728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 11 Februari 2017

    Jangan Jual Mimpi Demi Jadi Gubernur DKI !

    Sentilan Ahok di debat terakhir Pilkada DKI benar-benar keras, dirinya mengatakan paslon lain yang datang layaknya Om dan Tante yang datang kerumah seseorang yang anaknya sedang dididik oleh orangtuanya. Ini menarik, bahkan saya sendiri tidak menyangka Ahok akan mengatakan hal yang menurut saya secara pribadi kata-kata itu sangat kena bagi paslon lain.

    Bukan tanpa sebab Ahok berani mengatakan hal tersebut. Melihat program-program yang diberikan oleh paslon lain yang sebetulnya menjual mimpi yang akan sulit direalisasikan atau bahkan iya seperti pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu menjual janji !

    AHY-Sylvi contohnya, eiiittttsssss tapi saya gak akan bahas konsep rumah apung yah, karena dikatakan paslon tersebut konsep itu hanya contoh solusi yang dirinya buat di sebuah televisi swasta, namun saya akan bahas konsep membangun tanpa menggusur yang selalu digaungkan AHY-Sylvi bahkan contoh konsepnya ada di Instagram milik Annisa Pohan istri dari AHY.  Sebetulnya hal mengenai ini pernah diulas oleh beberapa Seworders,

    Membangun tanpa menggusur adalah sebuah konsep yang fana namun indah, mungkin semacam hewan khayalan layaknya Unicorn atau Pegasus yang kita tahu itu gak ada tapi kita pernah lihat gambarannya. Konsep tersebut fana karena ada peraturan pemerintah yang ditabrak oleh paslon tersebut apabila menjalankannya contohnya PP no.38 tahun 2011 tentang sungai yang mengatakan 10-20 meter dari bibir sungai atau sempadan dilarang untuk dibangun.

    Namun belum selesai disitu, AHY mengatakan warga yang rumahnya berada di bantaran kali akan ‘digeser’ dari posisi rumahnya saat ini, lucunya adalah konsep ini meminta kesediaan warga untuk pindah sementara ke rumah-rumah sekitarnya atau gak pindah ke tempat yang difasilitasi Pemda selagi ‘vertical housing’ sedang dibangun. Ini kan aneh, memang ada yah orang-orang yang mau menampung orang lain yang bukan saudaranya? Yang masih saudara saja kadang-kadang gamau ketumpangan saudaranya kan? Itu baru dari sistem numpang, bagaimana system yang difasilitasi Pemda? Nah ini menarik nih, gimana bentuk fasilitas Pemda ini harus dikulik, apa disewakan apartemen? Atau tinggal di tanah kosong (kalau ada tanah kosongnya yah) di lokasi sekitar atau jangan-jangan suruh tinggal di kantor Kelurahan, Kecamatan, Walikota atau Balaikota?

    Katakanlah hal yang tadi diatas saya tulis berhasil ditemukan solusi konkritnya (walaupun saya yakin hal tersebut sangat sulit), berarti kita bahas ‘vertical housing’ yang diimpikan AHY-Sylvi, kita harus tanya dulu dimana letak bangunan tersebut, apakah masih dibantaran sungai atau menggeser sedikit lokasi ‘vertical housing’

    Masalah akan muncul saat AHY-Sylvi mengambil apapun dari dua opsi yang tadi saya tulis, jika ambil opsi pertama berarti Pemda akan mengajarkan bahkan memfasilitasi warga untuk melanggar PP no.38/2011. Jika ambil opsi kedua berarti mereka pastilah akan mengambil tanah milik orang lain demi memfasilitasi orang-orang yang sebenarnya salah secara hukum. Bagaimana jika mereka ternyata menggeser ke tanah untuk ‘vertical housing’ ke tanah orang lain yang dimiliki secara legal sekian tahun? Berpotensi menimbulkan konflik secara horizontal bahkan konflik vertical bukan? Atau apabila tanah tersebut dimiliki Pemerintah Pusat atau instansi lainnya. Memang mereka mau kasih?

    Berikutnya mimpi yang selalu dijual AHY-Sylvi adalah 1 Milyar per RW setiap tahunnya. Ide brilian yang saya sendiri bingung siapa pencetus aslinya. Bagaimana mungkin anda akan menyerahkan uang Negara kepada rakyat yang bahkan akan sangat sulit mereka pertanggungjawabkan setiap sen dari uang tersebut. 1 milyar bukan jumlah yang sedikit, bahkan Pemda saja sering kalang kabut kalau BPK mau mengaudit aliran dana Pemda, kok ini tiba-tiba mau dilempar langsung ke warga?

