728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 06 April 2017

    Ini Penyebab Pembenci Ahok Gemetar

    Sejak Ahok menjadi Gubernur DKI tahun 2014, tekanan demi tekanan dan ancaman dari orang yang membencinya  datang bertubi-tubi menghantamnya. Rizieq FPI, adalah orang yang paling membencinya. Saking bencinya, Rizieq FPI  pernah mengatakan jika Ahok meninggal, polisi tidak perlu repot-repot mencari pembunuhnya, tetapi tangkaplah dirinya.

    Gertak sambal Rizieq FPI sempat terhenti sejenak, tapi ketika Ahok mencalonkan diri sebagai gubernur DKI untuk yang kedua kalinya, jumlah orang gelisah, licik dan picik selain Rizieq FPI makin bertambah. Mereka iri terhadap kinerja,  popularitas dan keberanian Ahok yang berhasil mengungkap begal APBD DKI. Kandidat potensial lainnya seperti Yusril Ihza Mahendra, Adhyaksa Dault, Nachrowi Ramli, dan Lulung Lunggana mengurungkan niat, karena mereka merasa tidak bisa mengalahkan Ahok yang sangat dicintai rakyat DKI dengan tingkat kepuasan 70 persen lebih.

    Usaha orang-orang telinga tipis dan sumbu pendek yang tak kenal lelah itu berhasil menjebak Ahok melalui kasus penistaan agama. Jebakan diawali dengan pertemuan sejumlah tokoh pada 18 September 2016 di Masjid Istiqlal. Para tokoh yang hadir adalah Amien Rais, Hidayat Nur Wahid, Nachrowi Ramli, 

    Bachtiar Nasir, Didin Hafidhuddin, Rizieq FPI, dan Fachrurrozi Ishak. Pertemuan mereka melahirkan sebuah kesepakatan yang diberi nama “Risalah Istiqlal,” yang salah satu pointnya adalah dorongan agar mencabut atau membatalkan dukungan terhadap Cagub non Muslim.

    Hasil pertemuan sejumlah tokoh tersebut mendorong Ahok saat berkunjung ke Pulau Pramuka Kepulauan Seribu mengeluarkan pernyataan “…Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51,…. Itu hak bapak ibu. Jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya…” yang oleh Rizieq FPI si telinga tipis dan sumbu pendek dianggap sebagai penistaan agama.

    Tuduhan penistaan yang melahirkan aksi berjilid-jilid dan menghebohkan itu kini mulai menemui titik terang. Para pakar dan saksi ahli dari berbagai disiplin ilmu yang dihadirkan di sidang menyimpulkan bahwa Ahok tidak menista agama sebagaimana yang dituduhkan.

    Para pembenci Ahok kini mulai gemetar dengan adanya pernyataan atau pendapat para pengamat, ahli dari berbagai disiplin ilmu dan  para saksi berikut ini.

    1.Mohamad Sobary, adalah seorang budayawan dan mantan pemimpin umum Kantor Berita Antara. Ia menilai kasus yang menimpa Ahok bukanlah penistaan agama. Menurutnya, Ahok hanyalah korban dari keserakahan politik. “Ahok tidak menista agama tapi dinistakan oleh jubbah-jubah agama yang tak lagi menjunjung semangat keadilan agama,” ujarnya.

    Lebih lanjut dikatakannya bahwa keserakahan politik dan otoritarianisme kaum radikal yang berhasil mempengaruhi massa dengan ketidakadilan nyata. “Mereka justru menistakan Islam secara lebih nyata, tapi Ahok yang dituduh begitu. Ini ketidakadilan di atas ketidakadilan,” katanya.

    Juga dikatakannya bahwa filsafat Anies belum diterjemahkan ke dalam tindakan, namun tindakan Ahok telah melahirkan filsafat. “…Ahok peduli hidupnya ingin menjadi tangan Tuhan,” ucapnya.

    2. Noor Aziz Said, Ahli Hukum Pidana Universitas Soedirman. Ia sependapat dengan S
    obary bahwa Ahok tidak menista agama. Menurutnya apa yang dikatakan Ahok tidak memenuhi unsur pasal 156 KUHP, karena apa yang diucapkan Ahok tidak mengandung unsur kebencian.

    Dituturkannya bahwa pernyataan Ahok di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 tidak mengandung unsur penodaan agama sesuai pasal 156 dan 156 a KUHP yang disangkakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Lebih lanjut disampaikannya bahwa orang yang membenci Ahok adalah mereka yang terusik dengan keberanian dan nyali Ahok memberantas korupsi yang sudah berkarat di Jakarta.

    Juga dikatakannya bahwa sikap dan pendapat keagamaan MUI bukanlah sumber hukum nasional yang menjadi rujukan untuk menjerat Ahok. “MUI bukan sumber hukum nasional dan tidak punya kekuatan hukum,” ujarnya.

