728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 12 April 2017

    Setnov Dicekal, DPR Keberatan, KPK Oleng?

    Anggota DPR yang dipecat partainya, Fahri Hamzah, dengan didampingi oleh Fadli Zon mengatakan bahwa pencekalan terhadap Setya Novanto dapat mengganggu kerja kelembagaan dan memperburuk citra DPR. Katanya, hal itu akan memiliki dampak tidak saja di dalam negeri, tapi juga di luar negeri (detik.com, 11//4/17).

    Saya bingung sebenarnya dengan pernyataan Fahri. Khusus untuk bagian pencekalan bakal “memperburuk citra DPR”, memangnya selama ini citra DPR baik? Akan amat sangat diingat oleh masyarakat Indonesia, bagaimana banyaknya kursi kosong saat persidangan di DPR karena bolos, juga saat beberapa anggota dewan ketahuan tidur ketika rapat.

    Selain itu, peneliti senior Indikator Politik Hendro Prasetyo mengungkapkan tingkat survei kepercayaan publik terhadap DPR melorot. Pada tahun 2015, DPR mendapatkan nilai 59,2 persen. Pada tahun 2016, tingkat kepercayaan publik turun menjadi 48,5 persen (cnnindonesia.com, 9/2/16). Ini cukup memberi bukti bahwa DPR selama ini belum beres dan masyarakat tidak percaya dengan lembaga satu ini.

    Masyarakat Indonesia masih banyak yang meragukan kinerja DPR. Jika DPR ingin memperbaiki citra lembaga, maka DPR harus bisa membuat aturan-aturan yang membela rakyat. Jika saat ini tekad dan itikad kuat masyarakat Indonesia sedang jijay-jijaynya dengan koruptor dan ingin korupsi lenyap dari bumi pertiwi, maka apa yang dilakukan oleh DPR dengan pengajuan nota keberatan pencekalan SetNov adalah sebuah langkah blunder.

    Nota keberatan bakal dikirim kepada Presiden atas pencekalan yang dilakukan oleh KPK kepada Setya Novanto. Sungguh ini sebuah maneuver mengejutkan dari DPR. Bahkan Fahri Hamzah, dilansir dari situs berita yang sama, mengatakan “…kepastian hukum khususnya terhadap DPR RI karena lembaga pengawas tertinggi yang di dalamnya apabila gangguan, lembaga lain juga terganggu (detik.com, 11/4/17)”.

    Pernyataan Fahri ada aroma ancaman dari kalimat yang dilontarkan. Gangguan yang terjadi DPR terancam juga bakal mengganggu lembaga-lembaga lain, karena alasannya sebagai lembaga pengawas tertinggi. Untuk orang-orang “cerdas” di DPR, akankah sulit menyelesaikan masalah atau pembentukan regulasi jika hanya satu orang anggotanya saja istirahat sejenak karena diperlukan untuk membongkar megakorupsi E-KTP?

    Meledaknya kasus E-KTP dan jadi konsumsi publik, semakin membuat kepercayaan publik terhadap DPR semakin melorot. Apalagi megakorupsi itu diduga dilakukan secara berjama’ah oleh anggota DPR. Mereka bersama-sama bersepakat untuk “membunuh” Indonesia. Saat kasus itu sedang berusaha untuk dibongkar, justru DPR malah terlihat berusaha “menjegalnya.”

    Ini adalah tindakan blunder yang dilakukan oleh anggota DPR. Padahal posisi Setnov adalah penting untuk diambil keterangan kesaksiannya. Karena itu, KPK merasa sangat memerlukan Setnov untuk dimintai keterangan. Pencekalan yang dilakukan oleh KPK adalah ikhtiar untuk membongkar megakorupsi e-KTP yang terjadi.

    Jika memang kemudian keberatan pencekalan itu dilakukan, sebenarnya apa yang terjadi pada diri Setnov? Apakah Setnov memang dicurigai menerima duit dari bagi-bagi duit itu sehingga memprotes pencekalan? Kalau memang Setnov tidak merasa terlibat dalam korupsi, toh semestinya dia kooperatif karena semangat Indonesia sedang menuju puncak dalam pemberantasan korupsi.

    Ini, justru orang-orag di DPR yang sok sibuk dan sok keberatan atas pencekalan yang terjadi.

    Jusuf Kalla, politikus asal partai yang sama dengan Setov yakni Golkar, bahkan mengatakan jika hal itu kewenangan KPK, yang mungkin sudah sangat yakin punya bukti-bukti kuat. Pencekalan itu dilakukan bertujuan agar orang yang dicegah tidak melarikan diri, lebih mudah dalam persidangan atau akan menghilangkan barang bukti (tempo.co, 11/4/17).

    Jika pasukan di DPR kemudian bersatu, dan mengajukan keberatan atas pencekalan Setnov, apakah sebenarnya ada gajah dibalik batu? Bahwa ikhtiar membuat nota keberatan pencekalan Setnov itu sebagai ikhtiar untuk membela Setnov?

    Sayangnya dan anehnya, saat Fahri Hamzah dan orang-orang di DPR sok protes dan sok keberatan atas pencekalan Setnov, justru Setnov sendiri mengatakan bahwa, “saya siap kapan pun diundang atau dipanggil KPK karena ini proses hukum yang harus saya patuhi. Saya setiap saat selalu siap diundang (detik.com, 11/4/17).”

    Status Setnov sebagai saksi, belum diketahui apakah statusnya bakal berubah. Tapi, tekad Setnov yang siap dipanggil KPK adalah sebuah sikap yang bagus. Tak tahu mengapa, justru Fahri dan kawan-kawannya yang malah teriak-teriak keberatan, padahal Setnov sendiri siap bersikap kooperatif dan siap dipanggil kapanpun oleh KPK.

    Fahri dkk itu sebenernya mau gimana sih?

    Penulis : Slamet Wicaksono  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Setnov Dicekal, DPR Keberatan, KPK Oleng? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top