728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 30 April 2017

    Din Syamsudin dan MUI, Rakyat Sudah Muak, Hargai Hukum & Hentikan Provokasi Kalian!

    Agenda sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memasuki tahap akhir berupa pembacaan vonis dari majelis hakim pada tanggal 9 Mei 2017 nanti.  Setelah di agenda sidang sebelumnya jaksa sudah memberikan tuntutan berupa hukuman penjara selama satu tahun dengan masa percobaan selama dua tahun.

    Jaksa penuntut umum menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Jaksa penuntut umum Ali Mukartono menyatakan Ahok terbukti melanggar pasal 156 KUHP tentang pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap suatu golongan.

    Pembelaan atau pledoi dari Ahok selaku terdakwa juga sudah dibacakan di depan majelis hakim. Ahok menyatakan dirinya adalah korban fitnah dan mengibaratkan dirinya seekor ikan kecil dalam film ‘Finding Nemo’. Ikan kecil yang menyelamatkan ribuan ikan lainnya agar tidak terjaring dengan melakukan gerakan yang melawan arus. Ikan kecil yang berjuang setengah mati membantu ikan lainnya namun setelahnya ditinggalkan begitu saja tanpa rasa terima kasih dari pihak yang telah diselamatkannya.

    Sampai dengan titik pembacaan pledoi ini, seharusnya semua pihak menahan diri. Semua hasil pertarungan argumen dan bukti yang telah dihadirkan baik dari jaksa penuntut umum maupun oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya selama di persidangan ada di tangan majelis hakim yang terhormat.

    Berbagai pernyataan yang provokatif dan segala isu konspirasi yang dilontarkan oleh kedua belah pihak justru akan memperkeruh suasana. Semua pihak harus menghargai proses hukum kasus dugaan penodaan terhadap agama dengan Ahok yang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa yang berjalan terbuka sehingga publik bisa memperoleh informasi tentang jalannya persidangan.

    Hargai semua proses yang sudah disajikan di persidangan. Hargai Ahok sebagai terdakwa yang selalu kooperatif dan tidak pernah sekalipun mangkir dalam menghadapi kasus hukumnya. Hargai juga jerih payah jaksa, kuasa hukum dan tentu saja majelis hakim yang telah bekerja profesional dalam melaksanakan prosesi sidang dari awal hingga sidang terakhir sesuai dengan kaidah persidangan yang berlaku di negara ini.

    Din Syamsudin Mengeluarkan Pernyataannya Berbau Provokasi
    Baru-baru ini Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin menanggapi perihal tuntutan jaksa terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Din mengatakan bahwa tindakan jaksa tersebut merupakan sebuah tindakan mempermainkan hukum.

        “Kalau ada ketidakadilan hukum seperti itu, apalagi gelagat mempermainkan hukum, ini akan menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) pada hukum. Akan menimbulkan ketidaktaatan pada hukum, negara nggak akan sanggup menghadapi itu. “

    Lebih lanjut Din Syamsudin mengeluarkan statemen mengandung provokasi bahwa rakyat akan melawan.

        “Dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan mempermainkan hukum. Itu akan dilawan oleh rakyat,” tutupnya.

    Sebagai salah satu pengagum Din Syamsudin, saya cukup terhenyak dengan pernyataan Din. Salah satu tokoh dan cendekiawan muslim yang disegani tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional karena perannya dalam menjaga kerukunan beragama di Indonesia.

    Betapa tidak, masih ingat dalam benak saya ketika Din pernah mengeluarkan pernyataan yang sejuk ketika pertama kali kasus Ahok ini mencuat November 2016 silam.

        “Beliau sudah minta maaf. Kalau saya berpendapat, meyakini, Islam berilah maaf. Selesai lah urusan itu,” katanya.

    Untuk urusan penegakan hukum, kata Din, sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

    Ada yang aneh menurut saya ketika baru-baru ini justru mengeluarkan pernyataan provokatif dan menganggap aparat telah melakukan permainan terhadap hukum dan meminta rakyat untuk melawannya.

    Jika Din konsisten dengan ucapannya bahwa Ahok sudah meminta maaf dan menyerahkan seluruh kasusnya ke penegak hukum, Din tidak pantas untuk mengeluarkan satemen yang provokatif yang justru akan kembali menghadirkan keributan dan kekecauan baru.

    Ahok sudah minta maaf dan menurut Din harus dimaafkan, proses hukum sudah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku, kenapa merasa kecewa dan mengumbar pernyataan bahwa aparat penegak hukum sedang bermain? Ada apa dengan Anda, Pak Din?

    MUI Merasa Didelegitimasi Oleh Tuntutan Jaksa

    Senada dengan Din Syamsudin, Majelis Ulama Indonesia melalui Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Ikhsan Abdullah mengaku kecewa atas tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ikhsan menyebut kasus Ahok telah menjadi perhatian publik.

    Ikhsan mengatakan tuntutan dari jaksa dapat berdampak munculnya ketidakpercayaan publik. Selain itu, tuntutan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, menurutnya, membatalkan legitimasi atas sikap keagamaan yang sudah dikeluarkan oleh MUI.

