728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 01 April 2017

    Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA Sang Pembela Pancasila

    Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA nampaknya sadar jika kehadirannya sebagai saksi ahli dari kubu Basuki Tjahaja Purnama akan menuai protes dari koleganya di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasalnya, kesaksian Anggota Dewan Penasehat MUI ini menjadi kontraversi karena dianggap menelanjangi MUI dalam memberikan fatwa buat kasus penistaan agama yang didakwakan kepada calon gubernur DKI ini. Namun, sebelum kontraversi itu muncul Hamka sudah lebih dulu membuat pernyataan menarik.

    Usai sidang, Hamka yang tercatat sebagai anggota DPR-RI dari PDI-P ini mengungkapkan, kehadirannya sebagai ahli di sidang Ahok bukan untuk membela gubernur nonaktif DKI Jakarta itu, melainkan untuk membela Pancasila. “Saya hadir di sini bukan untuk membela siapa, tapi untuk membela Pancasila,” ujar Hamka.

    Selain itu, Hamka juga mengungkapkan, dia datang justru untuk membela agama. Karena menurutnya, agama Islam yang dianutnya merupkan agama yang Rahmatan Lil’alamin. “Urusan kesaksiaan saya dianggap meringakan atau memberatkan, itu terserah keputusan hakim. Majelis hakin yang menentukan semuanya,” tegas Hamka.

    Pernyataan ini dapat dikatakan menutup semua argumen negatif yang mengarah kepadanya. Misalnya saja penyataan Wakil Sekjen MUI,  Amirsyah Tambunan menyatakan pihaknya menolak kesaksian Hamka. Menurut Amirsyah, kesaksian Hamka sebagai saksi ahli Ahok tidak mewakili lembaganya. “Pandangan Pak Hamka Haq adalah langkah mundur, dan dia tidak independen dengan statusnya sebagai elite partai,” kata Amirsyah.

    Al Maidah 51 Tak Berlaku di Pilkada

    Dalam kesaksian yang digelar di auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017), ada beberapa hal yang disoroti oleh Hamka. Beberapa diantaranya, soal Al Maidah 51 yang dianggap telah dilecehkan oleh Ahok.

    Menurut Hamka, surah Al-Maidah tidak berlaku dalam pilkada. Harus bisa dimengerti dalam negara Pancasila ini, suatu ayat bisa berlaku kalau diundangkan. Lebih lanjut Hamka mencontohkan undang-undang mencuri. Ayat hukuman potong tangan tidak diberlakukan karena tak diundangkan negara. “KUHP mengatakan, pencuri itu penjara, tidak ada dalam KUHP itu mengatakan, pencuri itu dihukum berdasarkan syariat agamanya,” katanya.

    Begitupun dengan Pilkada DKI yang sedang berlangsung saat ini. Menurutnya, tidak ada undang-undang dalam pilkada yang menyatakan bahwa pilkada sah kalau dilaksanakan menurut syariat agama masing-masing. Karenanya, Al Maidah ayat 51 tidak dapat diberlakukan. “Meskipun benar, ini kebenarannya sama dengan (hukum) mencuri potong tangan,” tegasnya.

    Nah, karena tidak diberlakukan, jadi jika ada orang mengatakan “Jangan bohongi saya pakai Al-Maidah 51” hal tersebut berarti ayat itu tidak berlaku dalam pilkada. “Dalam pilkada ini membolehkan orang muslim memilih non-muslim, sebaliknya non-muslim memilih yang muslim, nggak ada kaitannya dengan agama.” ujar Hamka.

    Lagi pula menurut Hamka, Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dia menyebut turunan landasan negara itu adalah undang-undang dan keputusan presiden. “Negara kita negara hukum, negara Pancasila, ada UUD 1945, ada turunannya UU, kepres, dan tidak ada fatwa masuk ke dalamnya,” ujarnya.

    Gubernur Mitra, Harusnya Tabayun

    Selain menyatakan Al Maidah 51 tidak bisa diberlakukan dalam Pilkada DKI, pria kelahiran Barru, Sulewesi Selatan, 18 Oktober 1952 ini dalam kesaksian di sidang mempertanyakan sikap MUI yang mengeluarkan fatwa tanpa melakukan konfirmasi atau tabayun.

    Merujuk latar belakang didirikannya MUI pada masa orde baru, menurutnya MUI dibentuk sebagai mitra pemerintah. Fatwa-fatwa yang dibuat MUI berkaitan dengan kepentingan pemerintahan dan kelancaran pembangunan.

