728x90 AdSpace

  • Latest News

    Kamis, 02 Februari 2017

    Kesaksian Ma’ruf Dan Kemungkinan Aksi Bela Islam Berikutnya

    Akhirnya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin memberikan kesaksiannya dalam persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa tunggal Basuki Tjahaja Purnama di Auditorium Kementan, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa 31/1/2017 kemarin. Selain menjabat sebagai Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin juga menjabat sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU)

    Lazimnya orang yang bersaksi di depan majelis/pengadilan, tentu saja kita harus meneliti latar belakang dan kapasitas orang tersebut agar kesaksiannya tersebut bernilai sehingga mampu memberi pencerahan bagi majelis hakim dalam memberikan keputusan nantinya. Sisi religius sebaiknya kita abaikan saja. Sebab sekalipun bersikap religius dan bersaksi dibawah sumpah kitab suci, nilai religius itu tidak dapat diukur oleh manusia karena hanya Tuhan sendirilah yang mampu menilainya secara tepat dan benar!

    Soal bersaksi dibawah sumpah kitab suci ini, perlu juga diajukan judicial-review  ke MK. Setiap hari ratusan orang bersaksi dibawah sumpah di seluruh pengadilan negeri untuk memberikan kesaksian palsu dan berbohong di depan majelis hakim yang mulia itu. Artinya banyak orang tidak takut dan segan untuk membohongi Tuhan. Lalu untuk apa harus di sumpah? Lalu bagaimana dengan kesaksian seorang Ateis? Apakah seorang ateis yang hendak bersaksi di pengadilan harus “meminjam tuhan” dulu?

    ***

    Selain aktif di MUI, Ma’ruf Amin adalah seorang politisi. Sebelumnya beliau adalah Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta, Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta, Anggota MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Ketua Komisi VI DPR RI dari PKB. Selain itu beliau juga adalah anggota Watimpres SBY dua periode (2009-2014) Jadi sebagai seorang politisi, beliau ini sudah kenyang makan asam garam dunia perpolitikan tanah air yang para politisinya itu “licin bak belut kecebur oli bekas”

    Yang menjadi dasar dari kepentingan ketua majelis ulama itu dipanggil untuk bersaksi di depan majelis hakim RI adalah mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Pendapat dan Pandangan Keagamaannya, pada 11 Oktober 2016 yang menyatakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama telah menghina ulama dan umat Islam, terkait pidato BTP di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. BTP dalam pidatonya menyebut, “….. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu”

    Fatwa MUI inilah yang kemudian menjadi prahara yang membakar massa turun ke jalan menuntut Ahok agar ditangkap dan dipenjarakan melalui Aksi 1410, Aksi 411 dan Aksi 212 yang digalang oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan FPI. Fatwa MUI ini kemudian bahkan mampu membuat sebagian orang menjadi “oleng dengan menginjak-injak” sari roti dan berusaha memboikot roti “malang” tersebut.

    Gelombang Aksi massa ini juga ditengarai mempunyai maksud-maksud terselubung seperti “money-loundry,” perbuatan makar terhadap RI dan juga maksud-maksud tertentu lainnya, yang sekarang masih diperiksa oleh kepolisian. Beberapa orang sudah ditahan dan akan ditetapkan menjadi tersangka.

    Pertanyaan besarnya adalah, Adakah kepentingan politis atau kepentingan tertentu dengan dikeluarkannya fatwa ini oleh MUI? Sebelum kita menarik sebuah kesimpulan, ada baiknya kita terlebih dahulu membuat beberapa asumsi yang logis, baru melakukan analisa yang lebih mendalam lagi. Kalau ada yang dipentingkan (internal dan eksternal), tentu saja akan ada yang dirugikan. Kita akan membahas pihak internal dan eksternal yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan.

    “Ada ubi ada talas, ada budi ada balas” Ini bukan acara Budi berbalas pantun, tetapi premis bahwa, atas setiap kegiatan yang terjadi selalu mengandung hukum sebab-akibat.

    1. Sekarang kita coba asumsi bahwa fatwa ini mengadung makna politis.

    Ma’ruf Amin adalah seorang politisi yang pernah menjadi “bawahan” SBY. Dalam waktu dekat, putra SBY juga akan mengikuti Pilgub DKI 2017. Fatwa ini jelas-jelas memuluskan langkah Agus menuju DKI.1! MUI juga mengundang Rizieq Shihab yang juga adalah ketua FPI dan pembina GNPF MUI, penggagas Aksi 1410, 411 dan 212 “untuk memenjarakan Ahok” ini sebagai saksi ahli dalam penanganan perkara Ahok, yang membuat aroma politis kasus ini semakin kental. Jadi ini sesuai dengan adagium hukum sebab-akibat diatas, “Sebab mendapat ubi ahirnya keluar f.t.a talas!” Jadi premis ini logis dan masuk di akal!

