728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 09 Maret 2017

    Hukuman Yang Adil Bagi Ahok (Bagian – 1)

    Banyak yang harap-harap cemas menunggu hukuman apa yang akan dijatuhi majelis hakim, di bawah pimpinan Dwiarso Budi Santiarto kepada Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) atas dugaan penistaan agama. Sampai 7/3/2017, persidangan sudah 13 kali. Pemeriksaan para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebanyak 12 dan 1 kali yang dihadirkan pihak Ahok.

    Proses selanjutnya tampak masih panjang. Setelah saksi dari JPU dan juga dari pihak Ahok dan/atau penasehat hukumnya selesai diperiksa nantinya dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh JPU. Kemudian disusul pembacaan pledoi, replik, dan duplik secara bergantian oleh JPU dan pihak Ahok dan/atau penasihat hukumnya. Setelah itu, majelis berunding untuk mengambil keputusan yang dinilai adil bagi Ahok.

    Bila putusan hakim diterima terdakwa maupun JPU, maka persoalannya selesai. Tinggal eksekusi oleh Jaksa. Namun, bila ada yang keberatan, maka kasus tersebut akan berlanjut pada banding bahkan mungkin sampai kasasi.

    Pertanyaannya, hukuman apa yang pantas bagi Ahok? Apakah Ahok layak dikenakan hukum tersebut? Mari kita analisis dengan pikiran jernih tanpa memihak pada kepentingan diri sendiri atau kelompok. Bagian pertama tulisan ini mengulasnya dari sisi pesimisme terhadap hukum, lalu di bagian kedua akan mengulas lobang pintu optimisme.

    Bukan Masalah Hukum

    Bila mengikuti alur proses penetapan status tersangka kepada Ahok yang dikukuhkan oleh JPU, maka hukuman Ahok sudah bisa ditebak. Mustahil bebas. Pasalnya, dakwaan JPU kepada Ahok ada dua dan bersifat alternatif antara Pasal 156a huruf a dan Pasal 156 KUHP. Ancaman hukuman di masing-masing pasal itu, empat dan lima tahun. Salah satu bisa kena.

    Benar bahwa hakim bisa saja memutuskan di bawah itu, bahkan membebaskan Ahok dari segala tuntutan hukum. Tapi, itu hanya terjadi dalam kasus pidana biasa, normal, yang diproses oleh penegak hukum secara normal dalam keadaan normal pula.

    Pada kasus Ahok, ketentuan hukum bukan esensi. Kasus Ahok bukan murni hukum. Sejak ditetapkan menjadi tersangka di kepolisian, majelis hakim sudah tahu kalau hal itu di luar kebiasaan hukum. Para pelapor yang menuntutnya agar diproses secara hukum pun bukanlah orang yang menghendaki penegakan hukum menurut logika hukum. Mereka tidak memerlukan itu. Opsesi mereka hanya satu: Ahok terjungkal dari kursi DKI-1. Itu saja.

    Hakim paham itu. Itulah sebabnya sejak penyidikan, pendakwaan, sampai pada pemeriksaan di pengadilan, semua penegak hukum condong memilih akomodatif. Mereka tidak mau jadi bulan-bulanan massa berjuta-juta dan berjilid-jilid yang ada di belakang para pelapor, yang didikte sepenuhnya oleh para dalang massa tersebut sejak Oktober 2016.

    Kalau hakim tetap melakukan pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan berdasarkan prosedur hukum, jangan dikira serius. Itu hanya penampakan. Intinya bukan itu. Semua proses peradilan hanyalah sekedar wadah untuk mengaliri arus deras tekanan massa tersebut, yang dimotori oleh FPI dengan menggunakan tangan MUI, lalu dialiri dan dikawal oleh GNPF MUI atas backing para dalang guna menyegerakan penjungkalan Ahok.

    Itu artinya, berapa tahun pun hukuman Ahok tak penting. Bagi mereka, bukan berapa tahunnya, tapi Ahok masuk penjara. Satu-dua tahun pun sudah cukup. Yang penting putusan itu berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dengan begitu, kisah seribu sayu malam Ahok pasti tamat. Menang pada Pilgub DKI putaran kedua pun sudah tak berarti lagi.

    Kalau Ahok misalnya menang sementara proses hukumnya masih berlangsung, lalu dilantik dan terus memerintah DKI, sudah tentu akan direspons dengan aksi bergelombang lagi di bawah tema dan tanggal-tanggal unik oleh massa hasil binaan FPI, GNPF MUI beserta para dalangnya. Ini sangat mungkin karena mereka punya tenaga dan dana yang tak pernah habis. DPRD DKI yang dari dulu anti Ahok pun pasti tidak tinggal diam. Sudah pasti mereka kembali menggalang kekuatan untuk melakukan proses politik sampai Ahok terkapar. Inilah hukuman yang mereka anggap pantas dan adil bagi Ahok.

    Hukum di Negara Rimba

    Jika itu hasilnya, maka otomatis negara kita, NKRI, sudah bukan negara hukum lagi. UUD 1945 dan Pancasila yang selama ini menjadi oksigen dan energi yang mampu menghidupkan NKRI, sehingga terus diajarkan di sekolah-sekolah, termasuk di fakultas hukum tinggal sejarah. Secara de facto, negara kita menjadi negara rimba dengan hukum rimba. Siapa yang kuat, memiliki atau bisa memobilisasi massa, dialah yang menang.

    Kondisi yang demikian mirip dengan hukum yang dibayangkan para filosof Ionia di Yunani kuno yang eksist sampai abad 6 Sebelum Masehi (Bernard L. Tanya dkk, 2010: 18-26). Pandangan para filsuf ini sangat lekat dengan kosmologi alam dan mistis. Mereka mengagung-agungkan logika alam dan logika kekuatan. Dengan kosmologi alam, mereka memadang bahwa kekuatan adalah inti tatanan alam sekaligus inti tatanan hukum. Sebab, manusia sebagai bagian dari alam menyatu dengan tatanan tersebut. Rumus hukumnya adalah bagaimana manusia bisa ada, dan tetap ada (survive). Persoalan pokok hanya dua: “ada” atau “lenyap”.

    Heraclitos, salah seorang penganut filsafat Ionia berpandangan, bila terjadi dinamika sosial maupun perang, maka hasil akhir yang adil adalah ketika yang kuat mengalahkan yang lemah. Hukum yang benar adalah hukum yang menjamin berlangsungnya hubungan sosial dalam logika arus kuat-lemah. Itulah yang disebut adil.

    Serem ya? Tapi, jangan kuatir, lobang pintu optimisme atas hukum masih ada. Ini akan dibahas di bagian kedua.***

    Penulis : Yosafati Gulo  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Hukuman Yang Adil Bagi Ahok (Bagian – 1) Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top