728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 07 April 2017

    Kapolda Metro Jaya Tidak Taat Perintah Kapolri?

    Ceritanya kaget banget nih, saat lihat teks line di sebuah stasiun televisi :’SIDANG TUNTUTAN UNTUK AHOK DITUNDA?’. Terpaksa deh mantengin  televisi semalam untuk mendapat konfirmasi berita tersebut. Akhirnya muncul juga berita lebih lengkap dan memang benar bahwa Kapolda Metro Jaya memang sudah membuat surat resmi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Cukup jelas dan lengkap alasan yang diuraikan oleh Kapolda Metro Jaya terkait , yaitu : “ .. demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban Jakarta jelang pemungutan suara putaran kedua …”.

    Terus terang, penulis ‘bingung’ dengan pernyataan pak Iriawan dalam surat tersebut. Bukankah situasi keamanan dan ketertiban Jakarta sudah tidak kondusif sejak ada spanduk yang sangat intimidatif tentang menolak mensholatkan jenazah tersebut, ya? Bila provokasi-provokasi tersebut yang membuat suasana menjadi tidak cukup kondusif, apakah solusinya malah menghentikan proses hukum terhadap Pak Basuki, dan menunda pemeriksaan terhadap Anies –Sandi? Apakah tidak lebih baik provokator tersebut dilacak dan ditangkap, sehingga suasana menjadi kondusif. Tanpa ada laporan dari siapapun, sudah selayaknya oknum pemasangnya perlu ditangkap, kan Pak Iriawan?

    Apakah Pak Iriawan ‘luluh hatinya’ karena permintaan dari Sandiaga Uno yang berharap pemeriksaan terhadap dirinya ditunda sampai setelah 19 April (walau akhirnya Sandi diperiksa juga beberapa hari lalu)?. Atau, apakah pak Iriawan ‘luluh hatinya’ karena pak Anies  sempat berkomentar bahwa dia dan Sandi sudah bosan dengan fitnah dan panggilan polisi lagi? Berikut petikan dari berita (komentar pak Anies) tersebut :

        “Iya saya dan Bang Sandi sudah agak bosan dengan fitnah lagi-fitnah lagi. Panggilan polisi lagi, panggilan polisi lagi. Kita lihat aja,” ujar Anies.

        Anies bertanya, pihaknya juga banyak membuat banyak laporan terhadap kubu Ahok–Djarot. Tapi dia menilai heran karena dari banyak laporan dari pihaknya, tidak banyak ditindaklanjuti.

        “Kenapa ya kok polisi responsif kalau ada laporan terhadap Bang Sandi. Tapi kalau ada laporan dari kami kok lama ya prosesnya. Kita enggak tahu kenapa,” ujar Anies

        Sumber

    Benarkah ada banyak laporan dari pihak Anies-Sandi terhadap kubu BADJA? Mengapa tidak ditindaklanjuti, bila yang dikatakan pak Anies adalah benar?

    Penulis KEPO ingin tahu kebenaran pernyataan pak Anies tersebut. Penulis sudah berusaha mencari dengan bantuan mbah google koq ndak nemu. Semoga timses Anies-Sandi membaca tulisan ini dan mengekspose berita pelaporan-pelaporan tersebut. Walaupun penulis ada di kubu BADJA, penulis juga berharap pak Anies mendapatkan perlakuan yang adil. Yang mana benar : tidak ada pelaporan terhadap kubu BADJA atau Polda Metro Jaya berpihak kepada BADJA? Di tunggu nih ….

    Tapi kalau tidak ada pelaporan ke Polda Metro Jaya, sebaiknya tolong ingatkanlah pak Anies agar membuat pernyataan yang benar, dan tidak meresahkan masyarakat. Kasihan kan … Polri yang sedang berusaha melakukan reformasi internal, koq malah dituduh pak Anies tidak bersikap netral dan profesional.

    Apakah Kapolda melakukan 2 pelanggaran dengan menerbitkan surat tersebut?


