728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 26 Februari 2017

    Saat Ahok Subsidi 2,1 Juta, Anies Malah Suruh Bayar 2,3 Juta

    Ada sebuah jargon yang biasa diumbar saat Pilkada, khususnya Pilkada DKI, “Pemimpin harus berpihak kepada rakyat kecil”. Jargon ini penting, sebab memang lebih banyak suara berasal dari rakyat kecil. Kalau kampanye tanpa menyertakan jargon tersebut, ya sama saja namanya bunuh diri.

    Tentu, bagi para Paslon “berpihak kepada rakyat kecil” merupakan sebuah kewajiban, seperti halnya mengurus jenazah bagi umat Islam. Kalau gara-gara Pilkada sebagian umat Islam menolak mengurus jenazah mereka yang cuma mencoblos Paslon nomor 2, itu sama saja umat Islam bunuh diri dengan ajarannya.

    Belum lama ini Ahok meresmikan  4 Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) di Rusunawa Tambora. Rusunawa Tambora memang primadona, sebab tidak jauh beda dengan apartemen. Kekurangannya cuma satu, belum dipasang pipa gas. Ahok membangun Rusunawa ini, tujuannya sederhana, yakni memberikan tempat tinggal layak bagi warga Jakarta yang belum mampu.

    Kata Ahok, “Tidak semua orang di Jakarta bernasib baik. Harga rumah mahal. Kalau apartemen seperti ini (Rusunawa Tambora) sederhana saja pengembang jual Rp 400 juta. Dan kalau disewakan Rp 2,5 juta minimal.”

    Tapi, Ahok menjelaskan bahwa konsep Rusunawa Tambora bukan untuk disewakan. Judulnya saja “disewakan”. Padahal, itu hanyalah retribusi yand diwajibkan kepada setiap penghuni yang akan digunakan untuk perawatan, keamanan dan kebersihan. Kewajiban tersebut hanya seharga Rp 15 ribu sehari. Jadi sebulan, hanya dikenakan biaya Rp 450 ribu.

    Pemprov DKI telah memberikan subsidi sebesar 80 persen tiap unit, tiap bulannya. Pemprov DKI tidak mengambil keuntungan dengan adanya Rusunawa ini. Justru, kalau secara hitung-hitungan “orang china”, Pemprov DKI rugi. Sebab harus mensubsidi sebesar Rp 2,1 juta untuk warga kurang mampu yang tinggal di Rusunawa tersebut.

    Ini yang sering Ahok sebut sebagai “mengadministrasi keadilan sosial”. Bagaimana keadilan sosial bagi warga DKI yang tidak mampu menyewa tempat tinggal yang layak dapat tercipta dengan adanya Rusunawa ini. Kalau memakai hitung-hitungan “orang china”, sewa kost satu kamar dengan WC dan dapur di dalam saja, harga Rp 500 ribu sudah jarang ada. Kalaupun ada, kondisinya pasti memprihatinkan.

    Kita tahu Ahok itu china. Dan kita tahu sendiri, china itu perhitungannya tinggi. Tapi, saat orang china seperti Ahok menjadi pejabat negara, maka “naluri perhitungannya” akan terasa saat mengolah anggaran. Masih ingat sebuah frase sakti yang dulu menghebohkan negeri ini “pemahaman nenek lu”?

    Saat itu Ahok mencoret anggaran yang bernilai Rp 8,8 triliun hanya untuk sosialisasi SK-SK Gubernur. Sontak, tulisan Ahok ini membuat anggota dewan murka setengah mati sama Ahok. Malahan, kata Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan, gara-gara inilah 4 fraksi di DPRD DKI mogok kerja saat Ahok kembali aktif menjadi Gubernur.

    Ahok sangat perhitungan dengan anggaran. Ia sangat detail dalam mengelola anggaran. Anggaran-anggaran siluman akan binasa sekejap di hadapan empat matanya. Tapi, di balik begitu perhitungannya Ahok, semua itu semata-mata ia lakukan sebagai wujud keberpihakannya kepada warga DKI. Ia menyebut dirinya sebagai penjaga uang rakyat. Ia tidak akan pernah membiarkan uang warga DKI dirampok ramai-ramai oleh para tikus-tikus berdasi.

    Berbeda dengan Ahok yang telah mensubsidi warga tidak mampu untuk mendapatkan hunian yang layak. Anies-Sandi, melalui program rumah murahnya, justru malah “akan” (jika jadi gubernur dan wakil gubernur, serta menjalankan program rumah murahnya) menyuruh warga membayar Rp 2,3 juta tiap bulan.

    Uang sebesar itu hanya bisa dibayar oleh warga kelas menengah, itupun jika mereka tidak boros dan rajin menabung. Bagi warga kelas bawah, seperti para petugas PPSU yang gajinya UMP, hanya bisa “gigit jari” dan mengkhayal bisa mendapatkan hunian layak dengan harga kaki lima.

    Kita ketahui bersama bahwa Anies-Sandi sebenarnya masih belum yakin dengan program rumah murahnya. Indikasinya terlihat dari ketidak-konsistenan mereka dalam merumuskan program rumah murahnya.

    Bermula dari rumah murah tanpa DP. Lalu, direvisi dengan rumah murah dengan DP 0 persen. Lalu, direvisi lagi dengan rumah murah dengan DP 0 rupiah. Lalu, diperjelas lagi bahwa itu bukan rumah, tapi rusun. Terakhir, diperjelas lagi bahwa mereka tidak akan bangun rumah. Mereka hanya mengurusi masalah pembiayaan.

    Belum terjun ke aksi, Anies-Sandi sudah terjebak pada janji-janji yang selalu direvisi. Lalu, bagaimana dengan jargon “berpihak pada rakyat kecil” jika itu diawali dengan ketidak-jelasan janji? Satu waktu bilang A, lain waktu bilang B, lain waktu lagi bilang C. Jadinya oke-oce. Bagus.. silahkan ambil sepedanya di belakang.

    Saat Ahok dari hari ke hari merealisasikan janji keberpihakannya pada “keadilan sosial” bagi warganya. Pesaingnya, malah terjebak dalam sebuah delusi program yang khas dengan nuansa “bumi datar”.

    Warga DKI harus cerdas memilih. Jangan takut jenazahnya enggak dimandiin. Sebab, jenazah enggak akan berdosa kalau enggak dimandiin. Justru yang dosa yang enggak mau mandiin.

    Penulis : Muhammad Nurdin  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Saat Ahok Subsidi 2,1 Juta, Anies Malah Suruh Bayar 2,3 Juta Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top