728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 08 April 2017

    Polda DIY, Pimpinan Wilayah GP Ansor dan Banyak Pihak di DIY Kompak: Menolak Agenda Khilafah HTI di Jogja

    Jogja Jogja tetap istimewa
    istimewa negerinya istimewa orangnya
    Jogja Jogja tetap istimewa
    Jogja istimewa untuk Indonesia
    (Jogja Hip Hop Foundation)
    Seruan penegakan khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jogja (dan di berbagai wilayah di Indinesia) rupanya perlu diperhatikan dengan serius oleh semua pihak. Pengabaian terhadap hal ini dapat merobohkan sendi-sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ujung-ujungnya bisa membuat Indonesia berubah jadi Indonestan. Wah, ngeri kalau hal ini terjadi.

    Sebagaimana seworders ketahui, negara-negara di dunia yang menolak Hizbut Tahrir (HT) berkembang. Bahkan di Yordania, negeri kelahiran organisasi ini-pun HT dilarang keras. Negara-negara penolak HT termasuk sejumlah negara dengan mayoritas Islam diantaranya Arab Saudi, Malaysia, Banglades, Mesir, Turki, dan Pakistan. Penolakan tegas dinegara tetangga Malaysia sangat kuat dengan mengatakan bahwa Hizbut Tahrir adalah kelompok yang menyimpang. [1]

    Apakah mungkin HT akan dilarang di Indonesia?

    Di Indonesia, melarang dan membubarkan organisasi masa (termasuk HTI, FPI yang radikal) bukan perkara mudah. Penyebabnya adalah ormas dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang. Ormas bisa dibubarkan bila terbukti melanggar Undang-Undang.

    Dengan berlindung di balik Undang-Undang, HT makin menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Mulai dari kampus-kampus, perkumpulan-perkumpulan, masjid, mushola dan sebagainya. Iming-iming khilafah yang menjadi solusi segala persoalan, pengkafiran demokrasi, pencelaan dasar negara dilakukan dengan komunikasi yang santun dan enak didengar. Dampaknya banyak mahasiswa, warga masyarakat, akademisi, buruh dan sebagainya mengikuti pemikiran HTI.

    Di Jogja, kota yang dijuluki sebagai kota pelajar ini, HTI bisa masuk leluasa ke berbagai lapisan masyarakat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermuara pada agenda besar yaitu membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Tahun 2015 Hizbut Tahrir Indonesia DPD I DIY pernah mengadakan apat dan Pawai Akbar bertema “Bersama Umat Tegakkan Khilafah” di depan Kraton Kesultanan Yogyakarta. Acara itu dihadiri oleh ribuan orang. Kala itu setiap orator menyampaikan orasi dengan suara lantang tentang keharusan berjuang menegakkan khilafah. Isu neoliberalisme, kapitalisme dipakai untuk menyatakan bahwa khilafah adalah solusi bagi Indonesia. Hadirnya ribuan orang dalam aksi itu disebut oleh ketua I DPD DIY sebagai aksi nyata mendukung HTI menegakkan khilafah di Indonesia. [2]

    Ahad tanggal 9 April 2017, HTI DPD I Jogja berencana mengadakan kegiatan masirah (pawai) Panji Rasulullah SAW “Khilafah Kewajiban Syar’i, Jalan Kebangkitan Umat”. Rencananya pawai akan dilaksanakan mulai pukul 07.00 s.d. 15.30 WIB bertempat di Candi Prambanan. Tidak hanya di Candi Prambanan, HTI akan melanjutkan pawai dengan rute panjang.

    Route pawai yang direncanakan HTI Jogja adalah sebagai berikut: Candi Prambanan – Jl. Solo – Jl. Laksda Adisucipto – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Jendral Sudirman – Jl. Diponegoro – Jl. Tentara Pelajar – Jl. Letjend. Suprapto – Jl. K.H.A Dahlan – Titik Nol Kilometer – Jl. Panembahan Senopati – Jl. Sulta Agung – Jl. Kusumanegara – Jl. Gedong Kuning – Jl. Gedong Kuning Selatan – Jl. Ngeksigondo – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Menteri Supeno – Jl. Kol. Sugiono – Pojok Beteng Wetan – Jl. Parangtritis – Simpang Empat Manding – Jl. Wahidin S – Jl. Urip Sumoharjo – Simpang Empat Gose – Jl. Jend. Sudirman – Masjid Agung Manunggal Bantul (Tabilgh Akbar) – Jl. Bantul – Simpang Empat Dongkelan – Pojok Beteng Kulon – Jl. Sugeng Jeroni – Simpang Empat Bugisan – Jl. Bugisan – Jl. Kapt Piere Tendean – Jl. Wates – Jl. Wates Purworejo  (Temon).

