728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 08 April 2017

    Anies-Sandi Dikhawatirkan Tidak Mampu Kelola APBD-DKI, Ini Alasannya

    Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta, Husny Mobarok Amir menyoroti kemampuan pasangan gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam mengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta jika terpilih di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

    Seperti yang kita tahu bahwa Sandiaga lah yang selama ini membiayai kampanye pasangan calon gubernur nomor urut 3. Selama putaran pertama Sandiaga telah menghabiskan lebih dari 60 milyar rupiah dan pada putaran kedua mengeluarkan dana pribadi lebih dari 12 miliar rupiah. Selain itu Sandiaga juga terkiat kasus penggelapan uang. Tentu ini menimbulkan kekhawatiran seperti yang diungkapkan oleh Husny Mobarok.

    Husny khawatir jika dana APBD DKI itu disalahgunakan untuk kepentingan bisnis pribadi. Kekhawatiran itu muncul terkait sosok Sandiaga Uno yang tengah dilaporkan ke polisi terkait dugaan kasus penggelapan aset oleh pengusaha yang juga disebut-sebut sebagai ayah angkat Sandi, Edward S Soerjadjaja.

    “Tentu wajar dan lumrah ketika kami khawatir dengan karakternya (Sandi) jika nanti memimpin Jakarta. Kami mencermati belakangan ini, ayah angkatnya saja bisa diperlakukan seperti itu dalam masalah penguasaan aset, apalagi nanti ketika melihat aset triliunan yang dimiliki DKI Jakarta,” kata Husny dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (6/4).

    Dikatakan, sebuah persoalan serius yang harus dicermati dari sosok Sandi adalah kasus yang dilaporkan oleh Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward S Soerjadjaja. Sandi dilaporkan ke polisi karena diduga telah melakukan penggelapan aset terkait proses penjualan tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten, pada 2012.

    Menurutnya, melihat karakter pemimpin seperti itu penting, karena mengurus dan memimpin pemerintahan daerah tidak bisa disamakan dengan berbisnis. Tokoh yang menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah harus mengedepankan pengabdian kepada masyarakat dengan dedikasi penuh tanpa memikirkan keuntungan.

    “NU sebagai organisasi keagamaan mempunyai tanggung jawab menyampaikan hal ini, karena terkait dengan amanah, bahwa kaum mustadhafin harus disejahterakan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kata Husny, karakter berbisnis dengan gaya dan cara yang dilakukan Sandi dan memunculkan banyak aduan ke penegak hukum itu bertolak belakang dengan tujuan membangun Jakarta yang bebas korupsi.

    Untuk itu, Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta itu mengimbau semua masyarakat Ibu Kota secara sadar melihat rekam jejak calon pemimpinnya di putaran kedua Pilgub DKI nanti. Aset Jakarta yang nilainya triliunan rupiah jangan sampai digunakan untuk kepentingan rakyat serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan, justru dijadikan basis bisnis dengan perilaku negatif seperti penggelapan dan penipuan, termasuk pemalsuan dokumen-dokumen.

    “Jangan sampai masyarakat salah pilih kemudian taruhannya adalah aset-aset pemda kemudian dikelola dengan serampangan demi keuntungan kelompok atau golongan tertentu saja. Bukan untuk rakyat Jakarta,” jelasnya.

    Husny menyebutkan, salah satu kasus dugaan rekayasa penguasaan aset oleh Sandiaga adalah terkait sertifikat tanah di belakang PT Japirex serta kasus penggelapan kwitansi yang diduga dilakukan cawagub DKI itu.

    Belum lagi terkait kasus dugaan rekayasa penguasaan aset proyek Depot Pertamina di Balaraja. Dalam kasus itu, ada dugaan Sandi menggandakan sertifikat tanah yang dilaporkan hilang, lalu berkembang menjadi dikesankan sertifikat itu dicuri oleh Edward, padahal tanah itu memang miliknya.

    Cukup banyak kasus yang membelit Sandiaga meski belum sampai ke pengadilan tapi kebanyakan terkait dengan uang. Dan disini NU melakukan langkah yang tepat dengan mengingatkan masyarakat bahwa penting untuk melihat rekam jejak kedua pasangan calon Gubernur. Menurutnya taruhannya adalah aset Jakarta yang nilainya triliunan rupiah.

    Sementara Ahok jelas sudah terbukti bersih dan jauh dari korupsi. Dia tukang ngadu orang yang korupsi gak mungkin dia korupsi. Saat ini memang sedang menghadapi kasus penistaan agama tapi banyak pihak yang menganggap bahwa kasus tersebut dipaksakan, dalam artian Ahok dikriminalisasi. Saksi ahli agama yang didatangkan oleh kuasa hukum Ahok pun mengatakan bahwa Ahok tidak menistakan agama.

    Partai Islam seperti PPP juga sudah menyatakan dukungannya kepada Ahok. Begitu juga GP Ansor yang merupakan organisasi sayap  NU sudah menyatakan dukungan kepada Ahok. Artinya gak masalah memilih pemimpin non-muslim, ikuti saja tafsir NU. Seperti yang dijelaskan KH Ahmad Ishomuddin bahwa ayat tersebut dalam kondisi perang dan tidak berlaku saat damai.

    Agama seseorang bukan jaminan, tengok saja ke penjara, mayoritas disana agamanya apa? Juga tengok ke tahanan KPK, disana mayoritas apa agamanya? Saya tidak bermaksud berkata umat muslim banyak yang penjahat, tapi agama bukan jaminan dan bagaimana kita mengukurnya? Maksudnya bagaimana kita bisa tahu bahwa orang yang karena agamanya ia tidak akan korupsi? Sulit, yang mudah adalah melihat rekam jejaknya, dan itu berlaku untuk semua penganut agama.



    Penulis : Gusti Yusuf  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Anies-Sandi Dikhawatirkan Tidak Mampu Kelola APBD-DKI, Ini Alasannya Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top