728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 23 Februari 2017

    Tamu Kok Ngeyel

    Bercokolnya PT. Freeport  di Indonesia kurang lebih 50 tahun,  membawa dampaknya yang tidak menggembirakan bagi Indonesia.  Keberadaan Freeport kalau dilihat lebih jauh, hanya  mempekerjakan karyawannya dari  Indonesia tetapi tidak menjamin kemakmuran masyarakat Papua. Sebagai bukti, bahwa Papua, sebagai tempat tambang emas yang selama 50 tahun dikeruk oleh Freeport, masyarakatnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Karena itu sesuatu yang ironis ketika  Papua kaya akan bahan tambang, tetapi mereka sendiri miskin di tengah kemilaunya emas dan  sebagai penonton pasif  di tengah gempuran alam yang dilakukan Freeport untuk mengambil  emas yang terkandung di dalam tanah.

    Kurang lebih tiga tahun, pemerintah membuka ruang renegosiasi dengan pihak PT.Freeport  dengan merujuk pada aturan yang baru.  Ada beberapa tuntutan pemerintah terhadap Freeport agar dibuatkan smelter di Papua. Tuntutan pemerintah ini belum dilaksanakan oleh pihak PT.Freeport  dan bahkan mengancam mem-PHK-kan karyawan yang bekerja pada PT. Freeport.  Memang, PT. Freeport menolak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang disodorkan oleh pemerintah karena merasa bahwa dengan menerima IUPK ini berarti Freeport akan tunduk pada aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Karena itu Freeport lebih memilih Kontrak Karya (KK) di mana posisi kedua belah pihak setara.

    Renegosiasi yang  alot  ini  masih menemukan  jalan buntu. Ancaman Freeport untuk merumahkan karyawan semakin mengemuka dan bahkan membawa persoalan ini ke  Arbitrase.  Indonesia tidak akan tunduk pada Freeport yang telah lama menjadi “tuan rumah” di negeri orang Indonesia. Tetapi di tangan dingin Jokowi, Presiden Indonesia, persoalan Freeport tidak hanya sebatas masalah perusahaan asing, tetapi lebih dari itu merupakan masalah harga diri Bangsa Indonesia menjadi taruhan.

    Tamu Kok Ngeyel

    Persoalan utama dari renegosiasi dengan pihak Freeport adalah sesuatu yang sederhana. Bukan hanya soal aturan baru yang menjadi titik tolak pemerintah yang melakukan renegosiasi tetapi terutama adalah “siapa yang menjadi tuan dan siapa yang menjadi tamu” di Negara Indonesia.  Memang terkesan kasar  penggunaan kata tuan dan tamu tetapi inilah realitas konkret yang tengah dihadapi pemerintah dengan pihak PT. Freeport. Sebuah analogi sederhana bahwa ketika saya bertamu di rumah orang lain maka saya harus tunduk dan taat pada aturan yang berlaku di rumah yang saya kunjungi dan berlaku sopan. Nah, PT. Freeport mestinya menyadari diri sebagai “tamu” yang sudah 50 tahun mengeruk kekayaan si tuan rumah (Indonesia).

    Situasi memanas ini membuat Jokowi dan Menteri ESDM  Ignas Jonan tidak menyerah. Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” kata Presiden Jokowi di GOR Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23 Februari 2017). Jokowi tetap berprinsip bahwa kedaulatan Negara Indonesia harus ditegakkan sesuai dengan Nawacita Jokowi.

    Presiden Jokowi, sepertinya melihat ekskalasi politik Amerika yang semakin memanas di tengah gelombang demonstrasi terhadap Presiden Donald Trump. Momentum ini merupakan celah bagi pemerintah Indonesia untuk  melakukan renegosiasi dan apabila persoalan ini dibawa ke Mahkamah Internasional maka Indonesia memainkan momentum ini untuk menegaskan diri sebagai “tuan” di negeri sendiri yang  sudah 50 tahun dikuasai Freeport asal Amerika itu.
    Di mata internasional, Amerika  sendiri sedang kehilangan kepercayaan atas kebijakan Trump yang melarang imigran  muslim untuk tidak masuk ke Amerika. Kebijakan Trump ini merupakan kebijakan yang  kontroversial   yang memicu sikap antipati negara-negara mayoritas muslim terhadap Trump.  Jika persoalan ini dibawa ke Mahkamah Internasional dan diselesaikan melalui Arbitrase, di sinilah dunia internasional bisa melihat, siapa yang menjadi “tuan rumah yang sebenarnya” atas wilayah Indonesia, secara khusus Papua  yang menjadi  tempat beroperasinya PT. Freeport.  Tugas utama pemerintah saat ini adalah menjaga kondisi keamanan dari pengaruh luar, terutama Amerika yang memanfaatkan celah persoalan Freeport dengan pemerintah untuk menjatuhkan Presiden Indonesia. Beberapa elite politik Indonesia memiliki kedekatan dengan Presiden Donald Trump, bisa dimanfaatkan demi kepentingan Amerika dan masyarakat Indonesia perlu mewaspadai gerak-gerik politik pragmatis ini.  Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sedang memperlihatkan “taring politik” di kancah Internasional dan pada akhirnya kita berharap, Freeport tunduk pasrah di bawah kekuasaan Pemerintah Indonesia.

    Penulis :  Valery Kopong   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Tamu Kok Ngeyel Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top