    Selain pawai, HTI DPD I DIY akan melakukan kegiatan Indonesia Khilafah forum dengan tema “Khilafah Kewajiban Syar’i” di balai Shinta Mandala Bahakti Wanitatama.

    Di tempat lain, yaitu di Masjid Agung Bantul akan diadakan Tabligh Akbar dengan tema yang sama.
    Silahkan seworders bayangkan pawai dengan rute sedemikian jauh itu. Pawai itu selain sebagai perayaan bisa menjadi simbolisasi peletakan khilafiyah. Jalan-jalan yang dilalui akan diberi tanda sebagai daerah yang sudah dikuasai.

    Dengan berkumpulnya ribuan anggota HTI, menunjukkan bahwa selama ini gerakan HTI sangat luar biasa. Kumpulan ribuan orang itu tidak dadakan. Semua pasti sudah disiapkan matang-matang.

    Menyusul akan diadakannya pengajian bertajuk Khilafah Kewajiban Syar’i Jalan Kebangkitan Umat oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Minggu (9/4/2017) mendatang, banyak pihak yang menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk sikap anti NKRI dan anti Pancasila. [3]

    Banyak pihak itu telah melakukan penolakan. Selain itu, Polda DIY dan GP Ansor juga menolak rencana HTI DPD I DIY. Alasan banyak pihak jelas: kegiatan tersebut bentuk sikap anti NKRI.

    Polda DIY menyatakan penolakan karena pertama, panitia kegiatan HTI DPD I DIY belum mendapat ijin penggunaan lokasi (Pemkab Bantul dan Balai Shinta Mandala Bhakti Wanitatama). Kedua, ijin kegiatan pawai seperti yang dilakukan HTI mestinya bukan hanya berupa pemberitahuan namun dengan perijinan. Ketiga, terdapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat karena rawan memicu konflik. Keempat, kegiatan pawai berpotensi menimbulkan kerawanan dan gangguan ketertiban umum.

    Pimpinan Wilayah GP Ansor DIY menolak kegiatan itu dengan alasan bahwa kegiatan ini bermuara pada disintegrasi bangsa. Selain itu, kegiatan ini membahayakan dan merongrong 4 (empat) Pilar Bangsa yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. PW GP Ansor juga mengajak para pengikut HTI dan sejenisnya untuk kembali pada ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah yang sesuai dengan bingkai NKRI.

    Rupanya penolakan HTI tidak hanya di Jogja. Di berbagai wilayah sudah terjadi penolakan pada ormas ini. Penolakan banyak pihak itu didasarkan pada pengalaman negara-negara lain yang menolak HT dan juga keinginan untuk tetap hidup bersama di Nusantara yang plural ini. Indonesia adalah “rumah bersama” yang dihuni oleh beragam latar belakang.

    Dalam konteks Indonesia sebagai “rumah bersama”, keragaman ini perlu diikat oleh sebuah nilai bersama (common values) yang menuntun setiap orang betindak dan beriteraksi secara produktif dengan orang lain. Tindakan atau apa pun yang dilakukan di dalam “rumah bersama” tentu tidak boleh mengabaikan kepentingan bersama (commond interest), apalagi merusak fungsi bangunan rumah tersebut.

    Founding father bangsa kita sudah menetapkan Pancasila sebagai referensi nilai yang mengikat kebersamaan bangsa ini. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang tidak berbasis agama manapun, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.

    Penolakan terhadap gagasan HTI merupakan sebuah keharusan bila kita mau tetap menjadi Indonesia.
    Bravo Polda DIY, PW GP Ansor dan warga masyarakat DIY yang berjuang demi tegaknya NKRI.
    Salam NKRI
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Polda DIY, Pimpinan Wilayah GP Ansor dan Banyak Pihak di DIY Kompak: Menolak Agenda Khilafah HTI di Jogja Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top