    Sumber : Merdeka.com
    Sumber: Merdeka.com


    Pelanggaran pertama. Ini adalah pelanggaran internal. Pak Iriawan sudah melanggar perintah pak Tito (Kapolri) yang sudah membuat diskresi terkait Telegram Rahasia Kapolri dalam pilkada DKI Jakarta. Dampak dari diskresi yang dilakukan oleh Pak Tito adalah bahwa pilkada serentak di 100 daerah yang lain juga akan mendapat pelakukan proses hukum yang sama. Hal ini juga sudah dipertegas kembali oleh pak Tito di Januari 2017. Ini petikan pernyataan pak Tito :

        Menurut Tito, kasus yang menjerat Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi referensi Polri untuk melanjutkan kasus-kasus lain yang menyeret peserta pilkada.

        “Kalau ini digulirkan, akan membawa konsekuensi. Siapapun yang dilaporkan, semua dilaporkan sama, harus diproses,”  ujar Tito di Kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

        sumber

    Sebaiknya pak Iriawan mendiskusikan kekuatiran tersebut dengan internal Polri, khususnya pak Tito, selaku Kapolri, sebelum mengeluarkan surat tersebut. Hal ini demi menjaga citra kekompakan dalam tubuh Polri, bukan? Terus terang Pak, penulis malah jadi kuatir gegara surat Bapak ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

    Pelanggaran kedua. Ini adalah pelanggaran eksternal. Dengan menerbitkan surat tersebut, bisa diasumsikan bahwa Pak Iriawan melanggar otoritas pengadilan, melakukan intervensi terhadap proses hukum. Ketua Majelis Hakim (bapak Dwiarso Budi S.) sudah mengatur jadwal persidangan agar bisa selesai sesuai batas waktu yang diijinkan (5 bulan) , sesuai Surat Edaran MA. Dalam persidangan ke-15, pak Dwiarso sempat mengumumkan beberapa hal, di antaranya meminta kesaksian dari pihak penasihat hukum bisa selesai dalam 2 persidangan saja, agar batas waktu persidangan bisa dipenuhi. Lagi pula Pak Dwiarso sudah mempertimbangkan pelaksanaan hari pencoblosan, sehingga  sidang ke-19 akan dimajukan ke hari Senin, tanggal 17 April 2017.

    Pemeriksaan Anies-Sandi Sebaiknya Malah Dipercepat, Bukan Ditunda.

    Sumber : Merdeka.com


    Terkait pemeriksaan terhadap pak Anies dan Sandi, Polda Metro Jaya sebaiknya tidak menunda, melainkan mempercepat proses tersebut. Terkait kasus Pak Anies adalah tuduhan pelanggaran dalam kampanye. Akan lebih baik bila sebelum tanggal 19 April, sudah menjadi jelas ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan pak Anies. Kita bisa membandingkan dengan kasus ibu Veronica Tan yang akhirnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggar an pemilu. Terkait kasus pak Sandi, yang dituduh melakukan penggelapan lahan. Kasus ini perlu diproses segera agar sebelum tanggal 19 April sudah menjadi jelas ada tidaknya tindakan penggelapan lahan tersebut. Warga DKI malah akan sangat terbantu dalam menentukan pilihan dengan adanya kejelasan dari segi hukum, bukan? Secara tidak langsung pak Iriawan sudah membantu warga DKI Jakarta untuk menentukan pilihan berdasarkan kualifikasi calon yang valid.

    Last but not least,sebaiknya proses penyelidikan para calon gubernur dan wakil gubernur yang diterima oleh Polda Metro Jaya tetap diproses, sesuai arahan pak Tito. Bila bapak menunda penyelidikan terhadap terlapor yang bukan cagub/cawagub, mungkin publik tidak terlalu mempermasalahkan, tapi jangan tunda pemeriksaan cagub dan cawagub. Ini demi menjaga citra Polri yang sudah makin membaik di mata publik. Polri yang profesional dan tidak memihak. Bravo Polri …..

    Salam i’m nobody alias kulo sanes sinten sinten



    Penulis : Ariati Indriani  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Kapolda Metro Jaya Tidak Taat Perintah Kapolri? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top