728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 09 Maret 2017

    Wasiat Ahok yang Tak Didengar DPR Pada Proyek e-KTP

    Kata siapa Ahok ikut diduga melakukan korupsi e-KTP? Sebelum pengesahan proyek tersebut saja dia sudah keluar dari keanggotaan di DPR karena maju mendampingi Jokowi sebagai calon wagub 2012. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Ahok mengaku sebagai orang yang paling vokal menolak proyek e-KTP tersebut.

    Dari 5,84 trilyun dana yang dianggarkan Kemendagri untuk pembuatan 172 juta kartu, KPK menemukan 2.3 trilyun kerugian negara seperti diungkap dalam Panama Papers di sini. Penyelewengan proyek tersebut diduga dari indikasi praktek ijon, yaitu bagi-bagi uang sebelum dimulainya proyek. Hal ini bisa dilihat dari berbagai rapat yang digelar sebelum pelaksanaan proyek yang sudah ada indikasi bagi-bagi uang.

    Hari ini pengadilan digelar untuk mengungkap siapa saja yang terlibat kasus mega proyek e-KTP. Tentunya akan banyak pengadilan lanjutan karena banyakanya keterlibatan oknum pejabat, politisi dan pihak swasta. Kita akan lihat apakah beberapa nama besar yang sebelumnya banyak diberitakan media akan berani mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apakah KPK dan para penegak hukum berani memproses mereka semua?

    kalau kita tarik benang panjang ke belakang. Ada pernyataan dari eks Kemendagri yang sangat yakin akan berjalannya proyek e-KTP karena ada pendampingan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang). Tahun 2016, Setya Budi sebagai Direktur Permasalahan Hukum LKPP menyatakan keluarnya LKPP dari pendampingan proyek e-KTP karena banyak arahan dari LKPP yang tak didengar (hanya dijadikan stempel). Saat itu yang menjadi ketua LKPP juga menjadi ketua KPK saat ini.

    Jadi, dugaan penyelewangan proyek e-KTP memang sudah lama diketahui. Namun, untuk mengungkap siapa saja yang melakukan korupsi dan besarnya dana yang diselewengkan memang butuh waktu. Ini seperti KPK bertarung melawan mantan mitra lamanya, yang awalnya sejalan namun harus berpisah di tengah jalan karena tak sepaham.

    Kembali lagi pada pernyataan Ahok yang menolak dengan keras usulan proyek e-KTP tersebut. Mungkin tidak mengherankan jika pembagian uang sebelum dimulainya suatu proyek memang kerap dilakukan oleh pejabat atau disebut praktek ijon. Untuk itu, Ahok menyarankan agar proyek tersebut tidak perlu dilakukan. Sebagai gantinya data kependudukan bisa dilihat dari daftar pemilik rekening bank-bank daerah seluruh Indonesia. Di mana saja mereka tinggal bisa mendatangi bank terdekat. kalau takut ada KTP yang dobel bisa diberikan 2 NPWP yang tentunya memberikan ketakutan tersendiri.

    Itulah wasiat terakhir Ahok mengenai proyek e-KTP yang akan dijalankan sebelum dirinya keluar dari DPR untuk maju ke Pemilu. Namun, sayangnya tak seorangpun mendengar usulnya. Mungkin mereka telah silau dengan trilyunan rupiah uang yang akan digelontorkan untuk proyek tersebut. Bisa jadi korupsi 1/3 dari dana proyek e-KTP telah dinikmati bersama sebelum proyek dilakukan. Saat itu mereka tidak menyangka kalau kasus korupsi bisa diungkap semuanya.

    Hal ini sungguh memberi pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah agar tidak semena-mena menggunakan jabatannya. Pernyataan berulang kali oleh Nazarudin terkait beberapa nama besar yang terlibat juga memberikan imun kepada masyarakat. Nantinya kalau orang yang memiliki nama besar tadi menyangkal tuduhan KPK, maka masyarakat sudah kebal akan penolaknnya karena memang dia bersalah.

    Kasus yang sudah ada di tahun 2012 ini saya kira sangat lamban penyelesaiannya. Hanya 2 nama tersangka yang ditetapkan hingga awal 2017 ini, padahal kerugian negara sudah dihitung. 280 saksi lebih sudah dipanggil dan semua pihak yang terkait sudah dimintai klarifikasi. Apalagi sebelumnya ketua KPK sendiri sempat bersinggungan dengan proyek tersebut.

    Apakah adanya nama-nama besar tersebut yang menghambat pengungkapan oleh KPK. Atau memang kurangnya bukti sehingga kasus lama ini masih belum bisa terselesaikan. Lalu apa tanggapan teman-teman Ahok yang dahulu sama-sama duduk di komisi II DPR. Apakah mereka merasa menyesal karena dulu tak mengikut saran Ahok. Mereka terlena dengan trilyunan rupiah sesaat, tetapi menanggung beban korupsi seumur hidup.

    Kalau mereka punya rasa malu, seharusnya tanpa menunggu pembuktian KPK harus menyerahkan diri. Lambat laut nama mereka yang disebut juga akan berakhir di tahanan. Namun, ungkapan penyesalan atas dosa yang diperbuat juga harus dilakukan. Mengingat merekalah wakil rakyat yang seharusnya bertanggung jawab atas rakyat. Mereka menggung beban kepercayaan untuk membangun bangsa. Bukan malah seenaknya memenuhi perut dari hasil uang haram.



    Begitulah kura kura.

    Penulis : Niha   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Wasiat Ahok yang Tak Didengar DPR Pada Proyek e-KTP Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top