728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 13 Maret 2017

    Kacau, Fahri Hamzah Usulkan Hak Angket Kasus E-KTP

    Kasus korupsi E-KTP mulai memanas ketika digelar sidang pertama beberapa waktu lalu. Dari sidang tersebut, ada banyak nama yang diduga terlibat dan menerima uang suap yang jumlahnya bisa dikatakan sangat fantastis. Dari anggaran yang senilai 6 triliun itu, hampir setengahnya dijadikan bancakan alias dikorupsi ramai-ramai. Miris tapi beginilah yang sering terjadi di negara ini. Anggaran buat kepentingan rakyat itu hanya nomor sekian, tapi ditilep menjadi nomor satu.

    Di balik situasi makin memanasnya kasus karena beberapa nama besar ikut terseret, Presiden Jokowi meminta maaf perekaman data E-KTP masih belum selesai. Jokowi juga sangat menyesalkan proyek besar yang menghabiskan anggaran hampir 6 triliun Rupiah itu hanya berhasil memindahkan jenis KTP ‘kertas’ menjadi ‘plastik’.

    Dari surat dakwaan terdapat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tertanggal 1 Juli 2011 yang berisi perintah melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Di dalam SPMK itu tertera harga, perubahan kontrak, dan cara pembayaran. Salah satunya yaitu menerangkan harga satuan blangko KTP elektronik berbasis chip yaitu 16 ribu Rupiah per keping. Pemenang lelang berkewajiban memproduksi 172.015.400 keping tapi hingga akhir tahun 2013 hanya dapat melakukan pengadaan bangko KTP sebanyak 122.109.759 keping. Sisanya ke mana?

    Mungkin ini yang menyebabkan saya dengar masih ada yang sampai sekarang belum memiliki KTP elektronik, atau yang sudah mengurus tapi masih belum selesai-selesai dengan alasan blangko kosong. Kalau sudah begini mah sudah pasti ada unsur korupsi yang bermain di sini. Tidak tanggung-tanggung, kerugian negara mencapai sekitar 2,3 triliun Rupiah. Gambar di bawah menjelaskan dengan baik seberapa besar uang 2,3 triliun tersebut.


    Kerugian sebesar itu mau tidak mau memang harus segera diusut. Bayangkan uang rakyat yang diperoleh dari pajak dijadikan seperti itu. Lihat kembali gambar ilustrasi di atas. Jika uang tersebut dimanfaatkan dengan benar maka hasilnya akan sangat bermanfaat.

    Tapi sayangnya, ada satu orang, yang tentunya pembaca Seword tidak akan heran lagi, malah nyinyir dan terkesan membuat manuver yang mengundang cibiran dan hujatan. Adalah Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI yang resah dengan kasus E-KTP. “Tolong dong kerahasiaan-kerahasiaan pejabat, juga institusi seperti di DPR ini jangan dirusak. Ini DPR lagi ingin tingkatkan kinerja, awasi pemerintahan, di-attack kayak gini akhirnya kacau,” kata Fahri.

    DPR jangan dirusak? Bukannya memang sudah dari dulu lembaga ini dicap rusak? Bukankah baru-baru ini DPR baru saja memenangkan penghargaan sebagai lembaga paling korup di Indonesia? Lagipula bagaimana caranya menjaga kerahasiaan pejabat? Dengan tidak menyebutkan namanya? Ini sangat tidak mungkin.

    Fahri menduga ada yang tidak beres dalam pengusutan kasus E-KTP, dan menganalogikan apa yang dilakukan KPK dengan kasus korupsi daging sapi tahun 2013 yang melibatkan mantan presiden partai PKS. Ada banyak politisi yang namanya disebut, tapi hanya Luthfi Hasan Ishaaq yang divonis. Dan nama-nama politisi yang sudah beredar di publik sudah terlanjur rusak. Sehingga menurutnya pengusutan kasus E-KTP hanya bikin suasana gaduh, tapi inti masalahnya tidak terselesaikan. Dia juga mengajak anggota DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah yang terjadi. Hak angket, menurutnya, tidak akan mengintervensi proses penyelidikan KPK. “Sebaiknya diangket juga sebab DPR punya kepentingan memperbaiki namanya,” ujarnya.

    Bukannya mendukung KPK, Fahri terkesan ingin membuat sensasi tersendiri melalui statement-statement yang mengundang reaksi. Tapi setelah dipikir-pikir, statement yang dia buat rata-rata juga modelnya seperti itu. Apalagi orasi saat aksi 411 dan cuitannya yang menyinggung kata ‘Babu’ telah membuatnya dihajar habis-habisan oleh netizen dan publik. Kalau memang bersih, kenapa harus takut? Kalau memang tidak korupsi kenapa harus ikut kebakaran jenggot seolah-olah namanya ada dalam daftar dakwaan.

    Sedikit-sedikit angket. Pusing. Malah saya berpikir anggota DPR yang harus menggunakan hak angket terkait statement-statement dan cuitan Fahri Hamzah yang kadang kontroversial. Seharusnya DPR ikut diangket juga karena dari dulu namanya selalu jelek di mata masyarakat. Orang-orang lebih mengaitkan DPR dengan korupsi ketimbang kinerjanya dalam membangun negara. Seharusnya kasus E-KTP ini bikin anggota DPR seperti Fahri introspeksi, bukannya nyinyir, curiga ada yang aneh, dan anehnya malah usulkan angket. Apa-apaan ini.

    Bagaimana menurut Anda?


    Penulis : XHardy   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Kacau, Fahri Hamzah Usulkan Hak Angket Kasus E-KTP Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top