    Menurutnya, seharusnya jaksa tetap menjerat Ahok menggunakan Pasal 156 a KUHP. Selama ini jaksa menghadirkan MUI dan para pakar hukum pidana dalam rangka mengkonstruksi dakwaan untuk tuntutan. Namun putusan yang dibuat seolah tidak sejalan dengan pendapat dari para saksi yang memberatkan Ahok.

        “Jaksa kan mendakwa Basuki Tjahaja Purnama dengan dakwaan primer 156 a alternatif 156. Harusnya tetap 156 a. Tidak bergeser. Kenapa kemudian para saksi, para pakar agama, ulama yang sudah didatangkan dalam rangka memberatkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai penista agama tapi tidak sejalan dengan tuntutan jaksa?”

    Begitulah jika fatwa dikeluarkan tanpa melalui proses tabayyun terlebih dahulu tapi lebih karena pesanan politik dari pihak tertentu. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga MUI inilah yang mendasari sekumpulan massa untuk membentuk kelompok yang menamakan dirinya sebagai ‘Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI’. Dan GNPF MUI inilah yang memprakarsi aksi massa secara besar-besaran serta berlangsung berjilid-jilid dengan kode angka cantik bak nomor togel versi bumi datar.

    Kalau harus jujur kasus Ahok adalah kasus hukum yang dipaksakan akibat tekanan massa dan kelompok tertentu yang menggoreng isu Ahok untuk keperluan politik. Demi menjaga keutuhan dan keamanan Jakarta dan Indonesia pada umumnya, Ahok terpaksa dijadikan ‘tumbal’ atas ucapannya yang dianggap menista agama dan ulama.

    Demi menjaga situasi tetap kondusif dan dalam tekanan massa yang berjumlah besar, Bareskrim Polri memutuskan menggunakan diskresi terhadap penetapan Ahok sebagai tersangka di tengah masa kampanye pilkada yang seharusnya tidak boleh ada penyidikan terhadap orang yang sudah ditetapkan secara sah oleh KPU sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta.

    Hal yang dipaksakan selanjutnya ketika Ahok ditetapkan sebagai terdakwa oleh pihak kejaksaan dapat sama-sama dilihat oleh publik ketika sidang Ahok digelar. Mulai dari saksi-saksi yang tidak kredibel dan terlihat seperti settingan hingga keputusan MUI dalam mengeluarkan fatwa yang kemudian publik ketahui diberikan secara sepihak tanpa melalui proses tabayyun.

    Publik bisa menilai ketika pada akhirnya saksi-saksi meringankan dari pihak Ahok dihadirkan. Ahok tidak pernah berniat melecehkan dan menistakan agama seperti yang didakwakan kepadanya. Ahok sebagai pribadi maupun gubernur justru sangat menghormati warganya yang mayoritas muslim.

    Jika pada akhirnya jaksa memutuskan Ahok bersalah, terbukti melanggar pasal 156 KUHP tentang pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap suatu golongan dan tidak ada unsur penodaan agama,  tentu dengan pertimbangan bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan. Itulah keadilan yang sebenarnya buat Ahok, karena memang Ahok tidak terbukti melakukan penodaan terhadap agama dan ulama.

    Keputusan dari jaksa harus dihargai oleh semua pihak, bukan malah menuduh ada unsur politik, unsur kepentingan menyelamatkan Ahok atau isu-isu konspirasi lainnya seperti yang dituduhkan Din Syamsudin dan MUI.

    Jika Din Syamsudin dan MUI pada akhirnya menuduh ada permainan hukum dari aparat, kamipun bisa menuduhkan hal yang sama bahwa aparat hukum sejatinya telah bermain dan berlaku sewenang-wenang terhadap Ahok.

    Untuk itu, Pak Din Syamsudin dan MUI hendaklah menghormati proses dan hasil hukum yang sudah berjalan dengan baik dalam kasus hukum Ahok. Berhentilah untuk memprovokasi rakyat karena kami pendukung Ahok sudah muak dengan segala tuduhan yang disangka dan didakwakan kepasa Ahok. Berlakulah bijak karena pernyataan-pernyataan kalian berpotensi untuk kembali menghadirkan perpecahan dan kegaduhan baru.

    Ahok dan kami sebagai pendukungnya sudah kalah semuanya. Ahok kalah dan tidak lagi menjabat sebagai gubernur dan kamipun kalah dan harus mengalah untuk menghargai proses demokrasi. Jadi masih belum puaskah kalian?

    Jika provokasi tidak berhenti dan kalian terus menganggap ada permainan hukum dari aparat, kami sebagai pendukung Ahok tidak akan terus diam dan berpangku tangan. Kami akan melawan dengam cara kami. Ya satu kata LAWAN!!

        “Jadi, bubarkan MUI. Dia bukan satu-satunya lembaga kok. Masih banyak lembaga lain, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah. Jadi, jangan gegabah keluarkan pendapat.”
        – Gus Dur –

    Salam Seword,


    Penulis :  Aliems Suryanto   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Din Syamsudin dan MUI, Rakyat Sudah Muak, Hargai Hukum & Hentikan Provokasi Kalian! Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top