728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 28 April 2017

    Hak Angket Ketuk Palu, DPR Makin Tak Tahu Malu

    “Wakil rakyat, seharusnya merakyat jangan tidur waktu sidang soal rakyat” (Iwan Fals)
    Sebelum membahas hak angket, setidaknya mari kita mengingat para pemimpin DPR  yang hendak memandulkan wewenang KPK. Disaat rakyat sangat mendukung kinerja KPK, wakil rakyat justru memandulkan KPK. Masih ingatkah kita di era SBY, kinerja KPK yang menangkap para menteri SBY dan para elite tentunya, adalah bahwa KPK memiliki wewenang yang besar dalam menangani kasus korupsi. Harapan dan dukungan rakyat terhadap KPK untuk memberantas korupsi justru bertolak belakang dengan DPR dibawah pimpinan Fadli dan Fahri. Lewat revisi Undang-undang KPK.

    Kita semua tahu bahwa sejak lima tahun terakhir KPK, cukup intensif dan berani untuk masuk ke sektor hutan, tambang, kebun dan pangan. Karena hal itu sangat relevan alasannya sektor SDA itu berciri publik, baik penguasaannya maupun fungsinya. Yang tentunya rentan dan rawan.

    DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang sederhananya menyuarakan aspirasi rakyat. Bagaimana mungkin DPR yang mewakili suara rakyat digaji oleh rakyat tapi bertolak belakang dengan suara rakyat. Dengan demikian DPR bisa disebut abal-abal yang menjadi tempat untuk mencari nama dan berkarier politik semata.

    Kenapa revisi yang diinginkan justru mencuat ketika skandal korupsi E-KTP mulai diusut, hal ini tentu dalam skandal tersebut banyak melibatkan politisi di kursi dewan.  Lalu kemudian Hak Angket pun digulirkan tidak pada tempatnya, bahkan Fahri seperti tidak menghiraukan interupsi, sudah main ketuk palu.

    Sidang paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Jumat (28/4/2017), diwarnai kericuhan.

    Sejumlah fraksi walk out dari ruang sidang setelah Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku pimpinan sidang mengetuk palu persetujuan usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Usulan hak angket itu digulirkan Komisi III DPR terkait penyidikan kasus korupsi e-KTP yang dilakukan KPK.

    Komisi III mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani, anggota DPR yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan.

    Berarti jika DPR sudah mengesahkan hak angket untuk KPK. Maka keputusan ini dapat menguatkan penilaian bahwa DPR merupakan lembaga yang tak pro pemberantasan korupsi.

    Hal ini juga disampaikan oleh Refly, pakar tata negara.

    “Anggota DPR salah kaprah. Hak angket itu sebenarnya instrumen terhadap eksekutif, pengawasan terhadap kebijakan eksekutif yang penting, strategis, berdampak luas di masyarakat, diduga ada pelanggaran hukumnya. Harusnya hak angket itu untuk ke sana,” kata pakar tata negara Refly Harun kepada wartawan, Jumat (28/4/2017).

    Hak angket terhadap KPK, kata Refly, menunjukkan DPR tak pernah pro pemberantasan korupsi. DPR hanya mencoba melindungi diri sendiri dari ancaman kasus e-KTP yang diduga bakal menyeret banyak wakil rakyat.

    “(Hak angket) bukan untuk melindungi diri mereka (DPR -red) sendiri, bukan untuk bumper calon-calon yang diduga terlibat e-KTP. Hak angket untuk KPK ini makin menunjukkan memang DPR tidak pernah pro pemberantasan korupsi,” ujar Refly

    “Upaya pemberantasan korupsi mengalami paradoks di mana lembaga yang melahirkan KPK melalui UU KPK itu justru lembaga inilah yang selalu menghalang-halangi pemberantasan KPK, hingga menghapuskan,” sambungnya.

    Refly mengatakan selama ini KPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang bisa menembus hegemoni kekuatan politik. Hanya KPK yang bisa menjerat pejabat-pejabat negara hingga level menteri dan anggota DPR. Selama ini, kata Refly, kinerja serupa KPK belum terlihat dari Kepolisian dan Kejaksaan.

    “KPK yang bisa menerobos hegemoni politik baik di eksekutif maupun legislatif, yang tidak bisa dilakukan penegak hukum lainnya,” ujar mantan Ketua Tim Antimafia Mahkamah Konstitusi.

    Disisi lain, Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Hak Angket yang mencuat belakangan ini justru tidak pada fungsi yang sebenarnya. Jangankan untuk KPK, untuk terduga makar pun sempat muncul isu Hak Angket. Yang paling ironis, bukan DPD saja yang adu jotos, dalam pemutusan Hak Angket di DPR RI untuk KPK juga diwarnai kerusuhan dan sudah tidak saling mengindahkan argument.

    Maka dalam hal ini DPR bukanlah membawa suara rakyat melainkan membawa nama kepentingan golongan, sudah barang tentu KPK adalah harapan rakyat untuk memberantas massivenya korupsi, artinya anggota dewan harus pro rakyat yang ikut mendukung bukan sebaliknya.


    Wacana hak angket yang sudah ketuk palu tidak menutup kemungkinan untuk membongkar rekaman BAP Miryam bisa jadi rangkaian upaya DPR untuk melemahkan KPK. Beberapa upaya sebelumnya tentu kita sudah mengetahuinya bersama, seperti nota keberatan terhadap pencekalan Ketua DPR RI Setya Novanto dan upaya revisi UU KPK, juga sempat diusahakan, bahkan yang paling keji teror terhadap penyidik KPK yang sedang menangani kasus yang sama E-KTP yaitu Novel Baswedan yang dalangnya belum diketemukan.

    Penggunaan hak angket oleh DPR memang penting, akan tetapi harus dalam koridor DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.  Ada kelompok rakyat yang tak pernah boleh diabaikan begitu saja dalam proses pembuatan kebijakan apapun oleh DPR. Loh, KPK itu harapan rakyat, ya sudah barang tentu pegang amanah rakyat bukan sebaliknya, karena kalian perwakilan rakyat. Jika tak sanggup maka malu dengan gaji yang diperoleh dari rakyat, kecuali urat malu itu sudah mati.

    “Pak Putin, kirim rudal ke gedung DPR kami dong” apa mau ribuan karangan bunga, tetapi bunga mawar hitam yang juga melambangkan sisi gelap manusia.

    Referensi opini : Kabar dari Detik & Kompas.

    Penulis : Losa Terjal  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Hak Angket Ketuk Palu, DPR Makin Tak Tahu Malu Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top