728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 01 Februari 2017

    Transkrip Konferensi Pers Susilo Bambang Yudhoyono, 1 Februari 2017 (Bag.1)

    Untuk yang tidak sempat nonton Meet and Greet seniman yang telah menelurkan 40 lagu dan 5 album and counting, walaupun entah kapan album berikutnya, saya sediakan transkrip yang bisa saudara-saudara sekalian bisa nikmati dan analisis, mungkin boleh juga obat rindu pada Pepo. Silahkan, torture your eyes! 😀

        411, saya (menyentuh dada kiri dengan 4 jari), juga dituduh mendanai dan bahkan menunggangi aksi damai itu. Bahkan belakangan, katanya menyuruh membom istana merdeka. Di mana saya 10 tahun tinggal di sana dulu. Katanya juga SBY dalang dari rencana makar yang kemaren akan dilaksanakan.

        Tentu, teman-teman, saudara-saudara, kalau dituduh dan difitnah seperti itu, saya sebagai manusia biasa harus menyampaikan perasaan saya bahwa semua itu tidak benar.

        Sayang sekali, saya belum punya kesempatan bertemu Presiden kita, Bapak Jokowi. Kalau saya bisa bertemu beliau, niat saya, saya ingin bicara dengan beliau secara blak-blakan. Siapa yng melaporkan pada beliau, yang memberikan informasi atau inteligence kepada beliau, yang tadi itu, menuduh saya mendanai aksi damai 411, menunggangi aksi damai itu, urusan pemboman dan juga urusan makar.

        Saya ingin sebetulnya, melakukan klarifikasi secara baik, dengan niat dan tujuan yang baik. Supaya tidak menyimpan, baik Pak Jokowi maupun saya, prasangka, praduga, perasaan enak dan tidak enak, atau saling bercuriga. Beliau Presiden Republik Indonesia, Presiden kita, saya juga pernah memimpin negeri ini, sebelum beliau.

        Oleh karena itu lah, bagus kalau saya bisa bertemu dan yah sekali lagi, blak-blakan lah, apa yang terjadi, apa yang beliau dengar. Supaya ada dialog, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Saya diberitahu konon katanya ada tiga sumber yang memberitahu saya, beliau ingin bertemu dengan saya, tidak ada masalah. Cuma, dilarang oleh dua tiga orang di sekeliling beliau (muka prihatin).

        Nah, dalam hati saya, hebat juga ya, yang bisa melarang Presiden kita untuk bertemu dengan sahabatnya yang juga mantan Presiden. Ini sekaligus saya ungkapkan pada hari yang baik ini bahwa, bagus kalau kami berdua bisa saling melakukan klarifikasi supaya tidak menyimpan, sekali lagi, ngg, prasangka, praduga dan bahkan rasa kecurigaan.

        Itu pengantar (ooohhh emjiihh)

        Nah sekarang intinya, teman-teman, para wartawan, saya kira semua mengikuti, kemarin dalam sebuah persidangan dikatakan ada rekaman atau transcript atau bukti (terpotong) antara saya dengan Kyai Haji Ma’ruf Amin, Ma’ruf Amin. Begitu bunyinya. Spekulasinya langsung macem-macem. Nah, saya ingin menyoroti masalah itu, karena kalau betul percakapan saya dengan Pak Ma’ruf Amin, atau percakapan siapapun dengan siapa disadap tanpa alasan yang syah, tanpa perintah pengadilan dan hal-hal yang dibenarkan dalam undang-undang, namanya itu penyadapan ilegal.

        Kalau yang disadap itu percakapan telfon, bunyinya menjadi illegal telephone taping. Nah kalau penyadapan itu punya motif politik, maka istilahnya menjadi political spying. Satu, dari aspek hukum, masuk; dari aspek politik juga masuk. Saya kira teman-teman masih ingat skandal watergate. Dulu, kubu Presiden Nexen (Nixon) menyadap kubu lawan politik yang juga sedang dalam kampanye Pemilihan Presiden.

