728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 14 Februari 2017

    Penjelasan Ngawur Prof Mahfud, Kasus Ahok Disamakan Dengan Kasus Gubernur Sumut

    Calon Presiden dari Patai Gerindra Prabowo Subianto memberikan penghormatan kepada mantan Ketua MK Mahfud MD (kanan) saat menghadiri acara dukungan dari Guru, Guru Besar, dan Cendikiawan, di Jakarta, Selasa (27/5/2014)

    Setelah SBY turun gunung untuk terlibat aktif dalam Pilkada DKI, Prof Mahfud MD juga melakukan hal yang sama. Entah ada angin darimana, Prof Mahfud terlihat sangat aktif belakangan ini dengan terus memberikan komentar terkait Ahok. Baik dalam hal persidangannya, maupun juga saat Ahok tidak dinonaktifkan.

    Dalam persidangan Ahok, Prof Mahfud ikut angkat emosi dan ketersinggungan ketika Basuki T Purnama ( Ahok) menuding Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin. Dalam tulisannya di twitter, Pak Mahfud menyesal atas hardikan yang dilakukan Ahok.

    “Saya bukan tokoh NU tapi saya warga jam’iyyah NU sejak bayi. Saya tersinggung atas hardikan Ahok terhadap KH Makruf Amin. Saya ikut protes sebagai warga NU,” kata Mahfud melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Rabu (1/2).

    Mahfud yang mantan Ketua MK dan bisa digolongkan sebagai seorang negarawan, entah kenapa bisa merasakan ketersinggungan terhadap pernyataan Ahok. Bahkan Mahfud sampai menilai bahwa Ahok sedang menghardik KH Maruf Amin. Pernyataan yang ikut memperkeruh pernyataan.

    Anehnya, ketika ada twitter yang ngajak Prof turun untuk demo ternyata Prof mahfud tidak mau ikut. Tidak berhenti mengomentari tentang “hardikan” Ahok, Mahfud kembali mentweet mengenai status Ahok yang tidak dinonaktifkan meski berstatus tersangka.

    Pernyataan Mahfud untuk meminta Ahok segera diberhentikan sementara sontak membuat banyak orang bingung dengan pernyataan sang prefesor. Bukan apa-apa, Mahfud seperti tidak membaca dengan tepat Pasal 83 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

    Pasal tersebut berbunyi, kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Prof Mahfud membaca pasal tersebut berhenti sampai kata didakwa. Padahal dakwaan yang dimaksud tersebut ada penjelasan selanjutnya. Kalau merujuk pada penjelasan selanjutnya, maka Ahok tidak bisa dinonaktifkan. Apakah karena sudah terlanjur berkomentar tanpa mencek ulang, Prof Mahfud tetap bertahan meski sudah salah.

    Orang kalau sudah terlanjur salah dan merasa malu untuk mengakui kesalahannya hal yang wajar terjadi adalah mengeles dan mengelak serta terus melakukan perdebatan tanpa akhir. Tetapi pada akhirnya, keanehan akan terlihat dari pernyataannya yang semakin ngawur dan salah.

    Prof Mahfud tertangkap melakukan hal tersebut ketika dia tampil melalui sambungan video conferens dari Yogyakarta. Dihadapkan dengan Kang Asep Iriawan, muridnya, di Metro TV, Mahfud gelagapan dan habis kena skak. Bahkan saking sudah bingung mau jawab apa, Prof Mahfud malah menyamakan kasus Ahok dengan Kasus Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Gatot jelas-jelas didakwa tindak pidana korupsi bansos.

    Pernyataan ini disampaikan Mahfud karena Kang Asep bisa memberikan bukti adanya kasus dimana Mendagri tidak memberhentikan sementara Kepala Daerah yang didakwa kasus hukum dibawah 5 tahun. Kang Asep menyebutkan contohnya Gubernur Gorontalo. Ya, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Kapolda Gorontalo, Komjen (pol) Budi Waseso.

    Rusli dijerat dengan Pasal 317 ayat (1) dan (2) subsider Pasal 311 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 316 KUHP dengan ancaman maksimal empat tahun penjara. Rusli tidak diberhentikan karena ada klausul minimal 5 tahun dalam Pasal 83 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

    Paling parahnya dalam acara di Metro TV tersebut, Mahfud malah semakin ngawur dengan menyatakan bahwa Jokowi harus buat Perppu supaya tidak melanggar Undang-undang. Alasannya?? Kalau memang cinta mati Ahok Gubernur. Walah, Prof Mahfud ngawur menyatakan hal seperti itu. Menyeret nama Jokowi dan menyebut cinta mati Ahok Gubernur adalah sebuah pernyataan tidak bijak dan sangat emosional.

    Jikalau memang salah dan tidak bisa lagi mempertahankan perdebatan, Prof Mahfud tidak perlu menyatakan hal-hal ngawur dan tidak benar. Bisa-bisa malah menjadi bumerang dan semakin terlihat ada agenda dibalik kengototan Mahfud supaya Ahok diberhentikan sementara.

    Kalau mengingat bahwa Prof Mahmud pernah menjadi Jubir Tim pemenangan Prabowo-Hatta, tidak heranlah kalau pernyataan-pernyataannya sekarang menyerang Ahok. Alasan sebagai dosen daPakar HTN hanyalah modus saja. Kalau memang pakar, seharusnya mampu melihat dan memahami dengan baik tanpa diburu emosi. Mungkin karena itulah juga dulu Prof mahfud bisa jadi Jubir Prabowo-Hatta.

    Sayang, kepakaran Prof Mahfud tergadai karena pernyataannya terhadap polemik tidak dinonaktifkannya Ahok. Bertahan dengan pernyataan sudah terdakwa tanpa melihat tuntutannya adalah sebuah analisa ngawur dan ketidakpahaman membaca Undang-undang. Mana buat contoh ngawur menyamakan kasus Ahok dengan Gatot lagi.

    Semoga saja ke depan, Prof Mahfud bisa lebih bijak berpendapat. Tidak ada salahnya diselidiki dulu baru berkomentar. Jangan jadi terlalu terseret kepentingan politik ketika mencoba duduk dalam kapasitas pakar dan dosen. Nanti malah tidak karuan penjelasannya.

    Salam Ngawur.



    Oleh : Palti Hutabarat Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Penjelasan Ngawur Prof Mahfud, Kasus Ahok Disamakan Dengan Kasus Gubernur Sumut Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top