728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 29 April 2017

    Isu Reshuffle Jokowi Yang Menyengat

    Presiden Jokowi membuka kongres Ekonomi Umat 2017 bertempat di Hotel Grand Sahid, Jakarta pada Sabtu 22/4/2017 lalu, Ketika berbicara soal Redistribusi aset dan Reformasi agraria, Presiden tiba-tiba menyinggung soal pergantian atau pergeseran menteri, terkait target pekerjaan yang tidak tercapai. Pernyataan Presiden tersebut kemudian memunculkan isu bakal adanya reshuffle kabinet jilid III. Namun Presiden Jokowi kemudian mengatakan bahwa tidak akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat ini.

    Ketika kemudian ada wartawan yang iseng bertanya mengenai peluang Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk mengisi posisi Menteri Dalam Negeri, seperti yang banyak dihembuskan orang ini, Presiden Jokowi kemudian menjawab dengan diplomatis, “Pak Ahok itu masih Gubernur DKI Jakarta sekarang ini sampe Oktober, udah!” ucapnya. Jadi, kita mungkin harus menanyakannya kepada Pak Presiden lagi pada bulan Oktober nanti…

    Sangat menarik untuk mencermati pernyataan Presiden Jokowi ini, karena bisa bermakna ganda, yang tidak bisa dikesampingkan dengan efek perhelatan Pilkada DKI Jakarta kemarin. Mari kita cermati apa saja yang terkandung dari pernyataan Presiden Jokowi ini.

     Pertama, Kinerja Menteri.

    Seperti yang selalu dikatakan Jokowi kepada publik, Jokowi selalu menetapkan target dalam pekerjaan. “Saya bekerja selalu memakai target. Jadi Pak Menteri tidak pernah bertanya kepada saya, targetnya terlalu besar atau terlalu gede, itu urusan menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan lain-lain” kata Presiden Jokowi saat membuka kongres Ekonomi Umat 2017 bertempat di Hotel Grand Sahid, Jakarta pada Sabtu 22/4/2017 lalu.

    Isu yang berkembang, ada tiga menteri yang akan diganti apabila Jokowi melakukan reshuffle terkait target yang tidak tercapai. Yang pertama adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil. Kedua, Menteri BUMN Rini Soemarno dan ketiga, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik, Asman Abnur. Memang kita tidak pernah tahu, bagaimana target yang ditetapkan oleh Presiden kepada para menterinya itu.

    Terkait target, gampang ditebak bahwa sasaran tembak utama adalah Sofyan Djalil! Mengapa?

     1. Pertimbangan Objektif


    Terkait target Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Presiden Jokowi menginginkan penerbitan 5 juta sertifikat pada 2017, 7 juta sertifikat pada 2018 dan 9 juta sertifikat pada 2019. Saat ini dari 126 juta kavling lahan, baru 80 juta yang memiliki sertifikat. Belum lagi soal lamanya pengurusan sertifikat dan besarnya biaya siluman yang harus dikeluarkan masyarakat. Produksi sertifikat dari Kementerian ATR juga hanya berkisar 400.000 sertifikat per tahun. Jadi secara objektif, prestasi Sofyan Djalil sangat jauh dari yang diharapkan!

    2. Pertimbangan Subjektif

    Bukan rahasia lagi kalau terkadang pernyataan RI-1 dan RI-2 sering berseberangan di depan umum. Sofyan Djalil adalah “orang RI-2!” dan tentu saja “lebih dekat” kepada RI-2, padahal majikannya adalah RI-1!  RI-1 mencoba mengesampingkan “rasa itu” dengan memberi kepercayaan kepada SDj, tetapi rapor SDj selalu jelek karena “bermain dua kaki!” Mari kita amati perjalanan karir SDj dalam kabinet Jokowi.

