728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 21 Maret 2017

    Sidang ke-15 Ahok: JPU Akan Bertekuk Lutut kepada Hakim, Ini Penjelasan Hukumnya

    Sidang ke-15 Ahok, yang diawali dengan pernyataan hakim bahwa proses pembuktian (pemeriksaan saksi dan ahli) dalam kasus dugaan penodaan agama harus diselesaikan dalam dua kali persidangan lagi dan harus diputus sebelum bulan puasa tiba, adalah kabar gembira bagi Ahok. Karena itu benar-benar menjadi petunjuk terang yang disiratkan oleh majelis hakim dan menengangkan bagi JPU, karena hakim akan membebaskan Ahok. Bahkan jika dikaitkan dengan proses pembuktian dalam persidangan hari ini, dakwaan penuntut umum sudah patah. Inilah alasan hukum mengapa hakim sampai ingin cepat-cepat menyelesaikan sidang Ahok:

    Majelis hakim mempelajari kembali surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum setelah surat dakwaan dibacakan dan lalu diserahkan kepada majelis hakim. Penuntut Umum saat membacakan dakwaannya , di dalam dakwaannya memuat satu frasa yang meyakinkan hakim, jika Ahok diseret ke pengadilan, karena untuk menjegal Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta. Frasa yang saya maksud adalah frasa ‘’intepretasinya’’menjadi domain bagi pemeluk dan penganut agama Islam baik dalam pemahamannya maupun penerapannya’’, sebagaimana dalam dakwaan setebal 7 halaman tersebut.

    Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, keyakinan hakim bahwa Ahok tidak bersalah makin kuat lagi setelah melihat proses pembuktian di persidangan, bahwa Ahok saat proses pembuktian, selalu berulang kali disebut-sebut menafsirkan Al-Maidah, padahal Ahok didakwakan bukan karena melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat suci agama Islam (Al-Maidah), tetapi didakwa melakukan penodaan agama. Itulah yang membuat hakim makin percaya diri bahwa Ahok tidak bersalah.

    Penuntut umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa ‘’ Dimana terjemahan dan intepretasinya menjadi domain bagi pemeluk dan penganut agama Islam baik dalam pemahamannya maupun penerapannya’’. Frasa yang bercetak tebal itulah yang membuat majelis hakim ragu dan tidak percaya dengan surat dakwaan yang didakwakan kepada Ahok. Karena bagi majelis hakim, dengan mencantumkan frasa ‘’intepretasinya’’, hakim menganggap bahwa penuntut umum sudah salah dalam mendakwa Ahok, dikarenakan tidak ada frasa ‘’intepretasinya’’ dalam dua pasal yang didakwakan kepada Ahok, bahkan dalam KUHP pun tidak ada frasa tersebut.

    Sehingga dalam persidangan ke-15 hari ini, Ketua majelis hakim tidak ragu-ragu lagi untuk memberi isyarat bahwa Ahok akan dibebaskan, karena apa yang didakwakan kepada Ahok berbeda dengan surat dakwaan, yang jadi dasar pembuktian dalam kasus dugaan penodaan agama yang didakwakan kepada Ahok. Didakwa melakukan penodaan agama tetapi dalam proses pembuktian justru bukan membuktikan penodaan agama melainkan mempersoalkan penafsiran Al-Maidah ayat 51, yang tidak ada kaitannya dengan Pasal 156 a KUHP ataupun Pasal 156 KUHP, yang didakwakan kepada Ahok.

    Dengan tercantumnya frasa ‘’intepretasinya’’ dalam surat dakwaan penuntut umum, artinya, penuntut umum telah salah dalam mendakwa Ahok, karena dalam dakwaan, Ahok justru  didakwa melakukan penafsiran ayat-ayat suci agama Islam, bukan penodaan agama. Sedangkan dalam Pasal 156 a KUHP dan atau Pasal 156 KUHP, yang didakwakan kepada Ahok adalah berkaitan penodaan agama dan tidak ada terminologi atau frasa atau unsur’’penasfsiran’’ (intepretasi) sebagaimana yang diuraikan oleh penuntut umum dalam dakwaannya kepada Ahok.

    Tidak adanya unsur ‘’penafsiran’’ atau intepretasi dalam Pasal 156 a dan Pasal 156 KUHP dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada Ahok, itulah yang menyebabkan rasa kepercayaan diri majelis hakim muncul, bahwa hakim melihat dan meyakini penuntut umum sudah tidak dapat lagi membuktikan dakwaannya sehingga sidang pembuktian tidak perlu berlama-lama lagi, dikarenakan dalam proses pembuktian, justru bertentangan dengan dakwaan penuntut umum, yang jelas-jelas memuat frasa ‘’intepretasinya’, dalam hal ini menafsiran ayat-ayat suci agama Islam, berbeda dengan pasal yang didakwakan kepada Ahok.

    Karena jika penuntut umum memasukan frasa ‘’intepretasinya’’ ke dalam surat dakwaannya, bagi majelis hakim itu sudah selesai. Sehingga demi menjunjung tinggi hukum, majelis hakim sudah tidak punya pilihan lain lagi, selain akan taat pada asas nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali/asas legalitas (vide :Pasal 1 ayat 1 KUHP), yang berujung hakim akan membebaskan Ahok, karena adanya frasa ‘’intepretasinya’’ dalam dakwaan penuntut umum. Selain itu hakim juga akan kembali pada sejarah pembentukan Pasal 156 a KUHP.

    Jadi, frasa itulah yang akan menyelamatkan Ahok dari penuntut umum. Satu lagi, jika sebelumnya banyak yang dijatuhi vonis karena Pasal 156 a KUHP , jangan khawatir, karena Indonesia menganut sistem hukum civil law (Eropa Kontinental), yang artinya hakim sama sekali tidak terikat dengan keputusan hakim terdahulu (yurispridensi). Dengan tidak tergantung pada yurispridensi, hakim akan membebaskan Ahok.

    Selain itu dalam memutus perkara ini, hakim akan memegang teguh sejarah terbentuknya Pasal 156 a KUHP. Perlu diketahui, dalam sejarahnya , Presiden Seokarno memunculkan pasal itu dikarenakan saat itu ada aksi penginjak-injakan dan perobek-robekan Al-Qur’an pada sebuah gudang milik pemerintah Indonesia yang dikuasai oleh anggota-anggopota PKI saat Indonesia masih dikuasai oleh PKI.

    Itulah yang jadi latar belakang dari Pasal 156 a KUHP. Karena dalam sejarah Pasal 156 a KUHP, yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penodaan agama terbatas pada membakar Al’Qur’an, merobek-robek/menyobek Al-Qur’an, membuang Al’Qur’an, membunuh dan membantai pemuka-pemuka agama tertentu. Dan perlu dipahami bahwa dalam KUHP yang masih berlaku hingg sekarang  (hasil produk pemerintah Kolonial Belanda),  sama sekali tidak mengatur penodaan agama, pasal itu dimasukan oleh Soekarno untuk mencegah aksi penginjak-injakan dan pembakaran Al-Quran, bukan masalah ucapan, hanya sebatas itu. Pasal 156 a KUHP dan Pasal 156 KUHP adalah pasal karet yang dapat menjerat siapa saja, karena selama ini telah diterapkan tidak sesuai dari sejarah terbentuknya pasal itu.


    Penulis : Ricky Vinando   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Sidang ke-15 Ahok: JPU Akan Bertekuk Lutut kepada Hakim, Ini Penjelasan Hukumnya Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top