    Lebih lanjut Hamka mengungkapkan, gubernur itu merupakan bagian dari pemerintah. MUI harus memandangnya sebagai teman, tidak boleh dia pandang sebagai rivalatau lawan. “Bila ada sesuatu yang berkaitan dengan gubernur, MUI seharusnya mengambil tabayun, apa sih salahnya? Kalau sudah memandang sebagai rival, itu beda. Lain niatnya,” ujarnya.

    Mestinya, dalam mengeluarkan fatwa maupun pendapat dan sikap keagamaan, MUI harus berhati-hati dan melakukan konfirmasi. Dalam kasus-kasus sebelumnya, seperti kasus Lia Eden dan Ahmadiyah dipanggil MUI untuk proses tabayun. “Dalam pidana Islam itu, ada praduga tidak bersalah. Nah, seseorang kalau melakukan sesuatu, tidak hanya diukur dari kesengajaannya, tapi diukur juga dari mengapa dia lakukan itu, tidak bisa dijawab oleh video. Karena video hanya menunjukkan perbuatan, tidak menjelaskan maksud di balik itu. Apalagi kalau latar belakangnya bertentangan,” papar Hamka.

    Pada bagian lain Hamka mengungkapkan, rekam jejak Ahok juga bisa menyimpulkan apakah calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 itu menistakan agama atau tidak. Karena harus dilihat apa niat seseorang melakukan suatu penodaan. Untuk menemukan fakta itu perlu ada penelusuran dari rekam jejak Ahok selama ini. “Tapi kalau track record berbeda dengan apa yang kita simpulkan, ya kita harus tabbayun,” ujar Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia ini.

    Hamka juga mengingatkan, dalam mengeluarkan keputusan sebuah lembaga tidak boleh berada dibawah tekanan. Karena ada aturan hukum yang harus dipenuhi. “Jadi tidak boleh suatu lembaga yang terhormat kalah dengan tekanan-tekanan. Harus mandiri, sesuai dengan aturan hukum,” terangnya.

    Tidak Hanya Saat Sidang

    Sikap berseberangan mantan sekertaris MUI Sulawesi Selatan tahun 1991-2010 dengan MUI dalam menyikapi kasus Ahok bukan saja terjadi saat sidang. Jika mengikuti perjalanannya, sejak kasus ini muncul, Hamka sudah berseberangan. Misalnya saja ketika munculnya fatwa bahwa Ahok telah menista agama pada sekitar Oktober 2016 lalu. Dengan tegas Hamka mengatakan, fatwa tersebut dikeluarkan tanpa analisis tafsir yang mendalam.

    Pendapatnya ini bukan tanpa alasan. Menurut Hamka surat Al Maidah Ayat 51 tidak menyangkut kepemimpinan secara umum. Dalam tafsir Al Kurtubi menerangkan ayat turun ketika umat Islam menghadapi kaum jahiliyah. Pasukan dikumpulkan kala itu, Yahudi, Nasrani hadapi jahiliyah.

    Lebih jauh, Hamka menjelaskan sebab turunnya ayat tersebut. “Umat Islam khawatir jumlahnya sedikit, peralatan, keahlian belum ada, makanya ditunjuk Yahudi pimpinan pasukan. Turunlah ayat itu. Itu pimpinan dalam arti perang bukan civil society,” kata Hamka.

    Berdasarkan yang diyakininya, anggota DPR-RI asal dapil Jawa Timur II ini mengatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan saat itu gegabah. Selain tanpa tafsiran yang mendalam, juga fatwa dikeluarkan tanpa konfirmasi. Ahok mestinya dipanggil. Ayat Al-Quran surat Al Hujurat ayat 6 menganjurkan supaya ada konfirmasi dulu apabila ada berita. “Jika sudah ada salah prosedur seperti itu, maka apapun yang diputuskan oleh MUI tidak sah mulai dari awal hingga hasil dari fatwa tersebut,” ujar Hamka.

    Kental Politis

    Ternyata, Hamka tidak hanya berseberangan dengan MUI sejak awal. Namun, sejak awal pun dia mengungkapkan kalau kasus Ahok ini lebih kental nuansa politiknya. Bagi guru besar ilmu tafsir IAIN Alauddin Makassar ini, kalau ini murni agama ada penyelesaiannya secara Al Qur’an pula. “Penjelasannya ada dalam surat An Nisa 104. Di sana jelas jika ada mengolok-olok, boikot sampai ia berbicara benar. Jika dalam konteks pilgub ini, ya jangan dipilih,” ujar Hamka.