    Pada Kabinet edisi I (2014-2015) SDj menjabat posisi kunci, Menteri Koordinator Perekonomian. Karena tidak mampu, SDj turun kelas pada Kabinet edisi II (2015-2016) dengan menjabat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas. Akan tetapi rapornya jelek juga sehingga turun kelas lagi pada Kabinet edisi III (2016-..) dengan menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan rapornya tetap jelek juga. Kalau tidak mempertimbangkan RI-2, jelas sejak awal SDj sudah akan “ditendang…”

    Menariknya ketika isu resuffle ini berhembus menerpa pipi Sofyan Djalil, JK lalu mengatakan bahwa kalau soal target yang menjadi ukuran, maka akan banyak menteri yang harus diganti karena tidak semua menteri memiliki kinerja yang baik. Jadi kalau mau diganti, jangan SDj saja yang diganti. Tapi JK buru-buru menambahkan bahwa soal menteri, itu merupakan hak preogratif presiden sendiri yang tidak bisa dicampuri oleh pihak manapun. Oh begitu toh…

    Kedua, Kinerja Koalisi Partai pendukung.

    Pilkada DKI Jakarta kemarin adalah “Pilkada dengan cita rasa Pilpres!” Pilkada DKI Jakarta menjadi barometer kekuatan tarik-menarik dan intrik politik tanah air. Kuatnya Publikasi, konsesi, kepentingan politik dan uang yang beredar membuat para petinggi parpol tak kuasa menahan hasrat yang membuncah, sehingga terjadilah “lain dibibir lain dihati…” Jadi isu yang diangkat Jokowi kemarin bisa juga bermakna “Reshuffle Parpol pendukung Pemerintah!”

    Sasaran tembak utama jelas PAN (Partai Amanat Nasional) yang bermain “dua kaki.” PAN sendiri masih baru masuk dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi. Tetapi PAN sering tidak konsisten sebagai pendukung pemerintah. Ketika posisi pemerintahan Jokowi lemah, PAN berada dikubu KMP. Ketika posisi pemerintah kuat, mereka masuk kedalam koalisi pemerintah. Ketika posisi pemerintah terlihat goyah, PAN terlihat “bermain dua kaki” seperti yang terlihat pada Aksi 411, 212 dan aksi-aksi lainnya!

    PAN kerap juga berseberangan sikap, seperti yang terlihat pada waktu Fraksi PAN DPR ikut terlibat mendukung hak angket untuk pemerintah terkait kasus “Ahok gate.” Dalam Pilkada DKI Jakarta kemarin, PAN juga terlihat “bermain dua kaki.” Pada putaran I, PAN mendukung Agus-Sylvi, lalu pada putaran II, PAN mendukung Anies-Sandi.

    Memang alasan PAN sangat klise, serupa dengan jawaban Romi (PPP) dan cak Imin (PKB) bahwa dukungan Parpol kepada pemerintah itu adalah dalam lingkup nasional, sedangkan untuk regional (DKI) disesuaikan dengan dinamika politik masyarakat di provinsi tersebut. Menurut pengamatan PAN, warga ternyata lebih mendukung Agus-Sylvi untuk putaran I, dan Anies-Sandi untuk putaran II.

    Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum PAN, Taufik Kurniawan terlihat pasrah dan siap bila menterinya dievaluasi. Selaku parpol pendukung pemerintah, Taufik menyatakan siap bila diminta menyodorkan nama menteri baru. Namun seperti yang telah dijelaskan oleh Presiden Jokowi, Taufik yakin tidak akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat ini.

    Perihal sikap mbalelo ini, penulis teringat akan sikap PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ketika berkoalisi dalam pemerintahan SBY dulu. Ketika itu, Fahri Hamzah dan Anis Matta menggertak dan mengancam SBY dengan keras terkait isu reshuffle kabinet pada 2011 lalu. SBY hanya bisa “prihatin” terhadap sikap PKS yang tidak mau menteri-menterinya diganti dari kabinet. Akhirnya dari 5 menteri PKS, hanya Menristek Suharna Surapranata yang diganti. Empat menteri PKS lainnya bebas berlenggang menikmati kursi empuknya.

    Sikap parpol yang mbalelo begini tentu saja tidak pantas dipakai sebagai pembelajaran politik bagi kader partai dan juga masyarakat luas. Politisi tidak pantas “bermain dua kaki.” Politisi harus tegas untuk bersikap, bersama Pemerintah atau berdiri diluar pemerintahan. Tahun 2019 yang akan datang akan ada Pemilu. Masyarakat tentu saja akan meneliti rapor masing-masing parpol. Parpol oportunis yang mablelo pastilah akan ditinggalkan…

    Salam hangat


    Penulis : Reinhard F Hutabarat  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Isu Reshuffle Jokowi Yang Menyengat Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top