728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 09 Maret 2017

    Kebijakan Ekonomi Jokowi Disebut Ugal-Ugalan, Tapi Tidak Sampai Kecelakaan

    Ekonom senior, Faisal Basri, sekaligus pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia menyebut kebijakan ekonomi yang dilakukan Jokowi sekarang ugal-ugalan. Dia mengkritik pemerintahan dua tahun Jokowi karena memasang target yang ambisius dalam sektor penerimaan negara di tengah lengahnya ekonomi global untuk membiayai pembangunan infrastruktur besar-besaran Jokowi.

    Dikutip dari kompas.com, Faisal berujar “Dua tahun pertama, Jokowi ini ‘ugal-ugalan’. Growth turun, tetapi (target penerimaan) pajak dinaikkan luar biasa,” kata Faisal dalam diskusi bertajuk Indonesia’s Economic Outlook 2017 di Jakarta, Selasa (7/3/2017) malam

    Faisal mengatakan, pada tahun 2015, pemerintah mematok target penerimaan pajak APBN-P sebesar Rp 1.489 triliun atau 29,8 persen dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.147 triliun.

    Target yang hampir mencapai 30 persen itu, menurut Faisal, mustahil direalisasikan mengingat perekonomian masih melambat.

    Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 hanya 5,02 persen, melambat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 5,58 persen.

    Bahkan, kalaupun dilakukan extra effort, dia memperkirakan penerimaan pajak hanya tumbuh sekitar 11 persen.

    Pada tahun 2016, pemerintah kembali mematok target penerimaan pajak APBN-P sebesar Rp 1.539 triliun atau 24,11 persen dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.240 triliun.

    Target pertumbuhan 24,11 persen ini cukup ambisius melihat realisasi pertumbuhan ekonomi 2015 kembali melambat, hanya mencapai 4,79 persen dan menjadi pertumbuhan ekonomi terendah sejak 2009.

    “Keugal-ugalan” yang diulang ini pun menyebabkan realisasi penerimaan pajak 2016 hanya mencapai Rp 1.284 triliun. Itu pun, kata Faisal, sudah memasukkan penerimaan dari pengampunan pajak yang sebesar Rp 103,3 triliun.

    “Jadi, kalau tanpa tax amnesty, penerimaan pajak 2016 hanya Rp 1.180,7 triliun, turun 4,78 persen dibandingkan realisasi 2015,” kata Faisal.

    Tahun 2017, tax amnesty sudah berakhir. Pemerintah pun mencoba mengoreksi target penerimaan pajak dalam APBN 2017.

    “Seolah-olah konservatif, penerimaan dan belanja sama-sama turun. Tetapi, ternyata, masih agak ugal-ugalan,” kata Faisal.

    Hal itu ia lihat dari sisi belanja yang tidak mempertimbangkan kemampuan anggaran.

    Misalnya, untuk proyek kereta cepat ringan atau light rapid transit (LRT), perusahaan pelat merah disuruh membangun terlebih dahulu, baru memikirkan pendanaannya kemudian.

    Dia pun menyarankan agar PT Kereta Api Indonesia, yang menjadi salah satu konsorsium, tidak terlalu berharap pada penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 4 triliun sebab sejauh ini belum dianggarkan dalam APBN 2017.

    Entah akan dianggarkan dalam APBN perubahan atau tidak. Memang, kata Faisal, utang Indonesia dibandingkan negara-negara lain di dunia relatif rendah.

    Akan tetapi, jika waktunya mepet, pasar akan memberikan bunga tinggi dan bisa-bisa bunga utangnya lebih besar dibandingkan dengan belanja modal yang dibutuhkan.

    “Lama-lama saya rasa Bu Sri Mulyani pening kepalanya karena rumusnya Pak Jokowi, ‘pokoknya’,” kata Faisal (sumber http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/08/073300526/faisal.basri.kebijakan.ekonomi.pemerintah.ugal-ugalan).

    Analisis atas kritik Faisal Basri

    Kepakaran Faisal dalam hal ekonomi memang sudah tidak diragukan. Berbagai kritik yang disampaikan selalu berdasar pada data yang dia miliki. Tentu ini menjadi kritik yang penting buat pemerintah dalam hal menyeimbangkan antara target pembangunan dan kemampuan finansial pemerintah. Namun apakah sebenarnya kebijakan ekonomi Jokowi yang ugal-ugalan ini membahayakan perekonomian nasional?

