728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 30 Maret 2017

    ‘Menampar’ MUI, Hamka Haq Berpeluang dipecat dari MUI

    Saya berkesimpulan ternyata dalam tubuh MUI terdapat orang-orang yang sebenarnya tidak sepakat dengan Sikap Keagamaan yang dikeluarkan oleh KH. Ma’ruf Amin. Selain terkesan tergesa-gesa, Sikap Keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI terlihat tidak semua anggota MUI dilibatkan. Namun hanya melibatkan orang-orang tertentu yang memang sudah sejak lama tidak suka dengan Ahok. Buktinya, perlahan-lahan ada anggota MUI yang sekarang justru menyatakan hal yang berbeda dengan Sikap Keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI.

    Kali ini, kembali ada anggota MUI yang ‘menampar’ Sikap Keagamaan MUI yang dikeluarkan oleh KH. Ma’ruf Amin. Beliau adalah Prof. Hamka Haq. Beliau menjadi saksi ahli agama Islam di sidang Ahok ke-16.

    Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hamka Haq berbicara soal sikap keagamaan MUI terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hamka mempertanyakan sikap keagamaan yang dibuat tanpa lebih dulu melakukan konfirmasi atau tabayun.

    “Sebelum saya jelaskan itu, gubernur bagian dari pemerintah, jadi MUI harus memandangnya sebagai teman, tidak boleh dia pandang sebagai rival, lawan,” terang Hamka memberikan pendapat sebagai ahli yang dihadirkan pihak Ahok dalam persidangan di auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).
    Hamka mengatakan MUI dibentuk sebagai mitra pemerintah di era Orde Baru. Dia menyebut fatwa-fatwa yang dibuat MUI berkaitan dengan kepentingan pemerintahan dan kelancaran pembangunan.
    Dia menegaskan, dalam mengeluarkan fatwa maupun pendapat dan sikap keagamaan, MUI harus hati-berhati dan melakukan konfirmasi. Dia kemudian mencontohkan Lia Eden dan Ahmadiyah dipanggil MUI untuk proses tabayun.

    “Dalam pidana Islam itu, ada praduga tidak bersalah. Nah, seseorang kalau melakukan sesuatu, tidak hanya diukur dari kesengajaannya, tapi diukur juga dari mengapa dia lakukan itu, tidak bisa dijawab oleh video,” bebernya.

    Hamka menambahkan, video hanya menunjukkan perbuatan, tidak menjelaskan maksud di balik itu. Apalagi kalau latar belakangnya bertentangan.

    “Track record itu mengantarkan kita untuk mengambil kesimpulan. Tapi, kalau track record-nya itu bertentangan dengan yang biasa dilakukan, harus dilakukan tabayun,” imbuhnya.

    Dia mengingatkan tidak boleh ada lembaga yang mengeluarkan keputusan karena di bawah tekanan. Dia mengatakan ada aturan hukum yang wajib dipatuhi.

    “Jadi tidak boleh suatu lembaga yang terhormat kalah dengan tekanan-tekanan. Harus mandiri, sesuai dengan aturan hukum,” terangnya.

    Hamka menambahkan, Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dia menyebut turunan landasan negara itu adalah undang-undang dan keputusan presiden.
    Dia juga menjabarkan ayat Al-Quran dan hadis yang otomatis berlaku karena dijamin UUD 1945, yaitu soal ibadah. Kedua ayat dan hadis yang berlaku dengan sendirinya karena bagian dari hukum positif, yaitu perkawinan.

    “Kategori ketiga adalah ayat-ayat atau hadis-hadis hukum yang tidak diberlakukan karena tidak dianggap sebagai hukum positif, contoh Al-Maidah 38,” kata dia.

    Hamka mencontohkan soal hukuman potong tangan. Meski ada dalam hadis, tapi tidak digunakan dalam hukum di Indonesia. Dia menyebut Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    “Tentu itu tidak berlaku di Indonesia karena yang berlaku di Indonesia itu KUHP. Karena itu, ayat ini tidak berlaku meski diyakini kebenarannya,” katanya.

    “Jadi, kalau ada setiap orang yang memasang ayat tidak pada tempatnya, kalau ada orang lain bilang jangan dibohongi pakai suatu ayat, itu bukan penistaan agama,” sambung Hamka.

    Hamka menyebut begitu juga dalam konteks pilkada. Dia menyebut warga negara Indonesia bebas memilih pemimpin tanpa memandang agama.

    “Tidak ada yang mengatakan pilkada sah kalau dijalankan dengan agama masing-masing. Maka, kalau ada muslim yang mau memilih nonmuslim karena dijamin oleh UU, ya tidak jadi masalah,” kata dia.

    “Maka, kalau tiba-tiba ada orang bilang nggak boleh kamu pilih itu karena itu bukan nomuslim dan kamu muslim, terus dia bilang jangan kamu bohongi pakai Al-Maidah, karena kan ini saya ikuti hukum positif. Jadi ya itu bukan penistaan agama,” ujar Hamka.

    Pernyataan yang luar biasa gambling, rinci, dari seorang Hamka Haq. Saya yakin MUI saat ini sedang dibuat gregetan dengan ulah anggotanya sendiri. MUI yang membuat Ahok harus berurusan dengan Polisi, namun anggota MUI sendiri yang membela Ahok.

    Setelah terdengar kabar bahwa Kyai Ishomudin dipecat dari MUI, kali ini Hamka Haq yang berpeluang besar akan menyusul Kyai Ishomudin. Kali ini MUI akan kembali diuji kedewasaannya. Apakah MUI akan menjadi ormas yang dewasa dan bijaksana menghadapai anggotanya, atau akan menjadi ormas yang kekanak-kanakkan yang sebentar-bentar memecat anggotanya yang berseberangan.

    Jika sudah seperti ini, lebih baik MUI ganti wajah saja seperti NU, Muhammadiyah, FPI yang memang memiliki ideologi yang sama dalam organisasi. MUI sejak awal dikatakan sebagai perkumpulan para ulama dari berbagai corak keagamaan dan ormas. Jika MUI tidak bisa menghargai perbedaan pendapat dari anggotanya, lebih baik MUI dibubarkan saja atau ganti nama dan wajah organisasi yang memang menghendaki ideologi yang sama dari anggotanya.


    Penulis :  Saefudin Achmad  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: ‘Menampar’ MUI, Hamka Haq Berpeluang dipecat dari MUI Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top