    Maaf mas Agus, saya bukannya curiga seperti mas Agus selalu sangkakan kita gak boleh curiga ke warga, tapi bagaimana mungkin mas Agus ini berani melakukan hal tersebut ke warga DKI? Katakanlah program tersebut dijalankan, lalu apa kerja Pemda DKI mas? Kan dana untuk pembangunan sudah diserahkan ke RW masing-masing? Urus surat sajakah tugas mereka?

    Lalu apabila RW menerima uang 1 milyar, pastilah ada saja oknum RW yang berpotensi korupsi, benar bukan? Atau tanggapan anda saya terlalu curiga kepada warga? Menurut saya, kecurigaan saya adalah sikap preventif untuk menghindarkan potensi korupsi yang bisa mulai dari lini terkecil dalam kehidupan social.

    Atau misalnya nih yah mas, MISAL. Tidak ada oknum RW yang korupsi, berarti RW kan harus buat audit seluruh dana masuk dan keluar tiap pergerakan dana tersebut, apa gak ribet tuh RW. Jujur kalo saya jadi RW sih saya bakal tolak ini, karena :

            Ribet bikin alur pembukuan untuk setiap dana yang bergerak di RW tersebut

            Takut jadi pengen korupsi atau bahkan takut ketika diaudit BPK dan ternyata ada temuan bermasalah

            Males, iya kan saya kerja sukarela jadi RW masa iya kerjaannya sama banyaknya kayak PNS? Situ enak digaji gede, lah RW???????????????

    Sementara itu pasangan lainnya Anies-Sandi sebetulnya gak kalah hebat mimpinya sama AHY-Sylvi, salah satu mimpi yang selalu dihembuskan (macem angin yah) di debat tadi adalah mimpi Anies-Sandi adalah rumah tanpa uang muka. Walahdalang, Agung Podomoro hingga Agung Sedayu yang notabene developer perumahan besar saja gak berani loh pak, beli rumah tanpa DP?

    Eh ternyata saat Anies menjelaskan konsep ini saya langsung tambah bingung ternyata yang Anies maksud adalah kredit tanpa menggunakan DP, kayak apa sih itu? Saya akan mengutip jawaban Anies di debat tadi tapi yang saya kutip ketika Anies menjelaskan ulang mengenai konsep kredit tanpa DP tersebut, karena permasalahan mic yang pertama kali dia jawab ga bisa didengar dari tv. Ini jawaban Anies

        “Bekerja sama dengan perbankan, bukan menyiapkan perumahan. Dengan Bank DKI yang kita siapkan adalah kredit, mereka bisa mendapatkan kredit itu tanpa memberikan DP bagaimana caranya?  Mereka menabung selama 6 bulan, konsisten saldonya sampai dengan 10%. Ketika itu konsisten dinilai kemampuannya maka itu dikonversi menjadi pengganti DP. Yang penting adalah payment installment yang mereka lakukan setiap bulan konsisten dan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan daya belinya, dan dengan cara seperti itu Gubernur melihat persoalan ini yang sudah menahun bukan hanya melihat lalu menyerah tapi justru memberikan solusi”

    Jujur saja, saya ga ngerti yang saya tulis diatas, apa sih maksud konsisten saldo 10%? Apakah 10% dari harga rumah yang ditawarkan Anies-Sandi? Trus ketika kita mencapai 10% itu berarti tiba-tiba saldo kita ditarik sebagai pengganti DP? Kalo itu mah namanya bukan tanpa DP pak ! Tapi kita nyicil DP. Kenapa sih tinggal bilang yang nyata aja harus diplintir-plintir bikin pusing, iya saya tau bapak mantan rektor dan Mendikbud tapi  kan ga semua orang di Jakarta bakal paham apa yang bapak bilang.

    Buat AHY-Sylvi dan Anies-Sandi, sebetulnya silahkan saja kalau anda mau maju jadi Gubernur dan Wakil Gubernur, namun gunakanlah cara-cara yang memang mengedukasi kami sebagai warga DKI. Jangan menjadikan kami sebagai sekedar alat agar anda mencapai posisi Gubernur dan Wakil Gubernur.

    Untuk Ahok-Djarot, terima kasih telah mengedukasi dan membangun DKI Jakarta secara baik dari mulai infrastuktur hingga kesejahteraan sosial, namun seperti yang anda bilang, tugas anda belum selesai. Saya rasa anda berdua berhak untuk diberi waktu untuk menyelesaikan apa yang sudah dan sedang kita bangun.

    Akhir kata, terima kasih untuk Om dan Tante yang menyempatkan berkunjung ke rumah kami, namun biarkan Orang Tua kami yang mendidik dan mengurus kami untuk saat ini.

    Penulis :  Chairul Rizky  Sumber : Seword .com
    • Komentar Via
    • Facebook
    Item Reviewed: Jangan Jual Mimpi Demi Jadi Gubernur DKI ! Rating: 5 Reviewed By: Wartadotco News
    Scroll to Top