    Kacamata kita dalam melihat perekonomian tidak bisa hanya berpatokan pada kondisi realistis sekarang. Ekonomi global akan selalu mempengaruhi perekonomian nasional, tetapi di saat bersamaan ekonomi nasional bisa bertahan dan bergerak memanfaatkan lesunya ekonomi global. Sehingga jika pemerintah berkacamata optimis sah-sah saja dilakukan. Dengan catatan pilihan kebijakan yang diambil tetap terkontrol. 

    Jika kita lihat target pembangunan era pemerintahan Jokowi, pemerintahan ini berharap pada sumber pendanaan di luar APBN. Model pembangunan dengan sistem Penyertaan Modal Negara (PMN) justru diharapkan tidak lagi pilihan utama. Namun sumber pendanaan diharapkan pada sumber lain di luar APBN.

    Pemerintahan sekarang memang mendorong Kementerian/Lembaga dan BUMN melakukan pembangunan dengan skema pembiayaan di luar APBN. Konsep public private partnersip sudah diterjemahkan dalam skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Salah satu model pembangunan ini yang telah berhasil adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan di Jawa Timur yang 40an tahun tidak terlaksana.

    Lantas apakah ugal-ugalan yang dimaksud Faisal membahayakan negara? Kita menemukan jawabannya tidak. Sebab berkaca pada kondisi tahun 2016, ketika target penerimaan negara tidak sesuai yang diharapkan, justru pemerintah lewat Kementerian Keuangan melakukan pemotongan anggaran sebesar 133,8 tiliun rupiah. Meski kebijkan ini dikritik, namun kebijakan ini terbukti membuat defisit belanja APBN tidak menyentuh angka yang berbahaya.

    Proyeksi 2017 juga bisa mengalami hal yang sama. Apabila sampai berakhirnya tax amnesty penerimaan negara tidak sesuai target, maka pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga dan Pemda adalah kebijakan yang paling rasional. Pengalaman pemotongan anggaran 2016 menjadi sangat penting dan berguna bila harus menerapkan pemotongan anggaran lagi. Sebab disinyalir bahwa banyak belanja anggaran Kementerian/Lembaga dan Pemda tidak efektif. Selain itu, pemotongan anggaran dapat berkaca pada capaian kinerja masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemda. Sebab walaupun anggaran dipotong, namun banyak intansi dapat mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

    Tidak dipungkiri juga bahwa banyak Kementerian/Lembaga dan Pemda belum sepenuhnya bisa optimal menerapkan anggaran berbasis program. Masih banyak belanja yang tidak efektif apabila dilakukan penyisiran. Sehingga jika kebijakan pemotongan anggaran dilakukan tahun 2017, penyisiran sudah dapat dilakukan sehingga agenda dan proyek pembangunan prioritas dapat tetap berjalan dan memberikan ruang fiskal negara.

    Penutup

    Apa yang disampaikan oleh Faisal Basri memang ada benarnya. Tetapi perlu dicatat bahwa kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi tidak sampai membahayakan meski disebut ugal-ugalan. Pilihan kebijakan ekonominya masih terkontrol meski dengan target pembangunan besar-besaran. Jokowi masih memegang kendali bilamana kemampuan finansial pemerintah tidak sesuai target untuk membiayai pembangunan. Contohnya sudah diperlihatkan tahun 2016.

    Hanya saja sebagai seorang pemimpin yang menentukan masa depan Indonesia, Jokowi harus melakukan pembangunan infrastruktur secara makro. Tidak bisa ditunda lagi. Di lain sisi Indonesia juga menemukan momentum dengan bergesernya politik dunia ke Asia. Momentum kebangkitan ekonomi Tiongkok dalam 20 tahun terakhir adalah hal yang tidak bisa disia-siakan.

    Pengamatan Faisal Basri tentang kebijakan ekonomi Jokowi hanyalah masalah pandangan realistis dan pandangan optimis. Namun di saat bersamaan, optimistis Jokowi masih terkontrol dengan tetap melihat kondisi realistis.

    Begitulah pendapat kura-kura yang jauh dari pandangan seorang pakar. Hanya saja pandangan selalu didasarkan pada pemikiran rasional dan fakta yang ada.

    Salam Indonesia Jangan Diam


    Penulis :  Junaidi Sinaga  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Kebijakan Ekonomi Jokowi Disebut Ugal-Ugalan, Tapi Tidak Sampai Kecelakaan Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top