728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 22 Februari 2017

    Jonan, Freeport Bayar Rp 8 Triliun Saja, Kok Masih Mau Arbitrase

    Kontributor Malang, Andi HartikMenteri ESDM Ignasius Jonan saat mengisi Kuliah Tamu dan Workshop Capasity Building Energi Baru Terbarukan (EBT) oleh Pemuda Muhammadiyah di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (21/2/2017).
    Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar

    Penulis sangat kagum dan respect dengan seorang figur Ignasius Jonan, bukan karena karena seiman tetapi lebih karena sepak terjang dan komitmen. Jujur saja Indonesia memiliki banyak orang pintar, cerdas dan memiliki kemampuan managerial kelas dunia, tetapi yang memiliki komitmen tidaklah banyak.

    Sebut saja Emirsyah Satar, yang menjabat Direktur Utama Garuda sejak 2005 hingga 2014, Kita melihat bagaimana sosok beliau yang sudah dapat mengubah image Garuda Indonesia dari maskapai penerbangan kelas regional menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Tetapi sekali lagi komitmen pribadi berbicara, entah apa yang merasuki diri beliau yang sangat mumpuni sehingga dapat tergoda oleh gratifikasi dari Rolls Royce.

    Jonan memiliki komitmen yang tidak perlu diragukan lagi bagaimana beliau menanggani PT KAI yang performanya amburadul dan sekarang menjadi perusahaan yang moda transportasinya menjadi sangat diminati dan diandalkan oleh masyarakat. Sepanjang tahun 2016 KAI mengangkut hampir 350 juta penumpang, sebuah capaian fantastis. Atas keberhasilan di setor transportasi publik inilah maka Pakde Jokowi mengangkat beliau menjadi Menteri Perhubungan, entah apa yang menjadi alasan beliau harus diganti.

    Ternyata bintang masih berpihak bagi Jonan dan bangsa Indonesia, pada akhir 2017 saat bangsa ini memiliki masalah yang besar dan cukup rumit di sektor ESDM, Pakde Jokowi memilih duet canggih yaitu Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar, dimana sosok Jonan yang begitu lurus terhadap Peraturan dan perundangan, dan Arcandra yang seorang engineer yang paham dengan perhitungan teknis. Ibarat pasangan ganda yang saling melengkapi.

    Freeport McMoRan Inc

    Freeport McMoRan Inc. melalui PT Freeport Indonesia sudah menambang selama hampir 50 tahun di Ertsberg, Papua dan semua skandal Kontrak Karyanya. Memasuki tahun 2017 terjadi drama panas tentang peubahan status KK menjadi IUPK memasuki babak baru. Sekedar informasi mengapa Freeport harus berubah menjadi IUPK kira-kira seperti ini :
    1. UU Minerba no.4/2009 tentang kewajiban pemegang Kontrak Karya wajib melakukan pengolahan dan pemurnian (hilirisasi) dalam jangka waktu 5 tahun. (baca pasal 169 dan pasal 170). Maka Freeport selaku pemegang KK wajib membangun Smelter supaya produk yang diekspor adalah Tembaga, Emas dan Perak dalam wujud batangan, bukan dalam wujud konsentrat. Jadi kata kuncinya adalah nilai tambah
    2. Peraturan Pemerintah no.1/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Freeport sebagai pemegang KK boleh melakukan eksport konsentrat dengan beberapa persyaratan. Karena rezim KK sudah tidak dikenal lagi di hukum Indonesia maka ada proses transformasi semua izin tambang perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus berubah menjadi IUPK.
    Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah sangat berbaik hati dengan mengakomodasi kepentingan Freeport sehingga terkesan perusahaan ini adalah Golden Kid, tetapi respon yang diberikan oleh Freeport malah melukai kedaulatan bangsa Indonesia.
    Ini beberapa daftar kesombongan Freeport yang paling jelas :
    1. UU Minerba 2009 mewajibkan Freeport membangun smelter yang seharusnya jadi di tahun 2014, realisasinya mungkin dibawah 20% hingga tahun 2017.
    2. Freeport tidak mebayarkan deviden kepada Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini
    3. Freeport berani mengancam kedaulatan Indonesia dengan membawa isu IUPK dari KK ini ke Arbitrase.
    4. Freeport secara tidak langsung akan membenturkan isu izin ekport konsentrat kepada isu PHK karyawan sehingga membenturkan karyawan Freeport dengan Pemerintah Indonesia.
    Kepanikan Freeport tercermin dari kedatangan Direktur Freeport. Richard Adkerson ke Jakarta untuk mengurus masalah ini. Sekali lagi kedaulatan dan harga bangsa ini mulai diperlihatkan dengan majunya Jonan untuk menyelesaikan masalah izin tambang ini, tidak perlu sampai Istana Negara.

    Coba bandingkan dengan jamannya Pak Mantan sampai harus melakukan blunder pada detik-detik terakhir masa jabatannya dengan membuat Nota Kesepahaman antara Freeport dengan Indonesia. Pakde Jokowi sudah paham bahwa Freeport adalah perusahaan tambang jadi cukup berhubungan dengan Menteri ESDM. Mungkin Pakde Jowoki berguman, “perusahaan kok buat kontrak dengan negara, ya cukup izin Menteri saja brother”.

