728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 11 April 2017

    Potret Buruk DPD, Rapat Paripurna Ricuh, Dibanjiri WO Dan Poster Protes

    Perebutan kekuasaan kembali menjadi tontona publik. Jika biasanya saling rebut dan serobot kepemimpinan terjadi di DPR, kini racun tersebut sudah merasuki DPD. DPD yang sebelumnya terkenal tentram dan damai, kini ribut tidak karuan gara-gara perebutan kursi pimpinan.

    Meski tidak lazim, perebutan kursi kekuasaan di DPR bukanlah hal tabu. Karena memang dalam sistem keparpolan dan juga demi mengamankan kerja eksekutif, perebutan kursi pimpinan DPR menjadi sesuatu yang penting. Nah, malapetaka dan musibah politik terjadi jikalau DPD yang non parpol malah rebut-rebutan kursi pimpinan. Apa lacur, hal itu kini terjadi di DPD.

    Permasalahan perebutan kursi kepemimpinan DPD muncul setelah adanya Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatib, yang salah satu poinnya adalah pemotongan masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Poin tatib yang aneh ini pun digugat dan akhirnya dicabut oleh Mahkamah Agung (MA).

    Perubahan masa kepemimpinan pimpinan DPD ini menjadi janggal karena DPR yang satu kelamin dengan DPD tidak punya tatib seperti itu. Pimpinan DPR dan DPD dipilih setiap 2,5 tahun tidak ada relevansinya. Semua jabaatan politik jelas ukurannya 5 tahun dan hanya bisa diganti kalau ada pelanggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Aneh rasanya kalau DPD menganut paham berbeda memilih pimpinan setiap 2,5 tahun.

    Ini tidak lain dan bukan karena sepertinya virus berkuasa dan memimpin merasuki anggota DPD. Apa penyebabnya?? Tidak lain dan bukan adalah perselingkuhan anggota DPD dengan partai politik. Anggota DPD yang seyogyanya dan sebaiknya bukan dan tidak terlibat aktif dengan parpol, kini tidak lagi menjadi hal yang tabu.

    Hal yang paling nyata adalah kelakuan Oesman Sapta Odang (OSO) yang ternyata bykan hanya selingkuh dengan parpol, melainkan sudah menikah resmi dengan parpol. OSO yang awalnya non parpol kini adalah seorang ketua partai. Sebuah kebablasan berpolitik yang memuakkan.

    Tidak aneh memang kalau akhirnya OSO didaulat secara ilegal menjadi Ketua DPD. Mengapa Ilegal?? Karena poin tatib mengenai pemilihan ketua DPD 2,5 tahun sudah dibatalkan MA sebelum pemilihan terjadi. Dan tidak aneh juga kalau dalam kekisruhan ini ada nama Gede Pasek Suardika, anggota DPD yang juga adalah Wakil Ketua Umum Hanura.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Assiddiqie, mengomentari soal kekisruhan di DPD soal kocok ulang pimpinan dengan terpilihnya Oesman Sapta Odang (OSO).Menurut Jimly, idealnya memang pimpinan di DPD RI tidak dipimpin oleh orang dari parpol. Apalagi ketua DPD dijabat oleh ketua umum salah satu parpol.

    “Itu tidak ideal, tapi undang-undangnya tidak melarang,” katanya kepada wartawan, Rabu (5/4).

    Ia tegaskan, inilah pentingnya etika berbangsa, termasuk berpolitik. Agar bangsa ini tidak hanya bertitik tolak pada tekstual aturan hukum, tapi roh etika dan moral juga penting.

    Lalu apa dampaknya??


    Anggota DPD angkat poster Tolak Pimpinan Ilegal / Foto: Gibran Maulana Ibrahim/detikcom


    Kericuhan pun terjadi. Sejumlah anggota DPD melakukan aksi walk out (WO) saat rapat paripurna DPD pembukaan masa sidang ke IV. Dengan membentangkan spanduk, para senator itu keluar dari ruang rapat.

    OSO yang sudah semaput dengan kekuasaan yang merasukinya, bukannya menyelesaikan masalah ini dengan cara baik-baik dan kekeluargaan, malah dengan pongahnya tampil dengan kepemimpinan tangan besi. Para senator tidak diberikan kesempatan melakukan interupsi dan dengan songongnya tidak lagi mau dipanggil OSO melainkan pimpinan. Parah.

    “Maaf ya, kalau panggil OSO lagi, saya pimpinan sidang!” ujarnya.

    Kelakuan OSO yang sudah tercemar dengan kelakuan para politisi busuk memang pada akhirnya tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Padahal sebagai seorang utusan daerah, kelakuan OSO tentu saja menyeret nama daerah yang diwakilkannya. Bukan seperti anggota DPR yang perwakilan partai lebih kental.

    Semoga saja, kericuhan DPD ini bisa diselesaikan dengan baik. Sama seperti daerah-daerah yang hingga saat ini masih bersatu dalam bingkai NKRI, maka sudah seharusnya anggota DPD sebagai perwakilan daerah juga mampu bersatu kembali dengan tetap menegakkan peraturan yang berlaku.

    Kiranya, pesan yang disampaikan oleh senator dari Riau ini bisa menjadi sebuah pesan penting untuk menyelesaikan kericuhan ini dengan baik dan tanpa lagi perlu ada adu kekuatan. Selesaikan semua dengan baik, sebelum mengerjakan tugas dan tanggung jawab lainnya.

    “Berkumpulnya kita selama ini kan ada di ruang paripurna, kenapa kita tak kumpul bersama untuk klarifikasi keadaan kita selama ini. Untuk afdol ke depannya, ini kita mengajak kita semuanya,” ujar senator asal Riau, Intsiawati Ayus.

    Salam Senator.


    Penulis : Palti Hutabarat  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Potret Buruk DPD, Rapat Paripurna Ricuh, Dibanjiri WO Dan Poster Protes Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top