        Memang, Presiden Nexen (Nixon) terpilih menjadi Presiden. Tetapi, skandal itu terbongkar. Ada penyadapan, ada taping, ada spying. Itulah yang menyebabkan akhirnya Presiden Nexen (Nixon) harus mundur, resign. Karena kalau tidak beliau akan diimpeach.

        Saya hanya menggambarkan bahwa political spying, illegal taping itu kejahatan yang serius di negara manapun juga. Oleh karena itu lah, saya pada kesempatan yang baik ini ingin mencari dan mendapatkan keadilan sebenarnya. Apa yang sesungguhnya terjadi, ya. Karena kalau betul-betul handphone saya selama ini disadap, secara tidak legal, saya mendengar pada awal September setelah kembali dari Jawa Tengah-Jawa Barat, diberitahu, Pak aSBY hati-hati ada informasi telepon Bapak dan anggota tim yang lain disadap.

        Belum lama, kurang lebih satu bulan yang lalu, sayabjuga dapat informasi, sahabat dekat saya tidak berani menerima telepon saya. Karena diingatkan oleh seseorang di lingkar kekuasaan hati-hati telepon kalian disadap. Sehingga kalau bicara sekarang melalui utusan, melalui carakan. Tetapi saya msih belum yakin apa iya, salah saya apa, disadap. Mantan Presiden itu mendapatkan pengamanan, oleh Paspampres. Siapapun mantan Presidennya, siapapun mantan wakil Presidennya, yang diamankan apanya? Orangnya, objeknya, lalu kegiatanny, dan kemudian kerahasiaan pembicaraannya. Jadi menurut saya, antara yakin dan tidak yakin, apa iya, saya disadap.
        Nah kalau betul-betul disadap, maka segala pembicaraan kemudian kegiatan, mungkin strategi, mungkin rencana apapun akan diketahui oleh mereka yang tidak punya hak sama sekali. Dan kalau itu menganggap dirinya lawan politik, ya sama dengan skandal watergate tadi, mendapatkan keuntungan dan manfaat politik dengan cara menyadap, mengetahui, mendapatkan informasi tentang seluk beluk pembicaraan termasuk rencana dan strategi dari lawan politiknya. Dalam Pilpres maupun Pilkada, ya penyadapan seperti ini sangat bisa membikin seorang kandidat (….) ya memang akan ketauan semua mau dirahasiakan seperti apapun ketauan.

        Sementara itu saudara-saudara saya ingatkan masih ke sol penyadan ilegal, karena for me it is very serious. Serius. Kita punya perangkat undang-undang informasi dan transaksi elektronik ITE ya, itu pertama kali terbit di era saya dulu pada tahun 2008, kemudian diperbaharui di era Pak Jokowi pada tahun 2016. Di situ ada pasal-pasal yang melarang seseorang atau pihak manapun melakukan penyadapan ilegal tadi. Salah satunya saya bacakan, Pasal 31, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau (…) elektronik dalam suatu komputer, dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun. Berat hukumannya. Dan/atau denda paling banyak 800 juta rupiah.

        Konstitusi kita, undang-undang kita atau aturan kita sama dengan negara-negara lain melarang tindakan penyadapan ilegal itu. Oleh karena itu lah, dengan semuany itu saya bermohon sebagai warga negara biasa, teman-teman, kalau memang pembicaraan saya kapanpun, kalau yang disebut kemarin, pembicaraan saya dengan Pak Ma’ruf Amin, itu disadap, ada rekamannya, ada transcript-nya, maka saya berharap pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan pihak pengadilan untuk menegakkan hukum sesuai undang-undang ITE tadi.

