728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 14 April 2017

    Pak Ma’ruf Amin, Cabutlah Surat ‘Pendapat Dan Sikap Keagamaan MUI’, Demi NKRI

    Sebagian Sejarah Pendirian NKRI

    NKRI didirikan dengan dasar Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (Pembukaan UUD 1945), bukan Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariah Islam Bagi Pemeluknya (Piagam Jakarta).

    Di awal persiapan kemerdekaan Indonesia, poin sila pertama Pancasil yang ada dalam Piagam Jakarta, menjadi bagian yang menimbulkan perdebatan tajam di antara para bapa pendiri bangsa kita dari golongan agama dan nasionalis. Mereka yang dari kelompok  Nasionalis merasa keberatan dengan kalimat ‘menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya’. Alhamdulillah, pada menit-menit terakhir sebelum sidang PPKI untuk mengesahkan UUD 1945, Bung Hatta berhasil mendapatkan komitmen dari para bapa pendiri bangsa kita dari golongan Islam yang akhirnya dengan legowo dan besar hati mendahulukan persatuan dan kesatuan di atas kewajiban agama. Maka rumusan sila pertama Pancasila diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini tidak berarti menghapuskan aturan agama Syariat Islam bagi pemeluknya. Tidak. Syariat Islam menjadi acuan bagi para pemeluknya dalam area private. Dalam kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara secara umum (non-private), kita memakai asas Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bersifat universal.

    Pemikiran agung dan langkah besar dari para bapa pendiri bangsa itulah yang perlu terus kita internalisasikan dalam diri setiap warga negara Indonesia, apapun suku, agama, pilihan politik, dan sebagainya. Rasa Kebangsaan dan Persatuan adalah dasar dari NKRI yang berketuhanan perlu terus ditumbuhkan demi mempertahankan NKRI.

    Dalam perjalanan bangsa Indonesia, ada beberapa momentum yang bisa menjadi ujian berbangsa dan bernegara, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia.

    Fatwa Muktamar NU 1999: Tentang Memilih Pemimpin Non-Muslim

    Pemilihan Umum pertama kali setelah berakhirnya Orde Baru, ternyata sudah mulai menimbulkan ujian pertama (baca: keresahan) di antara umat Islam: apakah diperbolehkan memilih partai yang banyak diisi oleh mereka yang beragama non-Islam. Mengapa hal itu sampai terjadi?

    Hal ini tidak lepas dari cara pemerintahan Orde Baru mempertahankan kekuasaannya, yaitu dengan memakai politik devide et impera.

        Di awal pemerintahan, Orde baru menggunakan isu G30S/PKI untuk mengamankan kekuasaan, ada banyak orang yang ditahan, dibunuh karena tuduhan PKI. Ada banyak orang yang hidup dengan stigma terkait dengan PKI.
        Di tahun 1980an, Orde Baru mulai menggunakan isu anti-China, dan
        Di tahun 1990an, Orde Baru mulai menggunakan isu agama untuk mempertahankan kekuasaannya. Kasus kerusuhan Situbondo (Oktober 1996) adalah bukti nyata telah terjadinya politisasi isu agama.

    Menurut penulis, Allah sungguh tidak ridho, saat kita menggunakan isu agama untuk mendapatkan/mempertahankan kekuasaan. KEKUASAAN ITU ADALAH HAK/MILIK ALLAH. Di saat kekuasaan sudah dikorupsi habis-habisan untuk ‘menindas’ pihak lain/rakyat, maka Allah turun tangan ‘membelokkan’ sejarah bangsa Indonesia, kembali ke arah yang benar.

    Menjelang Pemilu 1999, hasil Muktamar NU 1999 telah memberi ketenangan batin bagi umat Islam pada umumnya dan warga NU khususnya. Muktamar tersebut  memungkinkan mereka memilih partai yang mayoritas anggotanya berbeda agama dengan mereka. [Pemilu 1999 masih memilih partai, bukan orang/calon legislator; PDIP yang mempunyai kedekatan kultural dengan NU, mempunyai cukup banyak calon legislator yang beragama non-Islam]

    Keluarnya Hasil Muktamar NU di 1999 membuktikan bahwa ‘ujian pertama’ yang dihadapi bangsa Indonesia bisa dilalui dengan mudah, tanpa gesekan horisontal sama sekali.

    Pilkada DKI Jakarta 2017 Adalah Momentum Penuh Ujian Bagi Kebangsaan

    PilkadaDKI Jakarta 2017: Momentum Penuntasan Rumusan Kebangsaan Bagi WNI Dari Etnis Tionghoa

    Perumusan kebangsaan bagi WNI dari etnis Tionghoa yang belum berhasil dituntaskan sampai tahun 1965, dan kemudian malah ‘dibelokkan/dimanfaatkan’ oleh Orde Baru, telah mendapatkan momentum ujiannya di Pilkada DKI Jakarta 2017 ini. Ini adalah ujian kedua bagi bangsa Indonesia.

