak, namun rapat paripurna tetap menyetujui usulan hak angket yang ditandatangani 25 anggota dari delapan fraksi itu.

    Pecah Kongsi Duo ‘F’, Fahri & Fadli?

    Untuk pertama kali dalam sejarah kepemimpinan di DPR periode 2014-2019 duo ‘badut maut’ Fahri Hamzah dan Fadli Zon berbeda pendapat dalam memutuskan suatu hasil paripurna.

    Fadli pun memutuskan walk out (WO) dari rapat paripurna. Keputusan Fadli WO berawal dari Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani yang maju memprotes Fahri mengesahkan angket KPK. Gerindra merupakan fraksi yang menolak usulan hak angket, walaupun ada satu nama, yaitu Desmond J Mahesa, yang meneken usulan angket KPK.

    Bagi sebagian publik mungkin menangkap pecah kongsi dua pentolan DPR ini pertanda mereka sudah tidak sepaham dan sehaluan lagi. Benarkah?

    Menurut saya di sinilah letak busuknya dagelan dari Fadli Zon beserta Gerindra yang melibatkan Fahri Hamzah. Fahri adalah pion sekaligus destroyer yang berperan sebagai umpan dan pendobrak untuk memulai pencitraan Gerindra dengan menolak usulan hak angket.

    Fahri yang merupakan pecatan PKS dan satu-satunya anggota dewan yang ‘yatim piatu’ serta independen diyakini masih berafilisi dengan Prabowo and the gank. Citra Fahri sebagai orang yang memusuhi dan pernah berniat membubarkan KPK dimanfaatkan dengan baik oleh Gerindra.

    Fahri berada di barisan terdepan bersama dengan anggota DPR lainnya yang pada umumnya secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam dugaan korupsi e-KTP. Fahri seolah-olah kembali mendapat peluang dan kesempatan untuk menghantam KPK. Dendam Fahri terhadap KPK ketika sejawatnya sekaligus bosnya di PKS yang menjadi pesakitan setelah tersangkut kasus korupsi kuota daging sapi, Luthfi Hasan Ishaq seolah akan kembali dapat momentum untuk membalaskannya.

    Nah, di sinilah pencitraan oleh Gerindra di mulai. Gerindra yang memerlukan suara untuk kepentingan politik di 2019 nanti berhasil memanfaatkan momen hak angket ini untuk mendongkrak citra sebagai partai yang mendukung KPK dengan menolak usulan hak angket. Tentu saja sekali lagi tujuan Gerindra adalah untuk investasi politik yang akan mereka petik hasilnya di 2019 nanti.

    Jebakan Batman Untuk Partai Pendukung Pemerintah

    Dari semua partai yang menghadiri paripurna hanya tiga fraksi yang menyatakan menolak. Fraksi tersebut yakni, Demokrat, Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan hanya PKB satu-satunya partai pendukung pemerintah yang berani menolak hak angket.

    Celakanya, partai-partai besar seperti PDI-P dan Golkar serta partai pendukung pemerintah lainnya seperti PPP, Nasdem dan Hanura justru ikut mendukung hak angket. Semua partai yang ikut mendukung hak angket ditengarai akibat kadernya disebut terlibat bancakan dana pengadaan e-KTP.

    Manuver ceroboh yang dilakukan oleh partai-partai pendukung pendukung pemerintah ini jelas merupakan sinyal yang berbahaya dan sepertinya mereka terperangkap oleh strategi yang dipasang Gerindra.

    Langkah terkesan dungu dari PDI-P, Golkar dan koleganya patut disesalkan karena akan menggerus suara pemilihnya di pemilu 2019 nanti. Jokowi jelas akan ikut mendapatkan dampak serta stigma negatif karena partai pendukungnya ternyata tidak pro rakyat dan berniatmengebiri pemberantasan korupsi melalui hak angket terhadap KPK.

    Pencitraan yang menurut saya cukup sukses dijalankan oleh Gerindra yang melibatkan Fahri Hamzah sebagai umpan. Ketika Fahri yang berperan sebagai  umpan sekaligus destroyer ini menggonggong kencang ke arah KPK,  partai pendukung pemerintah sukses ikut diarahkan untuk mendukung hak angket.

    Gerindra menyiapkan jebakan ‘batman’  olah-olah akan ikut mengusung hak angket dengan menempatkan Desmond Mahesa sebagai kader yang ikut menandatangani. Dan setelah partai pendukung pemerintah masuk untuk mendukung, Gerindra ternyata balik badan alias WO lalu ‘toookkkk’, ketuk palu dari Fahri di tengah ramainya pihak yang masih memberikan pandangan terhadap hal angket sukses mengunci dan mempecundangi mereka.

    Publik pasti akan mengingat partai-partai pengusul hak angket terhadap KPK sebagai partai yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Dan pastinya akan ada upaya penggiringan kepada publik untuk tidak memilih partai yang ikut mengusung hak angket terhadap KPK.

    Wow, Bingo!!!



    Begitulah kura-kura.
    Salam Seword,


    Penulis :  Aliems Suryanto   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Suksesnya Pencitraan Gerindra Dibalik Aksi Walk Out Usulan Hak Angket KPK Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top