728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 10 Maret 2017

    Dakwaan Mega Korupsi e-KTP: Hasil Audit BPKP Tidak Sah, Begini Penjelasan Hukumnya

    Sidang perdana kasus mega korupsi e-KTP telah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dengan dua terdakwa, Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, namun penuntut umum sungguh beruntung berhadapan dengan kuasa hukum kedua Terdakwa, yang tidak cerdas dan tidak jenius,  karena telah memutuskan tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan yang menjerat kedua kliennya, padahal eksepsi harusnya diajukan untuk mematahkan surat dakwaan.

    Karena begitu gampang mematahkan dakwaan penuntut umum melalui eksepsi, dikarenakan yang melakukan audit bukan lembaga yang memiliki kewenangan secara konstitusional untuk melakukan audit . BPKP  berdasarkan hasil audit,  menyimpulkan  bahwa mega korupsi e-KTP  telah merugikan keuangan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Sebenarnya itu celah hukum yang besar yang bisa mematahkan atau menghancurkan dakwaan setebal 121 halaman tersebut, tetapi tidak dimanfaatkan oleh kuasa hukum Terdakwa, karena hasil audit yang dilakukan oleh BPKP terhadap total kerugian dalam mega proyek e-KTP, adalah ilegal, dikarenakan:

    Hasil audit korupsi mega proyek e-KTP, yang diaudit oleh BPKP adalah tidak sah secara hukum dan hasil audit itu tidak konstitusional tetapi inkonstitusional, dikarenakan BPKP tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara akibat korupsi, karena BPKP berbeda dengan BPK. BPK diatur diatur dalam UUD 1945, sedangkan BPKP tidak diatur dalam UUD 1945,dan tidak pula memiliki kewenangan konstitusi melalukan audit sebagaimana BPK.

    Dalam SEMA Nomor 6/2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bagian A angka 6, dicantumkan dengan tegas bahwa ‘’instansi yang  memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara berada pada BPK yang memiliki konstitusional’’,  artinya badan-badan audit lain selain dari BPK, tidak memiliki kewenangan apapun mengenai ada atau tidaknya kerugian negara, termasuk mengaudit. BPKP hanya berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, tidak bisa lebih dari itu. Karena BPKP hanya bersifat sebagai pengawas, bukan sebagai auditor , namanya saja Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan ini berbeda dengan Badan Pemeriksa Keuangan, yang memiliki kewenangan memeriksa keuangan negara lewat audit oleh para auditor.

    Selain itu kewenangan BPK yang memiliki kewenangan menghitung jumlah kerugian negara juga diatur dalam UU Nomor 17/2003 Tentang Keuangan Negara, dan dalam UU tersebut juga sama sekali tidak menyebut BPKP bisa menyatakan ada tidaknya kerugian negara, apalagi bisa melakukan audit, sebagaimana yang dimiliki BPK. Tetapi dalam kasus e-KTP justru BPKP, melakukan audit dan menyatakan ada kerugian negara, padahal itu kewenangan BPK bukan BPKP. Artinya hasil audit mengenai kerugian negara dalam kasus e-KTP adalah tidak sah dan ilegal.

    Dasar hukum bahwa BPK sah secara konstitusional menyatakan ada kerugian negara diperkuat dengan UU Nomor 15/2006 Tentang BPK, tepatnya Pasal 1 angka 15 ‘’Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai’’.

    Frasa ‘’yang nyata dan pasti jumlahnya’’ adalah dasar hukum BPK yang selama ini bisa menyatakan ada kerugian negara dengan jumlah tertentu, tetapi BPKP tidak bisa menyatakan besarnya kerugian negara (total kerugian), dikarenakan BPKP bukan BPK, yang dijamin oleh konstitusi sebagai lembaga negara yang sah menyatakan ada kerugian negara dalam jumlah yang pasti.

    Jadi sidang perdana kasus mega korupsi kasus e-KTP yang mulai digulirkan hari ini adalah awal dari kemenangan telak KPK , karena beruntung hanya berhadapan dengan kuasa hukum yang tidak cerdas dan jenius dalam bermanuver hukum , karena sampai menolak mengajukan eksepsi, padahal harusnya eksepsi diajukan terhadap setiap dakwaan penuntut umum, hampir tidak ada dakwaan yang tidak dilawan dengan eksepsi oleh kuasa hukum Terdakwa. Apalagi dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan hukum dikarenakan kerugian negara diperoleh berdasarkan hasil audit BPKP, yang sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengaudit.

    Sekalipun dua Terdakwa sebagai justice collaborator, terlihat jelas kuasa hukum kedua Terdakwa bingung memahami wewenang BPKP dan BPK, sehingga tidak berkutik sedikitpun dengan dakwaan penuntut umum. Dalam acara Pidana, sangat jarang eksepsi tidak diajukan, karena eksepsi bagian dari rangkaian acara pidana.

    Dan jika KPK bisa menyebut nama Setya Novanto, bahkan sampai mengetahui secara detail dan rinci mengenai besaran yang diterima beserta bagaimana peran-perannya Novanto, inilah yang menimbulkan kecurigaan, jika sudah memiliki bukti kuat terutama besaran yang yang diterima, mengapa tidak menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka ? Penyebutan nama Setya Novanto terlalu politis!

    Penulis  : Ricky Vinando  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Dakwaan Mega Korupsi e-KTP: Hasil Audit BPKP Tidak Sah, Begini Penjelasan Hukumnya Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top