728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 22 Februari 2017

    Jokowi ” Menantang” Yang Tak Puas

    Assalamualaikum Wr Wb

    Salam sejahtera untuk kita semua.

    Tidak ada alasan hukum untuk menonaktifkan Ahok, penjelasan pakar hukum tata negara Refly Harun beberapa hari lalu sepertinya tidak cukup membuat sebagian masyarakat kita memahaminya. Itu wajar karena pakar hukum Tata Negara lainnya misalnya Mahfud Md berpandangan lain terhadap status aktif Ahok sebagai Gubernur DKI.

    Selain demo dengan dalil aksi damai, ada hak angket untuk menjungkirkan Ahok dari kursi Gubernur DKI jakarta. Sembari hak angket masih ” maju mundur cantik ” dan sikap Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Cahyo Kumolo yang pasang badan untuk tetap menfaktifkan Ahok, membuat tetangga lesu darah dan mencoba peruntungan lain, yakni maju dengan menggugat Presiden Jokowi ke Peradilan Tata Usaha Negara ( PTUN ).

    Sekilas memang ngeri-ngeri sedap, tapi berdasarkan penjelasan Refly Harun dan sikap kepala batu Mendagri, dapat dipastikan alasan hukum untuk tetap mempertahankan posisi Ahok kuat dan sesuai norma hukum. Kalau tidak mana mungkin Mendagri berkepala batu dengan tetap mempertahankan posisi Ahok Sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    Terkait Gugatan PTUN terhadap Presiden Jokowi yang dilakukan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) yang menggugat soal status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kembali aktif jadi Gubernur DKI Jakarta ke PTUN.

    Presiden Jokowi melalui juru bicara Presiden ( staf khusus Presiden Bidang komunikasi. Johan Budi menyatakan, Presiden Jokowi mempersilakan pengaduan tersebut.

    “Proses begitu ya silakan saja. Selama di jalur hukum, Presiden menghormati proses hukum itu,” kata Johan saat dikonfirmasi, Senin (20/2/2017). ( sumber detikcom )

    “Selama masih dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku, maka hal itu diperbolehkan. Tentu saja setiap keputusan yang diambil pasti ada yang puas, ada yang tidak”

    “Kalau ada yang tidak puas dengan sebuah kebijakan lalu menggunakan saluran hukum, ya silakan,” ungkap Johan” ( sumber detikcom )

    Atas sikap Presiden itu menurut saya itu penegasan bahwa Presiden mempersilahkan siapapun di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merasa Hak Konstitusionalnya dirugikan silahkan salurkan dengan cara-cara yang beradab dan sesuai kontitusi bukan dengan aksi-aksi dan pengerahan massa.

    Dengan kata lain Presiden manantang siapapun yang merasa dirugikan Negara, lakukan tuntutan dengan cara yang benar dan sesuai koridor Hukum

    “Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam mengaku telah menyampaikan gugatan ke Presiden Joko Widodo ke PTUN. Hisyam menilai pemerintah tidak perlu menunggu fatwa Mahkamah Agung (MA) mengenai status Ahok. Alasannya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah mengatur jelas” ( sumber detikcom )

    Penutup dan kesimpulan :

    Jika kita berkaca terhadap sikap presiden yang mempersilahkan siapapun untuk menggugat, setidaknya memberi signal kepada kita sebagai warga negara, untuk taat hukum terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan bernegara ini.

    Kita hidup di Negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, tetapi akhir- akhir ini kita dipertontonkan pada sisuasi dimana slogan itu hanya cerita semacam bualan saja. Hal ini dibuktikan dengan aksi ” bar-bar” dengan teriakan ” gantung Ahok, bunuh Ahok, penjarakan Ahok, pecat Ahok “. Itulah sebagian ungkapan tetangga sebelah. Di satu sisi meminta Hukum ditegakkan, disisi lain mereka menginjak-injak hukum dengan cara mengintervensi sebuah proses hukum.
    Yakin kah kita mereka waras ?

    Pernah saya menulis artikel dengan judul ” memang tak mudah memanjangkan sumbuh yang terlanjur pendek ” kata-kata ini relevan untuk tetangga kita ini, mereka tak paham bahwa salah satu azas hukum adalah ” praduka tidak bersalah ” sebelum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap belumlah kita pada posisi menilai benar atau salah.

    Tidak suka dengan ketentuan tersebut ? Ingat anda hidup di Indonesia, hukum yang berlaku adalah hukum Negara bukan hukum rimba, tak suka dengan Indonesia dengan menghina Presiden dan mengeluh tentang Indonesia dengan kata lain tidak nyaman hidup di Indonesia. Anda berhak untuk memilih kewarganegaran, pindah saja kalau kaum titik-titik tidak suka dan tidak betah lagi dengan pemerintahan Jokowi. Selesai.

    Semoga bangsa ini semakin berbenah, dan secara pribadi saya berharap semoga dasar – dasar ilmu hukum itu sudah diajarkan sejak usia Sekolah Dasar ( SD ).

    Pesan untuk kaum saya Honorer, signal Presiden ini haruslah kita manfaatkan, kapan lagi kalau tidak sekarang, tanyakanlah kepada Presiden Kapan surat DPR tentang Revisi UU ASN akan diproses.

    Kalau dipermasalahan Ahok Mereka tak puas akan sikap Mendagri dalam hal ini bukankah kita kaum Honorer tak puas akan sikap Kemenpan& RB.
    Sebagai harapan semoga tulisan ini mewaraskan kaum titik titik dan honorer “setengah mengapa”



    Wasalam
    Suara Honorer

    Penulis : Yolis Syalala  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Jokowi ” Menantang” Yang Tak Puas Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top