728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 09 Maret 2017

    Terjadi di Era SBY: Kasus Korupsi E-KTP

    Koran Kompas melansir berita utama tentang Proyek KTP-el yang jadi bancakan. Jumlah yang menjadi kebocoran kerugian negara sangat amat fantastis, yaitu Rp 5.9 triliun!

    Berikut adalah Kronologi Pengadaan KTP-el:

    28 Januari 2010, Kementeriana Dalam Negeri mengajukan anggaran sebesar Rp 6.9 triliun untuk menyelesaikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau disingkat SIAK untuk tahun 2010-2011.

    29 Januari 2010, Proyek SIAK dinilai rawan penyimpangan. KPK dua kali menyurati Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, agar hati-hati dalam melaksanakan proyek.

    22 November 2010, Komisi II DPR menyetujui anggaran pelaksanaan proyek pengadaan dan penerapan KTP-el untuk tahun 2011 sebesar Rp 2.4 triliun dari APBN.

    4 Februari 2011, Pengadaan KTP-el dimulai.

    17 Februari 2011, Direktur Jendral Anggaran mengurumkan surat kepada Kemendagri unruk melaksanakan kontrak tahun jamak penyediaan Jaringan Kominikasi dalam rangka penerbitan NIK dan penerapan KTP-el dengan anggaran Rp 5.9 triliun dengan rincian Rp 2.29 triliun untuk tahun 2011 dan Rp 3.66 triliun untuk tahun 2012.

    2 September 2011, Dugaan penyimpangan dan keraguan terkait proyek pendataan penduduk melali KTP-el mulai muncul di DPR.

    27 Januari 2012, Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat lunak, perangkat kerasm dan sistem blanko dalam uj coba KTP-el. Penyidikan dihentikan karena Kejaksaan tidak mendapat alat bukti yang cukup.

    22 April 2012, KPK menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam kasus KTP-el. Dugaan ini diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. KPK menetapkan Pejabat pembuat pembuat Komitmen  di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka.

    24 April 2014, KPK menemukan sejumlah bukti kejanggalan dalam proyek pengadaan paket penerapan KTP-el.

    25 April 2014, selain dugaan penggelumbungan dana proyek pengadaan paket penerapan KTP-el, KPK juga menemukan dugaan penyelewengan proses tender.

    20 Oktober 2014, Jokowi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2014 – 2019.

    19 November 2014, KPK kembali menggeledah kantor Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.



    30 September 2016, KPK menetapkan mantan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irwan sebagai tersangka.

    6 Maret 2017, KPK menuturkan dakwaan setebal 100 halaman terkait korupsi pengadaan KTP-el akan menyebutkan peran dan posisi ke 23 Pejabat Penyelenggara Negara yang diduga menerima aliran dana dalam kasus itu. Namun, penetapan status dari 23 nama itu menunggu pengungkapan fakta yang akan mulai digelar hari ini, tanggal 9 Maret 2017

    Persidangan Hari Pertama

    Jalannya persidangan pertama kasus penyelewangan dana KTP-el tidak akan ditayangkan secara langsung di beberapa stasiun TV. Tetapi beberapa awak media akan diundang ke dalam ruang sidang untuk menyaksikan langsung jalannya persidangan.

    Persidangan kasus e-KTP akan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor. Adapun dua terdakwa yang sidang hari ini adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, Sugiharto.

    Keduanya dikenakan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Persidangan ini akan dipimpin lima hakim. Bertindak sebagai hakim ketua, Jhon Halasan Butar Butar, dengan hakim anggota Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagia, Anwar, dan Ansyori.



    Sejak kasus ini terendus, KPK sudah memanggil lebih dari 250 saksi untuk diminta keterangan soal kasus e-KTP. Mulai dari mantan menteri hingga anggota DPR. Namun baru Irman dan Sugiharto yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Baik Irwan maupun Sugiharto, keduanya mengajukan diri sebagai Justice Collaboration dan berjanji akan mengungkap seluruh kasus yang mereka ketahui dengan harapan mereka mendapatkan keringanan hukuman.

    Ini akan menjadi pertunjukan Panggung Peradilan Indonesia yang ke dua. Yang pertama masih berlanjut dengan kasus Penistaan Agama. Dunia Peradilan Indonesia benar-benar sedang diuji. Semoga mereka dapat lolos dari ujian ini dan menghasilkan putusan yang keadil-adilnya.


    Penulis : Erika Ebener   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Terjadi di Era SBY: Kasus Korupsi E-KTP Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top