        Saya hanya mohon itu, sebagai rakyat bisa mendapatkan keadilan dan tegaknya hukum, dan mulai hari ini saya akan mengikuti apa respon dari penegak hukum, karena hal ini bukan delik aduan, tidak perlu Polri menunggu aduan saya. Sekali lagi bukan delik aduan. Equality before the law, kesamaan dalam hukum itu adalah hak konstitusional setiap orang. Semangat dan jiwa Undang-undang dasar 1945 juga seperti itu. Dan, melalui mimbar ini saya juga mohon agar transcript percakapan telepon saya yang sekarang katanya dimiliki oleh pihak Pak Ahok, beliau sendiri atau tim pengacaranya, saya juga bisa mendapatkan. Karena saya khawatir kalau tidak saya dapatkan sangat bisa transcript itu ditambah atau dikurang percakapan, sangat mungkin kalau sudah menjadi transcript itu bisa ada tambah kurang yang tentu akan berubah dari isinya seperti apa. Saya sungguh ingin mendapatkan transcript itu karena dikatakan kami punya buktinya, kami punya rekamannya, dan kami punya transcriptnya. Kurang lebih seperti itu.

        Nah kalau, sodara-sodara yang menyadap secara ilegal ini bukan pihak Pak Ahok, atau tim pengacaranya Pak Ahok, dan pihak lain, saya juga bermohon kepada negara untuk diusut siapa yang menyadap itu. Yang saya tahu, disamping KPK menyadap yang urusannya tindak pidana korupsi, ada lembaga yang lain yaitu POLRI, BIN atau Badan Inteligens Negara, dan juga BAIS TNI, saya tidak tahu apakah masih ada atau tidak. Tetapi paling tidak, itu lah institusi-institusi negara yang memiliki kemampuan untuk menyadap.

        Pemahaman saya, sama seperti waktu saya memimpin dulu, penyadapan itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh ilegal, dan harus berdasarkan aturan yang telah diatur oleh undang-undang. Tapi, kalau misalnya, mudah-mudahan tidak, yang menyadap itu bukan Pak Ahok, tapi lembaga yang lain tadi, menurut saya sama. Hukum mesti ditegakkan.

        Nah kalau institusi negara misalnya POLRI, ataupun BIN menurut saya negara ikut bertanggung jawab. Saya juga bermohon, Pak Jokowi, Presiden kita, mohon lah memberi penjelasan, darimana transcript atau sadapan itu. Siapa yang menyadap, supaya jelas. Yang kita cari kebenaran. Ini negara, negara kita sendiri bukan negara orang lain, bagus kalau kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik, adil dan bertanggung jawab.

        Itu dari aspek hukum saudar-saudara, juga sedikit dari aspek politik. Nah, kalau dari aspek sosial, begini, kalau saya saja sebagai mantan Presiden yang mendapatkan pengamanan dari Paspampres begitu mudahnya disadap,  bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain,rakyat yang lain, politisi yang lain? Sangat mungkin mereka mengalami nasib yang sama dengan yang saya alami.

        Nah kalau itu terjadi, negara kita seperti rimba raya. Hukumnya hukum rimba, artinya yang kuat menang, yang lemah kalah. Padahal yang betul itu yang benar menang, yang salah kalah. Jadi kita mohonkan betul, penjelasan dari Bapak Presiden tentang hal ini. Ya mudah-mudahan tidak terjadi sehingga rakyat menjadi tenang, tapi karena diucapkan di depan persidangan berarti itu memiliki kekuatan tersendiri, memiliki keabsahan tersendiri. Itu yang kita sampaikan.

    Nb: kalau memakai transkrip ini, jangan lupa acknowledgment yak, lalu link ke sini.

    Kering rasa humor gw bikin transkrip iniiihhh

    Nb 2: Ini adalah bagian pertama dari analisis pragmatik. Mohon bersabar untuk kelanjutannya yaaa

    Reno Algamar Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Transkrip Konferensi Pers Susilo Bambang Yudhoyono, 1 Februari 2017 (Bag.1) Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top