    Politik devide et impera yang dijalankan oleh Orde Baru telah berhasil membentuk stigma bahwa etnis Tionghoa bukanlah bagian dari NKRI, padahal :

        Pertama : ada 4 orang dari etnis Tionghoa yang menjadi bagian dari para bapa pendiri bangsa (BPUPKI), bersama dengan seorang etnis Arab. Bahkan dalam PPKI ada seorang etnis Tionghoa yang mewakili.
        Kedua: sepanjang masa perjuangan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan pemerintahan Orde Lama; etnis Tionghoa mengambil bagian di dalamnya. Penerimaan terhadap etnis Tionghoa sebagai bagian dari NKRI sudah terjadi secara de facto. Bahkan ada menteri yang berasal dari etnis Tionghoa (Oei Tjoe Tat). Hanya secara de yure penerimaan etnis Tionghoa dalam NKRI belum tuntas. Apakah penerimaannya dilakukan dengan integrasi atau asimilasi, itu masih terus diperdebatkan sampai meletusnya G30S/PKI.

    Jadi Pilkada DKI Jakarta 2017 yang kebetulan mengusung cagub yang WNI dari etnis Tionghoa, menjadi momentum yang tepat untuk menegaskan secara de yure bahwa etnis Tionghoa adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI sejak awal pembentukan. Semoga usaha yang dimulai oleh Siauw Giok Tjhan dan terhenti di tahun 1965, bisa dituntaskan oleh bangsa Indonesia melalui kasus yang dialami oleh pak Basuki terkait pilkada DKI Jakarta.

    Pilkada DKI Jakarta 2017: Momentum ‘Fine-Tuning’ Cara Umat Islam Berpolitik, Berbangsa, dan Bernegara

    Ujian ketiga yang dihadapi kita, sebagai bangsa Indonesia, khususnya umat Islam adalah terkait cara berpolitik, berbangsa dan bernegara umat Islam. Seperti saat pemilu 1999, pilkada (rasa pilpres) DKI Jakarta  menjadi momentum untuk munculnya (kembali) isu wajib tidaknya umat Islam memilih pemimpin yang seiman. Isu ini perlu dituntaskan agar tidak terus berulang. Bila terus berulang maka hal itu hanya berakibat menghambat kemajuan bangsa Indonesia saja. Merugikan kitasendiri.

    Surat Almaidah ayat 51, yang dijadikan acuan, bisa ditafsirkan :

        Pertama : sebagai aturan yang melarang orang Islam memilih pemimpin yang tidak seiman;
        Kedua : ayat itu dikeluarkan di masa perang. Umat Islam dilarang memilih sahabat yang tidak seiman, di masa perang. Kalau perdamaian me-referke ayat yang tadi itu (haram memilih pemimpin kafir), ya itu tidak relevan,” kata Rumadi Ahmad. Bandingkan dengan pidato Gus Dur di sini.

    Dalam kerangka NKRI, maka tafsir yang bisa diberlakukan di Indonesia hanyalah tafsir yang kedua. Mengapa? Karena hanya tafsir yang kedua itulah yang sejalan dengan pemikiran agung dan langkah besar yang sudah diputuskan oleh para bapak pendiri bangsa kita dari golongan Islam, pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini tidak berarti menafikan tafsir yang pertama. Tidak. Ini berarti menjadikan tafsir pertama sebagai acuan dalam area private. Dalam kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara secara umum (non-private), kita memakai tafsir yang kedua. Bila dalam berpolitik dipakai tafsir yang pertama, maka itu sama artinya kita telah mengingkari NKRI yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dahulu, karena kita telah mengingkari Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bersifat universal. Padahal Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

    Keadaan Di ‘Lapangan’ Saat Masa Kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran Ke-2
    Dengan demikian cara-cara kampanye dan strategi pemenangan yang cenderung sangat anti-NKRI berikut ini:


    sumber: serambimata.com
    Video eep : https://www.youtube.com/watch?v=csZJSVeg5FQ
    sumber: tribunnews.com
    … dan postingan rasis di media sosial berikut ini : (yang sempat saya temukan dan saya tanggapi)

    Sudah sangat kebablasan dan perlu dihentikan, bukan?

    Dan Bapak-lah yang bisa menghentikan semua yang di atas itu dengan segera!!
    Permohonan Kepada Bapak Ma’ruf Amin

    Dengan pemikiran tersebut di atas, ijinkanlah penulis memohon kepada pak Ma’ruf Amin untuk dengan seluruh kebesaran hati mencabut surat Pendapat Dan Sikap Keagamaan MUI. Bukan saja isi surat tersebut bertentangan dengan Hasil Muktamar NU yang notabene di-‘bidan’-i oleh Bapak juga, tetapi terutama isinya bertentangan dengan asas berbangsa dan bernegara yang dirumuskan oleh para bapak pendiri bangsa Indonesia.