    Kalau mau murni pendekatan agama, jika Ahok sudah meminta maaf, maka konteksnya harus sudah selesai. Karena baginya agama itu santun dan cinta damai. Jika masih ada yang jengkel dan marah atas apa yang dilakukan Ahok, Hamka menilai itu ada unsur politik. “Kalau sudah jengkel, itu murni politik,” kata Hamka.

    Ahli Tafsir Yang Mengeluti Politik

    Mungkin sekarang orang mengetahui kalau Hamka ini politisi di gedung dewan Senayan. Namun, sejarah pendidikannya menunjukkan bahwa dia tak diragukan posisinya menjadi saksi ahli agama. Sebab posisi sebagai mantan guru besar ilmu tafsir IAIN Alaudin, Makassar, dijadikan salah satu referensi untuk menunjuk Hamka sebagai saksi ahli. Tengok saja pendidikan formal yang dijalaninnya. Mayoritas dihabiskan di dunia pendidikan agama.

    Setelah menyelesaikan pendidikan di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Makassar pada tahun 1970, Hamka melanjutkan pendidikannya ke IAIN Alaudin Makassar dengan mengambil Fakultas Ushuluddin pada tahun 1971 dan diselesaikannya pada tahun 1978.

    Minatnya dalam dunia pendidikan Islam tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1986 dia melanjutkan studinya S-2nya ke IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam tempo dua tahun dia menyelesaikan S-2, tepatnya pada tahun 1988. Tidak puas dengan gelar MA-nya, dia pun mengambil gelar doktor di tempat yang sama pada tahun 1988, dan berhasil diselesaikannya pada tahun 1990.

    Karier dimulai pada tahun 1977 ketika diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Sulawesi Selatan hingga tahun 1991. Pada tahun 1991 pula, Hamka memulai kariernya di dunia pendidikan sebagai dosen di IAIN Alauddin Makassar. Kariernya terus menanjak hingga pada tahun 1999 dia diangkat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin di tempat yang sama hingga tahun 2002.

    Setahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2001, setelah menyelesaikan gelar doktornya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hamka dikukuhkan sebagai guru besar (Profesor) di IAIN Alauddin Makassar. Jabatannya pun ikut naik menjadi Pembantu Rektor I di IAIN Alauddin Makassar dari tahun 2002-2004.

    Sementara itu, perjalanan politik Hamka tidak terlepas dari aktifitas organisasi yang digelutinya sejak duduk di bangku kuliah. Pada tahun 1971 sebagai mahasiswa dia bergabung dengan HMI Cabang Makassar sebagai anggota biasa. Kemudian pada tahun 1995 ditunjuk menjadi pengurus Tarbiyah Islamiyah. Perjalanannya di dunia organisasi terus berlanjut ketika pada tahun 1996 diangkat sebagai Dewan Pakar Al Irsyad Sulawesi Selatan hingga sekarang.

    Ketika PDI-P membentuk Baitul Muslimin Indonesia (BMI) sebagai salah satu organisasi sayap Islam, Hamka ditunjuk menjadi Ketua Umum pada tahun 2007 sampai sekarang. Perkenalannya dengan PDI-P bagi Hamka dijalinnya sejak dia masih aktif sebagai dosen. Karenanya setelah melepas jabatannya sebagai Pembantu Rektor I, IAIN Alauddin Makassar pada tahun 2004 dia ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Mega-Hasyim dalam Pilpres tahun 2004. Dan pada tahun 2010 dia diangkat sebagai anggota Dewan Penasehat di MUI.

    Karier politik Hamka sebagai politisi berlanjut di gedung dewan ketika dia terpilih menjadi anggota dewan dari dapil II Jawa Timur dari PDI-P dengan mengumpulkan 27.166 suara. Sebagai politisi senior di DPR dia ditempatkan di komisi VIII yang membidangi sosial dan agama. Pada Maret 2016, Hamka diangkat menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengantikan Junimart Girsang.Baru, akhirnya harus legowo dan menerima keputusan hukum Mahkamah Konstitusi.


    Penulis :  Adithia Renata Rakasiwi  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA Sang Pembela Pancasila Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top