    2. Sekarang kita coba asumsi bahwa fatwa ini Murni, dan tidak mengadung makna politis.

    Sebagai seorang ulama yang arif bijaksana dan berpendidikan, dan juga sebagai ketua majelis ulama Indonesia, Sekiranya pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu itu dianggap menghina ulama, seharusnya Ma’ruf sebagai ketua majelis ulama melakukan tabayun (klarifikasi) terhadap Ahok, seperti yang dilakukan oleh majelis hakim RI (majelis beneran) terhadap Ma’ruf dengan terlebih dahulu mendengar keterangan dari Ma’ruf, Ahok dan saksi-saksi lainnya, baru berembuk untuk membuat satu keputusan.

    Ma’ruf mengakui tidak ada pembahasan soal kandungan atau tafsir surat Al-Maidah ayat 51 saat melakukan penelitian dan pembahasan terkait dengan ucapan Ahok tersebut, karena yang dibahas hanyalah ucapan Ahok semata. Ma’ruf juga mengaku tidak pernah melihat langsung video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 tersebut. Dalam kondisi “normal” rasanya agak aneh juga kalau MUI mau repot-repot untuk mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan perihal isi pidato Ahok. Buktinya Ma’ruf sendiri tidak mau repot-repot untuk menonton video Ahok tersebut. Jadi premis kedua ini (Tanpa muatan politis) tidak logis dan kurang masuk di akal!

    ***

    Dalam kesaksian para saksi pelapor sebelumnya, banyak dijumpai kejanggalan termasuk salah satunya kasus “fitsa hats” yang menghebohkan tersebut. Setelah kita mendengar dan menganalisa kesaksian para saksi dibawah sumpah tersebut, kita sadar bahwa ada satu rangkaian penghubung diantara keseluruhan saksi ini. itulah sebabnya penasehat hukum Ahok akan melaporkan balik para saksi yang dianggap telah memberi kesaksian palsu dan merugikan kliennya itu kepada polisi. Kemudian beredar isu kalau Ahok juga berencana untuk mengadukan Ma’ruf yang dianggapnya telah berbohong lewat kesaksian kemarin itu.

    Aksi bela Islam jilid I-III memang di gagas oleh GNPF MUI dan FPI. Akan tetapi MUI, GNPF MUI, dan FPI dengan ketumnya yang sedang dirundung masalah ini pamornya memang sedang turun dan kurang menarik lagi untuk memobilisasi massa karena sudah “ketahuan belangnya”

    Namun kini ada sebuah “Amunisi baru” bagi penggagas Aksi massa!

    Selain sebagai Ketua MUI, Ma’ruf adalah seorang kyai, ulama besar dan Rais Am NU! Betapa “kurang ajarnya” Ahok jika berkeinginan hendak mengadukan ulama besar ini! Tidak tahukah Ahok adagium, “Sesalah-salahnya ulama sebenar-benarnya kita!” Duh “Gile lu Hok!” Kini akan ada lagi Aksi bela Islam Jilid I.B, Aksi bela Islam Jilid II.B, dan Aksi bela Islam Jilid III.B!  Kalau dulu yang “ketiban rezeki” adalah GNPF MUI dan FPI, sekarang akan berganti dengan ormas agamis lainnya!

    Kalau dulu “yang rame” adalah kaum berdaster dengan nuansa khas Timur Tengah, maka kini mungkin “yang rame” adalah kaum sarungan, berpici dengan nuansa khas Nusantara. Menjelang Pilgub DKI 2017 15 Februari 2017 ini, suhu politik memang semakin panas membara, tetapi entah mengapa yang selalu “blingsatan” itu justru kebanyakan orang-orang yang tidak memiliki hak suara untuk memilih gubernur DKI Jakarta. Apapun yang terjadi dengan hiruk pikuk soal isu penistaan ini, muaranya tetaplah menuju kepada perhelatan 15 Februari 2017.

    Baru saja Ahok mengeluarkan klarifikasi soal isu miring yang mengatakan seolah-olah dia hendak mengadukan Ma’ruf. Ahok mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah berencana untuk mengadukan Ma’ruf. Yang benar adalah, bahwa Ahok akan melaporkan para saksi pelapor yang memberikan keterangan palsu dalam persidangannya itu. Ahok juga meminta maaf karena telah terjadi kesalapahaman di masyarakat mengenai ketegangan di ruang sidang kemarin.

    Sekalipun sikap Ahok ini sangat baik, Ahok dan penasehat hukumnya ternyata kurang piawai untuk belajar menyikapi dunia politik tanah air yang penuh kemunafikan dan intrik ini…..

    Salam Seword

    Oleh : Reinhard F Hutabarat   Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Kesaksian Ma’ruf Dan Kemungkinan Aksi Bela Islam Berikutnya Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top