    3.Sahiron Syamsuddin, dosen Tafsir Al-Quran Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sependapat dengan Noor Aziz Said. Menurutnya pernyataan Ahok adalah mengkritisi para politisi yang menggunakan Surat Al-Maidah ayat 51. “Pak Ahok dalam posisi ini mengkritik para politisi yang menggunakan Surat Al-Maidah ayat 51 untuk kepentingan politik tertentu,” ujarnya.

    Lebih lanjut dikatakannya bahwa Ahok di dalam pidatonya tidak menyebut siapa yang dimaksud. Juga tidak menyebut ulama. “Ahok sama sekali tidak menghina ulama,” ucapnya.
    Terkait kata aulia, menurutnya memiliki arti teman setia, atau teman dekat atau wali.

    4. Asep Iwan Iriawan, pensiunan hakim dan pengamat sosial politik. Ia tidak sependapat penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok disamakan dengan kasus Ahmad Musaddeq dan Lia Eden. Menurutnya, pidana yang menjerat Ahok lebih pada pernyataan, sedangkan Ahmad Musaddeq dan Lia Eden melakukan penodaan agama melalui perbuatan, yaitu keduanya mengaku sebagai nabi.

    5. Masdar Farid Mas’udi, rais syuriah PBNU 2015-2020 dan wakil ketua Dewan Masjid Indonesia. Menurutnya, berdasarkan sejarah, penodaan agama dapat berupa membakar kitab suci agama, 
     menginjak-injak kitab suci agama, dan merobeknya, sedangkan Ahok tidak melakukannya. Ditambahkannya bahwa Yurisprudensi (putusan hakim terdahulu) mengenai penodaan agama selalu diputus bersalah oleh hakim, namun hakim dalam sistem hukum civil law yang dianut Indonesia tidak terikat sama sekali dengan yurisprudensi.

    Menurutnya, Ahok hanya mencoba meluruskan apa yang disampaikan oleh politikus yang mendiskreditkan dirinya sebagai non Muslim. “Ini negara bangsa, bukan negara agama, negara suku, atau negara ras. Jadi, kita memilih pemimpin itu jangan dengan argumen SARA. Kalau begitu kan primitif,” tegasnya.

    6. Rahayu Sutiarti Hidayat, guru besar linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dalam kesaksiannya di sidang Ahok pada 21 Maret 2017 mengatakan bahwa kata “pakai” yang diucapkan Ahok adalah keterangan alat, yang memiliki arti sama dengan menggunakan.

    Dijelaskannya bahwa ada orang memakai Al-Maidah 51 sebagai alat untuk membohongi. Lebih lanjut dikatakannya bahwa lain halnya jika Ahok menggunakan kata “merujuk” Al-Maidah. Itu berarti Al-Maidah menjadi sumber kebohongan,” tuturnya.

    7. Djisman Samosir, ahli hukum pidana Universitas Parahyangan Bandung. Pendapatnya hampir sama dengan Rahayu. Menurutnya, arti kata “penodaan” adalah aksi seperti meludahi, merobek, menginjak-injak dan membakar kitab suci.

    Pendapatnya sejalan dengan Asep Iwan Iriawan, bahwa tuduhan “penodaan” terhadap Ahok hanya pada pernyataan, bukan pada aksi seperti meludahi, merobek, menginjak-injak dan membakar kitab suci.

    8. Dr. Risa Permanadeli, Ahli Psikologi Sosial, Direktur Pusat Kajian Representasi Sosial dan Laboratorium Psikologi Sosial Eropa. Ia menyayangkan kasus Ahok selama ini hanya dilihat dari sisi bagian kecil saja, yaitu hanya melalui transkrip ucapan Ahok di Kepulauan Seribu. “Saya pikir, polisi terlalu gegabah menjadikan transkrip sebagai alat bukti,” ujarnya.

    Menurutnya, warga maupun penegak hukum semestinya bisa menilai kasus Ahok dari jangkauan (scope) yang lebih luas. Transkrip tidak serta merta menunjukkan keadaan sebenarnya saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu. “Makanya saya katakan tuduhan ini tidak valid. Kalimat yang diambil terlalu sedikit. Makanya saya bilang kasus ini terlalu sumir,” tuturnya.

    9. Dr. H. Hamka Haq, MA, mengatakan bahwa kesaksiannya dalam sidang Ahok adalah untuk membela Pancasila. Ia tidak setuju dengan sikap MUI yang memandang Ahok sebagai rival. Dijelaskannya bahwa MUI dibentuk sebagai mitra pemerintah di era Orde Baru untuk kepentingan pemerintah dan kelancaran pembangunan.

    “…MUI seharusnya mengambil tabayyun, apa sih salahnya. Kalau sudah memandang sebagai rival itu beda. Lain niatnya,” ujarnya. Ia mencontohkan kasus Lia Eden dan Ahmadiyah dipanggil oleh MUI untuk proses tabayyun.

