728x90 AdSpace

  • Latest News

    Minggu, 19 Februari 2017

    Ketika Anies Melanjutkan Proyek Penggerusan Kekuatan Politik Ahok

    Keagungan Rizieq Shihab dan Ormas FPI melambung-berbinar berkat Aksi Bela Islam (ABI) jilid I pada 4 November 2016, termasuk ABI jilid II (2 Desember 2016), dan ABI jilid III (11 Desember 2016). Apalagi misi ABI itu sukses. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditetapkan sebagai tersangka, dan Ahok digerek masuk ke ruang pengadilan dugaan penistaan agama.

    Tentu saja, duduknya Ahok di kursi dakwaan dugaan penistaan agama bukanlah karya tunggal dari Rizieq Shihab dan Ormas FPI. Sebab kalau demikian, maka publik tidak akan pernah mendengar parafrasa ‘lebaran kuda’ dari Susilo Bambang Yudhoyono atau pun kritik-bertalu dari Fadli Zon, Fahri Hamzah, Amien Rais, dll, di atas panggung orasi ABI.

    Juga, tentu saja, duduknya Ahok di kursi dakwaan dugaan penistaan agama bukanlah tujuan utama dari Kelompok ABA (Asal Bukan Ahok). Sebab kalau demikian, maka publik tidak akan pernah mendengar tentang pansus ‘Ahok Gate’ dari para politisi di Senayan saat ini.

    Momentum dikotakkannya kelompok-11, tersangka makar 212, Ahmad Dani, dkk, dulu plus momentum ditersangkakannya pejabat-pejabat teras Ormas FPI, Rizieq Shihab, dll, saat ini menjadi momen krusial bagi Kelompok ABA. Sebab, kekuatan dan persekutuan Kelompok ABA tergerus-menyusut di tengah-tengah pertarungan pilkada DKI Jakarta yang belum finish.

    Jalan tempuh untuk mencapai misi ABA – sebut saja: Ahok di/tercongkel keluar dari kursi politik di DKI Jakarta – menjadi kian berat-berliku. Apalagi, Sang ‘juru profesional’ dalam urusan membela Allah dan agama via kanal provokasi dan demonstrasi-jalanan telah ‘dibekuk’ Polri akibat terjaring lusinan masalah hukum.

    Lantas, siapa yang mau mengambil alih peran para ‘juru profesional’ di atas? Sekalipun kepercayaan publik atas Ahok berhasil digerus lebih dari separuh, namun terlampau riskan untuk menapaki jalan-jalan demonstrasi lagi. Juga, terlampau beresiko untuk memilih jalan-jalan provokasi lagi dengan bahasa vulgar khas Fahri Hamzah atau Ahmad Dani, dkk. Sebab, saat ini, petugas hukum selalu siaga memantau di depan pintu.

    Untuk alasan-alasan di atas, kita kemudian bisa memahami bahwa pansus angket ‘Ahok Gate’, lengkap dengan dalil dan argumentasinya, yang dipelopori para politisi Senayan sebenarnya merupakan jalan lain atau proyek lanjutan dari Kelompok ABA untuk memenuhi misi dan target ABA-nya dalam drama politik DKI Jakarta. Setidaknya, jalan pansus angket ‘Ahok Gate’ itu jauh lebih elegan, ‘aman’ dan minimal resiko ketimbang jalan demonstrasi atau jalan provokasi SARA.

    Kini, kisah pemungutan suara di 15 Februari 2017 sudah usai. Meski harus melanjut ke putaran kedua, faktumnya adalah kekuatan dan tingkat elektabilitas politik Ahok di DKI Jakarta masih cukup kuat.

    Faktum elektabilitas politik Ahok di 15 Februari tersebut tentu saja membuat gigi Kelompok ABA ngilu-bergemeretak. Sebab, mereka telah berkorban habis-habisan untuk mencitrakan Ahok kepada publik sebagai penista dan terdakwa penista agama, plus gubernur cacat hukum. Ternyata, daya ledak dari langkah-langkah politis itu belum mampu menggerus habis kepercayaan publik atas integritas politik Ahok.

    Lantas, apakah Kelompok ABA mesti berdiam diri di pilkada DKI Jakarta yang hampir usai?