    Demi tetap kokohnya NKRI, pak Ma’ruf, cabutlah surat Pendapat Dan Sikap Keagamaan MUI tersebut sebelum gelaran Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Saya tidak bicara sebatas pilkada DKI Jakarta saja, tetapi saya bicara tentang Indonesia yang sekarang ini sedang mendapat ujian berat dalam hal kebangsaan. Semua kampanye yang menggunakan isu agama, yang bermanifestasi dalam tindakan yang menodai rasa kemanusiaan itu, berawal dari surat Pendapat Dan Sikap Keagamaan MUI. Mencabut surat Pendapat Dan Sikap Keagamaan MUI sebelum gelaran Pilkada DKI Jakarta putaran ke-2 sama artinya  menyelamatkan NKRI dari tindakan-tindakan yang bisa menjadi pemicu hancurnya NKRI. Tindakan Bapak mencabut surat Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI bisa menjadi preseden baik di masa depan NKRI. Inilah yang terpenting.

    Bila ada ‘tekanan’ dari oknum tertentu, atau Bapak ‘tersandera’ oleh oknum tertentu terkait suatu hal yang bersifat pribadi; sampaikanlah hal itu kepada Presiden atau Kapolri. Ini hanya ‘dugaan’ saya saja. Terus terang saja, saya terheran-heran saat mengetahui bahwa pak Ma’ruf adalah seorang Nadlyin, bahkan menduduki posisi tertinggi di NU, sebagai Rais Aam. Bagi saya yang seorang Katolik ini, NU adalah identik dengan ormas yang menjadi garda utama penjaga NKRI. Jadi tidak bisa masuk diakal saya, pak Ma’ruf berpendirian sama seperti isi surat MUI tersebut, yang nyata-nyata bertolak belakang dengan kultur tradisional NU. Kecuali … hanya kecuali … ada ‘kondisi sangat khusus’ yang Bapak alami.
    NKRI Amal Jariyah Umat Islam
    Dian Nafi’ lebih lanjut juga menegaskan sudah seharusnya bagi umat Islam di Indonesia untuk tidak ragu mendukung NKRI. Hal menurutnya, karena NKRI adalah amal jariyah umat Islam yang harus dijaga sebagai warisan untuk generasi masa depan.
    Mungkin mencabut surat Pendapat Dan Sikap Keagamaan MUI adalah sebuah pengorbanan yang sangat besar dari pihak Bapak … entahlah … Bila untuk menurunkan spanduk-spanduk provokatif saja sudah mengalami banyak intimidasi, apalagi mencabut surat Pendapat Dan Sikap Keagamaan MUI … pastilah ‘tekanan’ yang pak Ma’ruf dapatkan sangat luar biasa. Bagaimanapun ini adalah tindakan benar dan besar (agung) yang layak mendapat pengorbanan apapun. Bahkan bila nyawa menjadi taruhannya ….  yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan NKRI. NKRI HARGA MATI. Sekali lagi, mintalah perlindungan dari Kapolri atau Presiden, bila bapak ‘tersandera’ oleh suatu ‘keadaan khusus’, yang tak bisa pak Ma’ruf selesaikan sendiri.

    Penutup

    Walaupun yang nampak dipermukaan adalah penggunaan isu agama dalam Pilkada DKI Jakarta, penulis berpendapat isu korupsi-lah yang melatar-belakangi semua kegaduhan ini. Tindakan keras Pak Basuki memerangi korupsi itulah yang menjadi pemicu semua ini. Bukankah di 22 pilkada serentak yang lain, tidak ada isu seperti ini? Oknum Koruptor sudah memanfaatkan isu agama untuk mengacaukan sendi-sendi berbangsa dan bernegara kita. Pak Ma’ruf sebagai Rais Aam NU sudah sepantasnya menjadi tempat penulis menggantungkan harapan dalam usaha menjaga NKRI dari rongrongan oknum koruptor-koruptor yang tidak cinta NKRI tersebut. Oknum-oknum tersebut bukan hanya oknum koruptor uang, tetapi juga oknum koruptor kekuasaan.

    Mari pak Ma’ruf kita berjuang bersama melawan common enemy bangsa Indonesia (yaitu : korupsi). Kita juga wajib mendahulukan NKRI agar oknum yang ingin menunggangi pilkada DKI Jakarta untuk mengubah dasar negara Pancasila, tidak mendapat momentumnya. Jangan biarkan sikap kurang antisipatif kita mendatangkan penyesalan di kemudian hari.

    Salam i’m nobody alias kulo sanes sinten sinten

    Catatan kaki:

    Penulis sengaja memanggil Ma’ruf Amin dengan sebutan bapak, bukan dengan Kyai Haji. Bukan karena penulis seorang Katolik (bukan muslim), tetapi terutama untuk memberi batasan bahwa penulis menuliskan ini sebagai sesama warga Negara Indonesia. Dengan batasan tersebut, semoga pembaca Seword tidak akan mengkategorikan penulis sebagai penista siapapun atau apapun, karena ini adalah tulisan dari seorang warga negara, dengan segala keterbatasannya, kepada seorang warga negara yang lain yang dihormatinya. Tidak lebih dan tidak kurang dari itu.

    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Pak Ma’ruf Amin, Cabutlah Surat ‘Pendapat Dan Sikap Keagamaan MUI’, Demi NKRI Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top