    Menurutnya tidak boleh suatu lembaga terhormat kalah dengan tekanan-tekanan. Dijelaskannya bahwa Indonesia adalah negara hukum, negara Pancasila, dan berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 ada turunannya, yaitu UU, Kepres, dan fatwa MUI tidak masuk ke dalamnya.

    Dijelaskannya juga bahwa tidak semua ayat Al-Quran dan Hadis berlaku secara otomatis dan dijamin UUD 1945. Ia mencontohkan ayat Al-Quran dan hadis tentang perkawinan  berlaku karena merupakan bagian dari hukum positif.

    Juga dicontohkannya tentang Al-Maidah 38 tidak diberlakukan karena tidak dianggap sebagai hukum positif. Dijelaskannya bahwa meski Al-Maidah 38 diayakini kebenarannya, namun tidak berlaku di Indonesia, karena Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Jadi, kalau ada orang yang memasang ayat tidak pada tempatnya, maka kalau ada orang lain bilang jangan dibohongin pakai suatu ayat, itu bukan penistaan,” jelas Hamka.

    Dikatakannya bahwa di dalam UUD 1945 yang Muslim memilih non Muslim tidak masalah. UU tidak mengatakan Pilkada sah kalau dijalankan dengan agama masing-masing. “Saya hadir di sini bukan untuk membela siapa siapa, tapi untuk membela negara Pancasila,” ujarnya.

    10. Ahmad Ishomuddin, wakil ketua komisi fatwa MUI dan sebagai Rais Syuriah PBNU. Ia dipercaya oleh pengacara Ahok sebagai saksi dalam hal tafsir Al-Quran. Ia datang di persidangan Ahok bukan atas nama wakil ketua komisi fatwa MUI maupun sebagai Rais Syuriah, tetapi atas nama pribadi.

    Ia rela dan berani datang di persidangan Ahok, karena meyakini bahwa Ahok sebenarnya tidak menistakan agama. Menurutnya, MUI tidak sepantasnya menjatuhkan vonis penista agama kepada Ahok tanpa melakukan tabayyun atau klarifikasi. Apa yang dilakukan oleh Ishomuddin sebenarnya merupakan usaha untuk menyelamatkan muka MUI dari cercaan atas keputusannya yang tidak tepat.

    Menyangkut kata “aulia” di Al-Maidah ayat 51, ia mengartikannya sebagai “teman setia”. Menurutnya, setelah ia melakukan penelusuran atas ratusan kitab tafsir yang ia pelajari, tidak satupun kata “aulia” diartikan sebagai pemimpin.

    Penulis sependapat dengan Prof. Dr. Risa Permanadeli, yang menyatakan bahwa kasus penistaan agama oleh Ahok hanya dilihat dari sisi bagian kecil saja. Karena transkrip yang digunakan sebagai barang bukti tidak menunjukkan keadaan sebenarnya.
    Kasus Ahok menjadi besar karena pidato Ahok di Kepulauan Seribu dipelintir oleh Buni Yani dengan tambahan kata yang menghasut, sehingga memunculkan tekanan kelompok massa yang dikomandoi oleh Rizieq FPI.

    Pendapat para pakar dan saksi di bidang keilmuannya sangat bermaanfaat untuk memberi pencerahan bagi seluruh anak bangsa. Pendapat Hamka Haq misalnya, kesaksiannya tidak membela Ahok, tetapi membela Pancasila. Demikian pula dengan kesaksian KH. Ahmad Ishomuddin, ia tidak membela Ahok, tetapi memperjuangkan nurani dan nalar beragama secara benar.

    Ahmad Ishomuddin dan para ahli lainnya tidak menghendaki nalar dan nurani anak bangsa dalam kehidupan beragama digadaikan hanya untuk kepentingan politik semata.

    Seiring dengan perjalanan waktu, bau busuk kebencian yang dialamatkan dan disematkan kepada Ahok satu persatu mulai terungkap dan diungkap oleh sejumlah ahli dan pakar. Hal ini membuat para pembenci Ahok mulai gemetar ketika melihat kesaksian sejumlah ahli dalam beberapa kali sidang Ahok, terutama mulai dari sidang ke-13 dan terakhir sidang ke-16 pada 29 Maret 2017.

    Mereka mulai kehilangan akal sehat. Sebagian dari mereka adalah kaum fanatik yang terus berkhayal mau menegakkan negara Teokrasi pada zaman barbar abad VII. Untuk mewujudkannya, mereka merencanakan makar. Rencana makar terakhir diungkap dan digagalkan oleh polisi pada 30 Maret 2017.Tidak bisa! NKRI harga mati.



    Penulis : Solemanmontori Soleman    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Ini Penyebab Pembenci Ahok Gemetar Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top