    Secangkir kopiku untukmu Pakde Jokowi . . . !

    Penerimaan Negara dari Freeport

    Menurut data yang diberikan Jonan saat mengisi Kuliah Tamu dan Workshop Capasity Building Energi Baru Terbarukan (EBT) di Universitas Muhammadiyah Malang, menyebutkan PT Freeport Indonesia sepanjang 25 tahun ini hanya royalti dan pajaknya ke negara sebesar Rp 214 triliun selama 25 tahun. Apabila dirata-rata hanya sebesar Rp 8 triliun per tahun untuk penerimaan pemerintah. Ingat hanya Rp 8 triliun per tahun, nilai ini sudah kalah dari beberapa perusahaan tambang seperti PT Adaro, PT Kalimantan Prima Coal (KPC), PT Newmont.

    Terakhir PT Amman Mineral Nusa Tenggara, sebelumnya adalah PT Newmont Nusa Tenggara sudah menjadi IUPK, dan pada tahun 2014 sempat ingin mengajukan kasusnya ke Arbitrase tetapi kemudian dicabut. Hal ini mengindikasikan kalau mereka kemungkinan besar akan kalah atau setidaknya tenaga dan waktu yang digunakan untuk urusan Arbitrase. PT Amman tentunya sadar bahwa dengan berbentuk IUPK saja mereka juga masih bisa mendaatkan profit dari bisnis ini kok.

    Indonesia menyerang

    Freeport Indonesia menganggap mereka diperlakukan tidak adil lantaran beberapa pasal dalam PP terbaru mewajibkan beberapa syarat, dan dianggap sangat merugikan kepentingan mereka. Brother FMI ingatlah Papua sudah engkau kuras selama 50 tahun dengan syarat yang tidak pernah berubah, apakah engkau masih berbicara keadilan berbisnis.

    Jonan mungkin sampai dongkol dengan mengatakan, “Penerimaan negara dari cukai rokok itu tahu enggak? Cukai rokok di Indonesia berapa sekarang? Rp 139,5 triliun satu tahun. Nah, Freeport ini yang bayar Rp 8 triliun saja rewel banget,”

    “Kalau PT Telkom bayar ke negara, pajak dan sebagainya itu Rp 20 triliun. Freeport hanya bayar Rp 8 triliun. Jadi, tolong kalau diprotes-protes, saya terima kasih. Bapak-bapak, Saudara-saudara, kita juga kasih tahu ke Freeport, tolong kalau ribut yang proporsional,” ujarnya.

    Saat ini kapitaslisasi Freeport McMoRan Inc. hanya sekitar 20 miliar USD, nilai lebih rendah dibanding PT Telkom Indonesia yang mencapai 29 miliar USD, bank BCA setara 20 miliar USD, bahkan lebih rendah dari bank BRI senilai 21 USD.

    Penulis dapat melihat emosi dan jengkelnya Jonan kepada Freeport, kenapa selama ini sebagian dari kita menganggap Freeport begitu hebatnya ternyata hanyalah sebuah perusahaan kecil sekelas BRI atau BCA (lihat persektif perusahaan kelas dunia).

    “Freeport sudah tidak besar. Ini bukan menistakan lho ya. Ini fakta,” ujar Jonan.

    Arbitrase

    Freeport bermaksud mengajukan gugatan ke Arbitrase apabila dalam waktu 120 hari tidak dapat mencapai kata sepakat dengan pemerintah. Sikap tegas Jonan terhadap Freeport tercermin dari komentar beliau :
    “Ini sebenarnya mau berbisnis atau berperkara? Saya kira Freeport kan badan usaha, kalau berbisnis pasti dirundingkan. Kalau tidak tercapai titik temu memang hak masing-masing untuk bisa bawa ke arbitrase. Bukan hanya Freeport yang bisa bawa ke arbitrase, pemerintah juga bisa,” tegas Jonan di  Kompas.com, Senin (20/2/2017).

    Indonesia saat ini sedang mengembalikan harga diri dan kedaulatan bangsa atas Kontrak Karya yang pernah ditandatangi oleh Presiden Suharto, sehingga menjadi IUPK. Angin segar masih berpihak kepada Indonesia hal ini tercermin dari reaksi pasar di New York dimana harga saham Freeport McMoran Inc ditutup turun cukup dalam sebesar 5.23% di posisi 14.13 USD pada akhir perdagangan di bursa AS, Selasa (22/2/2017).

    Saatnya kita saling bergandeng tangan untuk menyatukan suara dan semangat bukannya malah berkomentar sinis dari seorang nitizen di kompas.com hari ini


    Saya Merdeka : jonan muslim bukan tuh? cuma muslim yg berhak jadi aulia di Indonesia bukan? sebagus bagusnya menteri ini, kalau bukan muslim maaf saja saya harus berpihak kepada freeport, berarti jonan yang salah karena dia bukan aulia saya. Komentar ini tidak usah dipikirkan karena kita sedang melihat persoalan yang lebih besar.

    Salam NKRI

     Penulis :  Antonius Tri K  Sumber : Seword .com

    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Jonan, Freeport Bayar Rp 8 Triliun Saja, Kok Masih Mau Arbitrase Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top