728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 13 Maret 2017

    Sandiaga Bicara Tolak Politik Uang, Sedangkan Dia Sendiri Melakukannya, OK Hus Hus Hus

    Sandiaga ini kalau bicara tentang uang memang ahlinya, maka tak heran Sandi ini termasuk jajaran orang terkaya di Indonesia. Jumlah kekayaannya ditaksir senilai 3,8 triliun Rupiah, jumlah yang sangat banyak untuk seorang pengusaha muda macam Sandi.

    Sandiaga Salahudin Uno begitu nama lengkapnya, biasa dipanggil Sandi. Tahun ini adalah tahun dimana dia dengan Anies Baswedan maju sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

        Cawagub DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno mengajak warga untuk menolak politik uang pada Pilgub DKI putaran kedua. Sandiaga mengajak warga menolaknya dengan memberikan sebuah gerakan dan kata-kata.

        “Jadi tadi kita baru melaunch ikrar OK hus hus hus, itu adalah kalau rumah kita diketok atau kita diintimidasi, atau kita diiming-imingi itu kita tolak dengan ikrar yang tadi sudah saya sampaikan,” ujar Sandiaga di Taman Buaran Indah IV, Lapangan RT 09 RW 13, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (12/3/2017).

        Sandiaga mencontohkan gerakan tersebut sambil mengucapkan kata-kata kepada yang menjanjikan politik uang. “Jadi tadi saya bilang ini 3 dulu, terima kasih iming-imingnya, kami sudah memilih nomor 3, kami tidak ingin masuk penjara kalau menerima iming-imingnya, hus hus hus,” jelas Sandiaga sambil memberi contoh gerakannya. (sumber)

    Setelah cukup heboh dengan OKOCE-nya saat ini Sandiaga Uno meluncurkan turunan dari OKOCE yang terbaru, yaitu OK Hus Hus Hus. Apa sih OK Hus Hus Hus ini? Gerakan untuk meolak politik uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon Ahok-Djarot. Siapa lagi yang disasar sebagai tujuannya kalau bukan tim sukses dari lawannya.

    OK dan cukup menarik, dan apakah ini juga berlaku untuk yang lain? Tim suksesnya Anies-Sandi mungkin apabila terlihat juga melakukannya. Politik uang yang seperti apa sih yang dimaksud Anies-Sandi ini?

        Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi:

        “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”

    Kalau ini pasal yang lama era presiden BJ Habibie, untuk penyesuaian dan lain-lain, Pasal 73 mengalami beberapa perubahan hingga yang terbaru adalah :

        Pasal 73 Undang Undang No. 10 tahun 2016 berbunyi :

        (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

        (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

        (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
        a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
        b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
        c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

        (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

    Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” pada ayat 1 meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

    Kalau untuk tim suksesnya sebagaimana sudah jelas dijabarkan diatas tidak termasuk dalam politik uang, nah sekarang kasusnya seperti ini “dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung” mana saja yang termasuk sebagai politik uang yang terdapat dalam setiap program yang dikampanyekan oleh Paslon Anies-Sandi?

    Program 3 Milyar Anies-Sandi

    Program pemberian kucuran dana yang digulirkan oleh pasangan Anies-Sandi yang mengadopsi program dari Paslon Agus-Sylvi ini ditengarai termasuk dalam politik uang, mengapa?

    Anies-Sandi berjanji secara langsung maupun tidak langsung menjanjikan akan memberikan kucuran dana secara tunai untuk dikelola masing-masing RW yang besarannya adalah Rp 3 Milyar, ini adalah angka maksimum dan angka terendah yang bisa diberikan berkisar diatas Rp 1 Milyar. (sumber)

    Kita ingat bagaimana waktu putaran pertama Paslon Agus-Sylvi menerima teguran mengenai program yang dicanangkan yang rencananya juga akan diadopsi oleh Paslon Anies-Sandi ini. Karena menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini adalah termasuk dalam kategori politik uang. Seakan Paslon Anies-Sandi tidak belajar dari itu malah akan diadopsi apabila mereka ini terpilih untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mendatang. (sumber)

    Lihat juga : Anies Janji Kampanye Beri 3 Miliar, Dilaporkan Bawaslu, Lempar Batu Sembunyi Tangan (Lagi)

    Dipermasalahkan karena dalam program kerja yang diajukan kepada KPU DKI Jakarta, Paslon Anies-Sandi tidak mencantumkannya. Mereka hanya berjanji pada saat kampanye saja, dan juga ini benar-benar sangat merendahkan masyarakat DKI Jakarta, membodohi mereka secara tidak langsung. Lantas apakah petahana juga melakukan hal ini?

    Program 1 Milyar per RW di DKI Jakarta Sudah ada

    Ternyata dan ternyata, program Rp 1 milyar per RW di era Ahok sudah ada. Dalam data yang dikeluarkan Bappeda DKI, telah dianggarkan sebesar Rp 2,88 triliun untuk pelaksanaan beberapa program di tingkat RT, RW, dan komunitas. Anggaran penguatan RW sebesar Rp 1,055 miliar per RW.

    Anggaran tersebut merupakan anggaran untuk level RW, bukan hanya untuk RW saja. Sehingga, anggaran tersebut bisa juga digunakan untuk kegiatan PKK, posyandu, jumantik, dan kegiatan kelurahan lain yang berlangsung di level RW. Tidak semua RW menyerap anggaran tersebut 100 persen. Sebab, tidak semua RW di Jakarta membutuhkan dana APBD. Contohnya seperti RW di perumahan elit dan apartemen. (sumber)

    Nah kenapa Paslon Ahok-Djarot tidak pernah menjanjikan pendanaan seperti ini, karena memang sudah ada. Sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa masyarakat diam-diam saja karena yang dijanjikan Paslon lainnya ternyata sudah ada dan jalan di DKI Jakarta? Dan kalau sudah ada kenapa Paslon lainnya membungkusnya dengan apik seolah ini adalah akan menjadi program mereka apabila terpilih. Ya seperti itulah.

    KJP Plus bisa diambil tunai, termasuk politik uang?

    Masih belum menemukan dugaan politik uang dalam program KJP Plus milik Paslon Anies-Sandi, tapi kalau ditelaah lebih lanjut kan ini juga bisa termasuk didalamnya sesuai dengan pasal 73 ayat 1 “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”

    Paslon kan pasangan Calon, sedang kampanye, dan menjanjikan KJP Plus bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai, dan kampanye itu bertujuan untuk mempengaruhi pemilih.

    Jika dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memilih atau tidak memilih karena ada uang yang dijanjikan, maka tindak pidana itu terpenuhi. Namun, jika tak ada bukti yang bisa menunjukkan adanya politik uang beserta dampaknya secara nyata, proses pidana bisa gugur.

    Sanksi diatur dalam Pasal 187 poin A hingga D dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam pasal tersebut disebut bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Tak hanya kepada pemberi, penerima uang berbau politik itu juga dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pihak pemberi.

    Terlepas ini akan menjadi polemik apakah ini akan bergulir menjadi politik uang atau tidak tergantung Bawaslu sebagai badan pengawas yang seharusnya mengawasi tiap program kerja yang diajukan Paslon Anies-Sandi dan juga tidak tetutup kemungkinan Paslon Ahok-Djarot bisa terkena juga tetapi saat ini untuk Paslon Ahok-Djarot masih sulit menemukannya.

    Ya seperti itulah … Politik uang

    Penulis : Asmoro    Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Sandiaga Bicara Tolak Politik Uang, Sedangkan Dia Sendiri Melakukannya, OK Hus Hus Hus Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top