728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 23 Maret 2017

    Menolak Lupa Kasus Megakorupsi E-KTP

    KPK perlu waktu hampir 3 tahun untuk menuntaskan proses penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP. Dari penetapan tersangka pertama kali yaitu di tahun 2014, kasus ini mulai disidangkan pada tanggal 9 Maret 2017, dan pada persidangan yang akan diselenggarakan hari ini (23/3/17), akan menjadi sidang ketiga. Sudah ada 2 terdakwa yang duduk di kursi pesakitan yaitu Irman dan Sugiharto, yang keduanya merupakan mantan pejabat di Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri).

    Sedianya dalam sidang kedua, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan delapan saksi. Namun, dalam persidangan hanya enam saksi yang memberikan keterangan. Para saksi tersebut, yaitu mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi; Sekretaris Jenderal Kemendagri saat ini, Yuswandi Temenggung; mantan Sekretaris Jendral Kemendagri, Diah Anggraeni; Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Kemendagri Elvius Dailami; mantan Ketua Komisi II DPR, Chaeruman Harahap, dan Direktur Utama PT. Karsa Wira Utama Winata Cahyadi.

    Sidang kedua kasus megakorupsi e-KTP pun hanya berisi saling bantah dari tiap saksi dan terdakwa. Saling membantah sudah pasti terjadi karena tidak ada yang namanya maling ngaku maling. Yang menjadi pokok permasalahannya adalah proses sidang yang begitu lambat. Sidang yang dilaksanakan seminggu sekali ini seharusnya harus lebih dipercepat. Setidaknya sidang ini dilakukan dua kali, atau jika bisa 3 kali dalam seminggu. Hal ini harus dilakukan karena saksi yang akan dihadirkan KPK sebanyak 133 orang. Mendatangkan banyak saksi wajib dilakukan, guna untuk mendalami aspek anggaran dan segala indikasi penyimpangan di kasus ini.

    Jika proses penyidangan terlalu lambat seperti sekarang, takutnya akan memberikan ruang untuk nama-nama besar yang diduga ikut menikmati aliran dana megaproyek senilai Rp 5,9 triliun ini untuk melakukan manuver. Adapun kerugian negara akibat kasus ini, sekitar Rp 2 triliun. Jika melihat dari modus dan jumlah kerugian negara tersebut, diduga masih ada proyek lain yang juga dikorupsi. Takutnya saja kasus korupsi yang lain akan sempat ditutup rapat-rapat oleh pihak-pihak jahat ini.

    Terungkapnya kasus megakorupsi proyek pengadaaan Kartu Tanda Penduduk elektronik ini sangat disesalkan warga, karena imbas dari kasus ini telah dirasakan oleh khalayak banyak. Semisal, keterlambatan pengadaan e-KTP.

    Lucunya adalah para tersangka sudah menikmati hasil korupsi ini, ketika di satu sisi masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan e-KTP. Tujuan awal e-KTP yang dibuat untuk mempermudah birokrasi di masyarakat, malah terlihat seperti mempermudah jalan para wakil-wakil rakyat dan pengusaha untuk menggrogoti uang negara.

    Kasus megakorupsi ini seharusnya dijadikan tontonan dan santapan sehari-hari bagi semua kalangan masyarakat. Karena dengan itu masyarakat dapat mengawal proses pengusutan e-KTP dan menyemangati kinerja KPK. Tetapi kasus korupsi ini seperti kalah jauh daripada kasus penistaan agama yang lalu. Korupsi yang diduga dilakukan puluhan pihak ini terlihat tidak ada apa-apanya daripada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh satu pihak. Apakah faktor dari masyarakat sendiri yang tidak terlalu tertarik dengan masalah ini? Ataukah ada konspirasi nama-nama besar di semua stasiun televisi dan media informasi?

    Dari merebaknya masalah transportasi konvensional versus transportasi online, rencana Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jawa Barat,  dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Veronika Tan (istri dari Ahok), rebutan program yang dilakukan Ahok-Anies, sampai mogoknya mobil dinas Presiden RI Jokowi, diangkat dan dibahas secara panas oleh berbagai media. Hal ini malah terlihat seperti ada suatu maksud untuk menenggelamkan kasus korupsi e-KTP. Memang setiap akan dan selesai persidangan, berita ini akan dibahas oleh media. Tetapi setelah itu, perhatian media seperti cepat-cepat beralih ke kasus yang lain. Baik kasus yang memang terjadi, atau kasus yang mungkin dibuat-buat oleh suatu oknum tertentu. Tujuannya lagi-lagi untuk memberikan jalan untuk nama-nama besar yang mumpung tidak tersorot media.

    Pengalihan isu sebenarnya tidak terlalu berdampak besar bagi masyarakat yang memegang gadget setiap harinya. Tetapi di jaman globalisasi ini, masih banyak masyarakat yang masih belum mempunyai smartphone. Selain itu, sinetron dan acara audisi dangdut masih menjadi primadona dibandingkan berita. Tidak mau cerdasnya masyarakat menjadi faktor utama yang membuat gesitnya para koruptor di pemerintahan.

    Dimanakah orang-orang yang melakukan demo besar-besaran kemarin? Sekarang kami perlu jasa kalian-kalian untuk memberikan tekanan kepada semua para koruptor. Membantu mempercepat dalam mengusut tersangka korupsi e-KTP dan tidak memberikan celah terhadap para koruptor adalah tugas kita, Rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia.



    Salam Korupnesia….
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Menolak Lupa Kasus Megakorupsi E-KTP Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top