728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 08 April 2017

    Aksi Massa dan Gelagat Mobokrasi di Indonesia

    Demonstrasi atau aksi massa adalah hal yang diperbolehkan dalam  tatanan demokrasi. Dalam konstitusi Indonesia, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Aksi masa  atau demonstrasi adalah salah satu cara menyampaikan pendapat. Hal ini diatur dalam UUD Pasal 28 E dan UU no 9 tahun 1998.

    Aksi massa ada dalam setiap peristiwa sejarah Indonesia dan jadi aspek penting dalam proses pergantian rezim. Bisa dibayangkan bila aksi massa mahasiswa tahun 1998 tidak terjadi. Soeharto dan kroninya tentu masih akan berkuasa hingga kini dan mimpi reformasi tak akan sampai. Walaupun aksi massa bukan satu-satunya cara, setidaknya tekanan massa pada akhirnya berhasil membubarkan orde baru dan orde sebelumnya yang dianggap bermasalah.

    Demontrasi yang terjadi terus menerus di Jakarta akhir-akhir ini menunjukan bahwa penyampaian pendapat dengan pengerahan massa masih dianggap ampuh. Pengerahan massa dalam jumlah besar adalah cara unjuk kekuatan. Juga mau menunjukan posisi tawar agar bisa mempengaruhi pendapat umum dan menekan para pengambil keputusan dalam hal ini lembaga negara.

    Massa Demokrasi dan Mobokrasi

    Kasijanto Sastrodinomo (Majalah Tempo, 5-11 Desember 2016), mengatakan mobokrasi merujuk pada “keadaan ketika hukum ditentukan oleh kerumunan massa” .  Singkatnya, mobokrasi menunjuk sekumpulan orang memaksakan pendapatnya agar diterima dan jadi keputusan hukum atau politik tanpa mengindahkan mekanisme peradilan atau parlemen.

    Jumlah massa sama-sama penting dalam demokrasi dan mobokrasi. Keduanya sama-sama mengandaikan suara terbanyak, dukungan dan partisipasi masyarakat. Namun sesungguhnya demokrasi dan mobokrasi sangat berbeda dalam memaknai massa, injeksi kesadaran dan proses pengambilan keputusan.

    Massa demokrasi berciri terorganisir dan terdidik. Terorganisir artinya bergerak sesuai konsensus dan berbagi peran secara egaliter. Tiap orang dalam massa demokrasi kuat bergerak sendiri dan liat dalam kelompok. Massa demokrasi kapasitasnya ditingkatkan dengan pelatihan dan diskusi, itulah yang membuat mereka terdidik.  Kesadarannya diinjeksi melalui diskusi, wacana dan penalaran kritis. Walaupun diskusi bisa jadi runcing, massa demokrasi memahami perbedaan pendapat sebagai dialektika proses.

    Masa mobokrasi berciri kerumunan kolektif.  Tiap orang dalam kerumunan  merasa kuat ketika beraksi secara kolektif. Bila sudah keluar dari kerumunan maka kehendak bergeraknya akan hilang atau dalam pernyatan lain” kuat dan jago kalau keroyokan”.  Massa  mobokrasi  adalah instrumen penekan yang kekuatanya ada pada jumlah. Mereka bergerak karena instruksi dan komand(an)o yang karismatik. Kesadarannya diinjeksi dengan doktrin dan sentimen-sentimen sektarian. Mendiskusikan doktrin, mengkritisi komandan akan berakhir penyingkiran dan dianggap sesat.

    Hal lain yang membedakan demokrasi dan mobokrasi adalah proses atau mekanisme pengambilan keputusan. Demokrasi menggandalkan norma, prosedur dan tata kelolah dalam mempengaruhi keputusan. Pemilihan umum (pemilu) dan proses peradilan adalah salah satu contohnya.  Mobokrasi sebaliknya, mengacuhkan prosedur dan menegasikan aturan yang berlaku. Bagi mereka yang penting keinginannya terpenuhi, bila perlu menghalalkan segala cara. Bila demokrasi memperjuangkan kepentingan umum, sebaliknya mobokrasi memperjuangkan kepentingan kelompok semata.

    Masa mobokrasi menghindari  kompetisi  sehat  dan lebih menikmati tawuran dan keroyokan. Mereka lebih menyukai intimidasi dan diskriminasi ketimbang norma dan prosedur.  Jadi tidak mengherankan  bila di tengah geliat massa mereka jadi anarkis. Ini merupakan cara mereka lari dari tanggung jawab sosial, politik, dan hukum atas tindakan kolektif. Juga menujukan ketidakmapuan pelakunya untuk menjelaskan tindakannya secara obyektif dan rasional.

    Gelagat Mobokrasi di Indoneisa

    Demonstrasi yang marak akhir-akhir ini di Indonesia  menunjukan gelagat yang mencemaskan. Gelagat yang mengarahkan Indonesia pada defective democracy. Wolfgang Merkel dan Aurel Croissant  dalam Conclusion: Good And Defective Democracies menyatakan salah satu aspek yang menciptakan kerusakan demokrasi adalah keberadaan kelompok yang mendapat perlindungan politik dari pihak tertentu dan mencoba mendikte  otoritas demokrasi  yang sah.

    Bila mencermati orasi, siaran pers dan kegiatan kelompok pendukung aksi massa terkait pemilihan gubernur di Jakarta, aksi intimidasi, provokasi dan anarkis selalu dominan. Ini tentu tidak bisa dilihat hanya sebagai ekspresi kebatinan kerumunan semata. Aksi tersebut adalah tindakan terencana untuk memaksakan kehendak,  agar keputusan hukum maupun politik yang menguntungkan kelompoknya.

    Kelompok ini jadi tambah kuat ketika mendapat “logistik” dari  politikus dan partai politik yang sedang ikut kontestasi jabatan.  Mereka merasa bebas melakukan aksi intimidasi,  provokasi dan anarkis karena merasa dilindungi.  Tujuan mereka adalah menciptakan ketidakstabilan sosial, ekonomi dan politik, konflik antar warga dan menciptakan ketakutan agar masyarakat takut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis.

    Mobokrasi jelas merusak demokrasi, bukan ekspresi demokrasi seperti yang dikoar-koarkan. Kelompok dan kerumunan yang menyebar ketakutan dengan intimidasi dan provokasi adalah pembunuh demokrasi. William Riker (1982) mengatakan “ yang membuat demokrasi unik adalah perpadunya tujuan dan cara. Tujuan baik, dilakukan dengan cara baik. Berdemokrasi secara baik akan membawa  Indoneisa lebih beradab, bermartabat dan berkeadilan sosial politik. Pada titik ini, layaknya disepakati bahwa gejala mobokrasi perlu diredam dengan cara yang demokratis.


    Penulis ; Andre Yuris  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Aksi Massa dan Gelagat Mobokrasi di Indonesia Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top