    Anda mungkin pernah membaca alur argumentasi George Orwell (Orwell) tentang newspeak dalam novelnya 1984 (Nineteen Eighty-Four). Newspeak – dalam gambaran Orwell – menjadi semacam alat propanganda politik dari penguasa untuk menguasai massa dengan jalan merekayasa bahasa dan informasi.

    Bagi Orwell, newspeak diciptakan penguasa untuk menyamarkan atau mengaburkan makna sebenarnya atas apa yang telah atau hendak dilakukan demi ‘meng-aman-kan’ kepentingan dan ambisi politiknya.

    Newspeak diciptakan penguasa untuk mengganti oldspeak, suatu metode penyampaian informasi secara jujur tentang faktum sosial-politik tertentu tanpa rekayasa bahasa entah secara eufimis atau pun hiperbolis.

    Dalam konteks pilkada DKI Jakarta, narasi Orwell tentang newspeak tampaknya berulang, dan seolah menemukan bentuknya yang paling kompatibel dalam diri dan lakon politis pasangan moralis-agamis, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yang diidealkan Kelompok ABA.

    Sebagai sampel, anda bisa menjejaki fenomen politik newspeak itu lewat beberapa formulasi kutipan berikut. Ungkapan “sama-sama menginginkan gubernur yang baru’ digunakan sebagai ganti untuk mengcover ungkapan ‘asal bukan Ahok’. Atau, ungkapan ‘silahturahmi demi tenunan kebangsaan’ digunakan sebagai ganti untuk mengcover kritikan ‘menggandeng ormas radikal-rasialis’.

    Atau, term ‘menggeser atau merelokasi pemukiman’ dipakai sebagai ganti untuk mengcover term ‘menggusur pemukiman’. Atau, pembelaan ‘tugas seorang gubernur adalah mencari solusi murah untuk rakyatnya’ digunakan sebagai ganti untuk mengcover statemen ‘program DP 0% atau drainase vertikal’.

    Atau, ungkapan ‘kesediaan berdialog dari hati ke hati dari seorang pemimpin untuk merangkul bawahan’ digunakan sebagai ganti untuk mengcover tuduhan ‘sikap kasar pemimpin dalam memberi punishment atau reward kepada bawahan’.

    Atau, statemen ‘memilih pemimpin berdasarkan agama itu sah, legal dan tidak melawan konstitusi (pasal 28 UUD 1945)’ dipakai sebagai ganti untuk mengcover statemen ‘dilarang memilih atau menolak pemimpin kafir atau tidak seagama’. Dan lain-lain.

    Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah formulasi propaganda politik newspeak dari pasangan ‘moralis-agamis’ di atas berhasil meraup massa dan sukses menggerus kepercayaan publik atas Ahok? Tentu saja ya. Tebalnya suara voters yang diraih Anies-Sandi pada tanggal 15 Februari 2017 kemarin menjustifikasi ampuhnya taktik politik newspeak yang dikemas Kelompok ABA.

    Apa pun itu, hemat saya, kesuksesan format politik newspeak a la Kelompok ABA dalam pesta pilkada DKI Jakarta putaran I terletak pada kecerdasan mereka untuk mengawinkan ‘kemampuan merekayasa bahasa dan informasi’ dan ‘kemampuan menjual moral dan agama’ pada setiap kampanye dan propaganda politisnya.

    Sebagai catatan penutup, saya lampirkan satiran Mario Cuomo, mantan Gubernur New York, berikut. Cuomo bilang, ‘when we are elected we are forced to govern in prose, not in poetry’. Ketika kita terpilih kita dituntut untuk memerintah dalam prosa, bukan dalam puisi.

    Jika demikian, apakah publik masih meyakini program puitis semisal ‘melukis rumah bantaran kali’ atau menikmati pesona ‘nyiur melambai-lambai di pantai’ dapat membantu mengurai problem masyarakat DKI Jakarta? Entahlah.

    ‘Politisi [umumnya]tidak yakin dengan ucapannya sendiri. Mereka justru terkejut bila kemudian rakyat memercainya’, demikian cerita Charles de Gaulle. Itu saja dulu deh. Wasalam (bagas de’)


    Penulis :  Bagas Dedyanto   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Ketika Anies Melanjutkan Proyek Penggerusan Kekuatan Politik Ahok Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top