728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 01 April 2017

    Demo 313: Massa Tuntut Penjarakan Ahok dan Jangan Batalkan Perda Syariah, Inilah Cara Menskakmatnya

    Massa peserta aksi 313 membacakan deklarasi tuntutan mereka. Ada lima poin yang menjadi tuntutan mereka, yakni:

    1. Stop kriminalisasi dan makarisasi ulama
    2. Copot Ahok sesuai UU No 23 Tahun 2014
    3. Penjarakan si penista agama sesuai KUHP Pasal 156H
    4. Jangan batalkan Perda Syariah di seluruh Indonesia
    5. Lepaskan KH Muhammad Al-Khatthath sekarang juga

    Namun dari kelima poin tuntutan massa aksi 313, saya hanya akan menguraikan poin  3, dan 4 dari aspek hukumnya saja. Sedangkan poin kedua, sudah pernah saya bahas sebelumnya.

    Poin ketiga dalam tuntutan massa aksi 313 agar Ahok dipenjara adalah memalukan dan salah sasaran dikarenakan Ahok didakwa penuntut umum karena dianggap melakukan penodaan agama sehingga didakwa menodai agama dikarenakan Ahok menyerempet Al-Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al-Qur’an, yang merupakan Kitab Suci Agama Islam. Jadi dakwaan penuntut umum tersebut sudah gugur, dikarenakan dalam KUHP yang yang berlaku hingga hari ini, tidak ada satu pasal pun yang berkaitan dengan penghinaan Kitab Suci. Penodaan agama dan penghinaan Kitab Suci adalah dua hal yang berbeda.

    Dalam konteks hukum pidana, apa yang didakwakan penuntut umum kepada Ahok adalah mengenai penghinaan terhadap Kitab Suci Agama Islam bukan penodaan agama.  Tapi penuntut umum sudah tidak ada pilihan lagi selain mendakwa Ahok yang dianggap melakukan penodaan agama. Dan yang perlu dipahami bahwa dengan model dakwaan apapun yang didakwakan kepada Ahok dengan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP yang berlaku saat ini, termasuk didakwa dua pasal sekaligus , yakni Pasal 156 a KUHP dan Pasal 156 KUHP, Ahok dalam konteks hukum pidana tidak bisa dipidana.

    Dakwaan dengan dua pasal tersebut tidak bisa memaksa hakim untuk menjatuhkan vonis penjara kepada Ahok, dikarenakan apa yang ada dalam dakwaan berbeda dengan apa yang dituduhkan kepada Ahok, yang dianggap menodai agama karena dianggap menyenggol Al-Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al-Qur’an (Kitab Suci Agama Islam).

    Dalam KUHP diatur bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, , kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada atau yang biasa dikenal dengan asas legalitas. Sehingga perbuatan yang dituduhkan kepada Ahok yang dianggap menodai agama hanya karena Ahok menyenggol Al-Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al-Qur’an , Kitab Suci Agama Islam, Ahok tidak bisa dipidana, karena sampai hari ini tidak ada pasal penghinaan Kitab Suci.

    Karena perbuatan yang dituduhkan kepada Ahok saat ini masih dalam bentuk RUU KUHP, Pasal 343 RUU KUHP, dan sesuai dengan asas legalitas (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), Perbuatan yang dituduhkan kepada Ahok tidak bisa dipidana, karena belum ada ketentuan pidana yang mengatur penghinaan Kitab Suci. Inilah bukti bahwa Ahok tidak bisa dipidana:

        Pasal 343 RUU KUHP:

        ”Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV’’.

    Dan pasal tersebut sampai hari ini belum disahkan oleh legislatif. Jikalau ada yang menyatakan saya hanya berkelit dan bersilat lidah dalam membela Ahok, memang harus berpandai-pandai bersilat lidah, tetapi silakan counter terlebih dahulu Pasal 156 a KUHP jika ingin menyatakan saya hanya pandai bersilat lidah.

