728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 14 Maret 2017

    Jika Permintaan Politisi Ini Disetujui, Ahok Dan Seluruh Anggota Komisi II Akan Diperiksa KPK

    Kasus korupsi proyek pengadaan E-KTP tahun 2011-2012 masih akan terus menyita perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah melakukan sidang perdana kasus ini memang membuktikan ada nama-nama besar yang disebutkan dalam dakwaan menerima aliran dana. Nama seperti Ketua Umum Golkar dan juga Ketua DPR, Setya Novanto, Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie, dan lain sebagainya memang disebutkan Jaksa KPK dalam surat dakwaannya.

    Yang terus menjadi perhatian publik tentu saja adalah terkait nama-nama besar yang sebelumnya dikenal termasuk elit politik bersih. Nama seperti Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, menjadi sebuah kejutan ketika Jaksa KPK menyebutkan dirinya telah menerima aliran dana. Meski tidak disebutkan, nama seperti Budiman Sudjamitko dan Basuki Tjahaya Purnama juga masuk dalam daftar nama anggota DPR komisi II yang diberikan fee proyek.

    Nama Ahok tentu saja menjadi perhatian publik karena nama ini sedang panas-panasnya dibicarakan terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok menjadi sebuah fenomena baru setelah Presiden Joko Widodo yang mampu membelah Indonesia menjadi 2 kubu. Ya, Ahok mampu mengubah warga saat ini menjadi satu kubu pro Ahok, satu kubu lagi kontra Ahok. Tidak heran muncul fenomena “asal bukan Ahok” di Pilkada Jakarta.

    Nah, kembali terkait kasus E-KTP, dimana nama Ahok masuk dalam daftar nama anggota komisi II DPR periode 2009-2014 yang diduga menerima fee proyek E-KTP. Ada kemungkinan, Ahok akan diperiksa oleh KPK terkait kasus E-KTP meski dia adalah orang yang menolak proyek pengadaan ini. Ahok memang terkenal paling galak di komisi II terkait penolakan proyek E-KTP yang disebutnya hanya buang-buang uang negara.

    Nama Ahok akan ikut diperiksa oleh KPK jika keinginan Budiman Sudjatmiko, politisi PDIP, yang juga adalah anggota komisi II pada saat pembahasan proyek E-KTP tersebut. Ya, Budiman yang menyatakan diri siap membantu KPK ini, meminta KPK untuk memeriksa seluruh anggota Komisi II periode 2009-2014 tanpa kecuali.

    Hal ini menurut Budiman dirasa perlu untuk menjelaskan fakta sehubungan dakwaan jaksa pada dua terdakwa kasus e-KTP yaitu Irman dan Sugiharto yang menyebutkan ada sekitar 37 nama anggota Komisi II yang diduga menerima suap US$13 ribu sampai US$18 ribu.

    “Bahwa saya sebagai anggota Komisi II pada periode 2009-2014, yang sering mengikuti rapat-rapat terbuka Komisi II di Gedung DPR membahas program pemerintah tentang e-KTP, belum pernah sekalipun diperiksa oleh KPK terkait skandal E-KTP ini,” tutur Budiman.

    “Saya tak mau melaporkan siapapun. Saya justru minta dipanggil dan diperiksa KPK yang dalam surat dakwaan menyebut 37 nama seluruh anggota Komisi II padahal kenyataannya jumlah anggota Komisi II periode 2009-2014 adalah 51 orang,” ungkap Budiman.

    Entah berkaitan atau tidak, KPK memang sudah berencana akan memanggil banyak saksi terkait akan kasus E-KTP ini. Ada sekitar 133 saksi yang rencananya akan dihadirkan Jaksa KPK dalam persidangan. Dari 133 saksi tersebut, ada kemungkinan nama-nama anggota DPR lain yang memang belum pernah dipanggil sekalipun untuk diperiksa KPK. Tetapi apakah sesuai dengan keinginan Budiman semuanya akan diperiksa, semua kembali menjadi kewenangan KPK.

    Saya sendiri berpendapat apa yang menjadi keinginan Budiman ini sebaiknya dilakukan oleh KPK. Karena melalui pemanggilan dan pemeriksaan semua anggota komisi II pada saat itu akan mengklarifikasi dan memberikan kepastian hukum bagi mereka. Bayangkan saja, Ahok yang jelas-jelas adalah orang yang paling keras menolak E-KTP masih saja diduga menerima fee dari kasus ini.

    Saya sendiri berkeyakinan, bahwa nama seperti Budiman dan Ahok tidak menerima apapun dalam kasus ini. Karena si pemberi pasti tahu rekam jejak kedua orang ini. Sedangkan nama Ganjar yang disebutkan Jaksa menerima uang, masih belum bisa diyakini 100 persen tidak menerima apapun dari proyek ini.

    Proses persidangan akan menentukan semua status para mantan anggota komisi II DPR periode 2009-2014 ini. Sebuah status yang akan membersihkan atau menghancurkan nama mereka dalam perpolitikan Indonesia.

    Salam E-KTP.

    Penulis :  Palti Hutabarat  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Jika Permintaan Politisi Ini Disetujui, Ahok Dan Seluruh Anggota Komisi II Akan Diperiksa KPK Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top