728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 09 Maret 2017

    Skandal Mega Proyek e-KTP, Akan Menjerat Mantan Mendagri?

    Skandal mega proyek e-KTP senilai Rp. 6 triliun yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memasuki persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan kepada dua tersangka di PN Jakarta Pusat, pada Kamis (9/3). Kedua tersangka itu,  yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Sugiharto dan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menggelembungkan harga atau mark up, berbagai pengadaan dalam proyek e-KTP. Karena dugaan mark up inilah, negara ditaksir merugi hingga Rp 2,3 triliun.

    Sejumlah nama besar diduga akan terseret kasus megaproyek ini, dan mereka sempat diminta hadir untuk diperiksa oleh KPK sebagai saksi.  Adapun nama-nama besar yang sempat hadir, yakni Ketua DPR Setya Novanto, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Mantan politisi Demokrat Anas Urbaningrum, Muhammad Nazaruddin, Ganjar Pranowo, Agun Gunandjar, Ade Komarudin, Nurman Abdul Halim, Rindoko Dahono Wingit, Olly Dondokambey, Jafar Hafsah, Khatibul Umam Wiranu, Teguh Juwarno, Arif Wibowo, Taufiq Efendi, Markus Nari, Melcias Marcus Mekeng, Miryam S Haryani, Jazuli Juwaini, Tamsil Limrung, Mirwan Amir, Abdul Malik Haramain, Mulyadi, Djamal Aziz, Mustoko Weni, Ignatius Mulyono, Chairuman Harahap, mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, hingga Menkumham Yasonna Laoly.

    KPK menyebut ada tiga klaster atau kelompok besar terkait pengusutan kasus e-KTP, yakni kelompok swasta, eksekutif, dan legislatif. Mungkin akan disebut sekitar 40 nama penerima duit proyek dalam berkas dakwaan kedua tersangka kasus ini, Sugiharto dan Irman. KPK menemukan indikasi penyimpangan pada tiga tahapan proyek, berdasarkan hasil penyelidikan KPK selama dua tahun lebih.

    Penyimpangan pertama ada pada tahap pembahasan anggaran, sebelum anggaran formal dikucurkan.  Penyidik menemukan ada indikasi pertemuan-pertemuan tak resmi sejumlah pihak untuk membicarakan proyek e-KTP. Penyimpangan kedua ada pada tahapan pembahasan anggaran. Pada tahap pembahasan anggaran ini melibatkan sejumlah anggota Komisi II dan Banggar DPR maupun eksekutif. Tercium indikasi praktik ijon, nama Andi Agustinus atau biasa disebut Andi Naronggong sebagai pihak swasta banyak disebut-sebut memegang peran penting dalam tahap ini. Penyimpangan ketiga ada pada tahapan pengadaan. Pada tahapan ini penyidik juga menemukan penyimpangan. Mulai dari penentuan harga, sampai pada indikasi kerugian negara Rp 2,3 triliun.

    Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, telah membeberkan kepada penyidik mengenai tahapan dan proses proyek e-KTP yang dimulai dari tahun 2009.  Gamawan mengaku diundang DPR pada 11 November 2009 atau 19 hari setelah dilantik sebagai Mendagri untuk membicarakan soal proyek e-KTP.  Undang-un­dang nomor 23 tahun 2006 me­nga­manatkan selambatnya lima tahun setelah disahkan pemerin­tah harus menyediakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) un­tuk masyarakat.

    Menindaklanjuti rapat, diterbitkan Keppres pemben­tukan tim yang terdiri dari sejum­lah menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Mulai dari situlah, Bu Sri Mulyani dan menteri-menteri lainnya, lalu diangkat dengan Keppres, Ketua Tim Pengarah itu Pak Djoko Suyanto (mantan Menko Polhu­kam), saya wakil, terus dibentuk panitia teknis dari 15 kementerian untuk mendampingi,” kata Gama­wan usai diperiksa di Gedung KPK.

    Gamawan mengaku, sebelum proyek ini bergulir, pihaknya telah presentasi di hadapan KPK dan meminta lembaga antikorupsi untuk mengawal proyek senilai Rp 6 triliun tersebut. KPK, kata Gamawan merekomendasikan agar proyek ini didampingi LKPP. “Saya lapor ke KPK, saya presen­tasi di sini, saya minta untuk mengawasi di sini, kemudian KPK meminta supaya ini didampingi oleh LKPP, waktu itu Pak Agus (Agus Rahardjo) kepalanya,” tuturnya. Agus Rahardjo dalam lain kesempatan mengatakan bahwa saran-saran LKPP tidak pernah didengar oleh pihak Kemendagri.

    Tak hanya KPK dan LKPP, Gamawan mengaku pihaknya meminta Badan Pengawas Keua­ngan dan Pembangunan (BPKP) untuk turut mendampingi. Setelah Rancangan Anggaran Dasar (RAD) proyek ini rampung disu­sun, Gamawan juga mengaku meminta BPKP untuk mengaudit. “Setelah tender kita audit lagi, setiap tahun diperiksa BPK (Ba­dan Pemeriksa Keuangan) ada diperiksa lagi dengan tujuan tertentu,” katanya.

    Gamawan  membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Naza­ruddin yang menyebutnya telah mengarahkan agar konsorsium yang terdiri dari Percetakan Nega­ra Republik Indonesia (PNRI), PT Quadra Solution, PT Len Industri, PT Sucofindo (Persero), dan PT Sandipala Arthapura sebagai pemenang tender proyek e-KTP. Gamawan sepertinya lupa bahwa mulut ember Nazaruddin telah berkali-kali terbukti benar. Sejumlah nama besar yang pernah disebut-sebut oleh Nazaruddin pada akhirnya terbukti dan mendekam di penjara, kecuali sang pangeran.

    Penulis : Beni Guntarman   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Skandal Mega Proyek e-KTP, Akan Menjerat Mantan Mendagri? Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top