    Pun termasuk poin keempat, tuntutan massa aksi 313 yang meminta agar jangan batalkan Perda Syariah di seluruh Indonesia adalah memalukan dan tidak beralasan secara hukum. Dikarenakan dalam hukum positif yang dianut di Indonesia, Perda Syariah bukanlah menjadi bagian positif dalam hukum nasional Indonesia, dikarenakan yang menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia hanya: UUD 1945, Ketetapan MPR, UU, PERPU, PEPRES, PERDA Provinsi/Kabupaten/Kota. Bahkan Perda Syariah bukan pul bagian dari sumber hukum Indonesia.

    Bahkan sumber hukum Indonesia hanya terbatas pada: UU, kebiasaan, yurisprudensi, traktat dan doktrin. Jadi tidak ada Syariah dalam sumber hukum yang ada di Indonesia. Dan tidak ada satu pun dasar hukum ataupun argumentasi hukum yang bisa digunakan oleh para massa aksi 313 terkait tuntutan jangan batalkan Perda Syariah. Karena jika berbicara syariah, ini tidak bisa lepas dari sistem hukum Islam dan sistem hukum Islam HANYA BISA DITERAPKAN DI NEGARA-NEGARA SEMENANJUNG ARAB, TIDAK BISA DITERAPKAN DI INDONESIA.

    Perda Syariah tidak bisa dibiarkan tetap berlaku dan harus dicabut, dikarenakan apa yang terkandung dalam Perda Syariah salah satu sumbernya adalah berasal dari Al-Qur’an yang merupakan sumber hukum Islam. Sedangkan Al-Qur’an bukan bagian dari sumber hukum Indonesia, sehingga Perda Syariah harus tetap dicabut. Karena Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) bukan Islam Law. Di negara-negara Semenanjung Arab, yang berlaku disana adalah hukum syariah , karena syariah adalah bersumber dari kitab suci agama Islam, Al-Qur’an.

    Dan, sumber lain dari Syariah adalah Qiyas, yang memiliki arti kesimpulan-kesimpulan yang dapat dijabarkan dari Al-Qur’an. Qiyas dalam hukum islam, berfungsi untuk mengisi kekosongan  dari ketiga sumber hukum Islam lainnya,Al-Qur’an, Hadist dan Ijtihad. Berkaca dari sumber hukum Islam tersebut, dan Syariah diambil dari Al-Qur’an , maka tuntutan peserta aksi 313 agar Perda Syariah tidak dicabut, adalah sebah lelucon dan memalukan. Indonesia tidak menganut sistem hukum Islam, bos!

    Dan jika disinggung mengapa di Aceh bisa diterapkan Perda Syariah, sedangkan Indonesia tidak menganut sistem hukum Islam, kok bisa? Jawabannya simpel. Yang jadi dasar hukum adanya penerbiatan Perda Syariah di Aceh adalah berdasarkan Pasal 18 huruf B UUD 1945. Jadi pertanyaannya adalah apakah Perda Syariah yang diterapkan di Aceh bertentangan dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia? Tidak, dikarenakan negara mengakui dan menghormati satu-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat isitimewa yang diatur dengan UU, dan  ini sudah dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945).

     JADI, SAMPAI KIAMAT PUN, SISTEM HUKUM YANG DIANUT INDONESIA TETAP CIVIL LAW, TIDAK BISA BERUBAH MENJADI SISTEM HUKUM ISLAM LAW. MENGAPA BEGITU? KARENA HALUAN HUKUM INDONESIA MENGIKUTI HALUAN SISTEM HUKUM DI EROPA, KARENA INDONESIA PERNAH DIJAJAH BELANDA.


    Penulis : Ricky Vinando  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Demo 313: Massa Tuntut Penjarakan Ahok dan Jangan Batalkan Perda Syariah, Inilah Cara Menskakmatnya Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top